Awali 2021, KPU NTT Gelar Rapat Monitoring Evaluasi Anggaran dan Kinerja

11 Januari 2021 0 By NKRIPOST NTT

Rapat Bersama Monitoring Evaluasi Anggaran dan Kinerja KPU NTT

NKRIPOST, NTT – Mengawali pelaksanaan kegiatan di T.A. 2021, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan rapat bersama untuk melakukan monitoring evaluasi anggaran dan kinerja tahun anggaran 2020 berdasarkan data dari aplikasi SMART dan IKPA, pada Senin 11/01/2021 bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi NTT, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi, Plt Sekretaris beserta seluruh jajaran pejabat struktural.

Dilansir dari laman resmi KPU NTT Dikatakan Evaluasi tersebut penting dilakukan untuk menjalankan fungsi akuntabilitas dan juga peningkatan kualitas kerja yang akan bermuara pada opini BPK terhadap laporan keuangan KPU NTT

Loading...

Berdasarkan laporan dari Sub Bagian Program dan Data, pada T.A Anggaran 2020, Satker kita telah melakukan 13 kali revisi anggaran, yang merupakan akumulasi dari revisi DJA/Kanwil dan juga POK. Selain itu terhadap variabel evaluasi kinerja berdasarkan SMART maka  capaian keluaran  tercatat (43,5 %), Efisiensi ( 28,6 %), Konsistensi  penyerapan anggaran terhadap perencanaan ( 18,2 %), Penyerapan anggaran (9,7%). Sedangkan Realisasi Anggaran Per Kegiatan dapat di lihat sebagai berikut:

No Kegiatan Alokasi Anggaran Capaian Anggaran
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 3355 4.839.734.000        967,556,880 19.99%    1,215,905,759 45.12%    1,323,510,057 72.46%    1,299,137,781 99.31%
2 3356      128.582.000            2,964,800 2.31%                285,000 2.53%          36,679,500 31.05%       41,153,250 63.06%
3 3357      968.504.000        177,949,450 18.37%          40,500,000 22.56%        162,127,300 39.30%        581,699,600 99.36%
4 3358      156.117.000          38,192,650 24.46%            6,320,612 28.51%          15,661,100 38.54%          92,334,000 97.69%
5 3360      828.259.000        121,219,612 14.64%        184,656,886 36.93%        142,301,294 54.11%        374,659,376 99.35%
6 3361        50.494.000            5,940,000 11.76%                686,500 13.12%            5,107,500 23.24%          33,405,100 89.39%
7 3363      233.313.000            2,851,000 1.22%            2,155,750 2.15%          43,320,500 20.71%        181,995,111 98.72%
8 3364      902.133.000        106,372,600 11.79%            1,646,750 11.97%        132,114,300 26.62%        636,987,587 97.23%
Total 8.107.136.000 1,423,046,992 17.55% 1,452,157,257 35.47% 1,860,821,551 58.42% 3,241,371,805 98.40%

Dalam  indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA yang dilaporkan secara triwulan yakni triwulan !,II,III dan IV  tercatat bahwa  Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan  (I) 85,21, (II) 87,59 (III) 91,37, (IV) 91,39, Kepatuhan terhadap Regulasi (I) 87,50, (II) 91,50, (III) 88,75, (IV) 89,50, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan  (I) 73,59, (II) 98,59, (III) 99,13, (IV) 96,00, Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan  (I) 80,00, (II) 80,00, (III) 90,00, (IV) 90,00, Nilai Akhi (I) 81,77, (II) 93,77, (III) 94,40, (IV) 93,50.

Dari aplikasi yang dipaparkan terdapat juga beberapa laporan terkait indikator kinerja halaman III DIPA, detail penyampaian rekon LPJ, indikator realisasi, detail indikator kinerja UP/TUP satker, detail indikator kinerja konformasi capaian output.

Dan yang terakhir terdapat beberapa catatan masalah yang ditemukan dalam EKA yaitu : Perencanaan keuangan dan kegiatan yang kurang baik, sehingga tidak mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, alokasi anggaran yang kurang wajar efisien dan relevan dengan output yang direncanakan, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal/rencana, realisasi penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana penarikan dana, penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun, perencanaan pencapaian output yang perlu diperhatikan lagi, Penyelesaian LPJ bendahara yang tepat waktu, dampak dari Pandemi Covid-19 berimbas pada kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai rencana, penyampaian Laporan UP dan TUP yang tidak tepat waktu, belum optimalnya konfirmasi pencapaian output melalui aplikasi SAS yang akan diintregasikan oleh kemenkeuangan ke aplikasi Smart.

Terhadap beberapa catatan permasalahan yang ditemukan dalam EKA, disepakati untuk dilakukan pembenahan pada TA anggaran 2021 dengan melibatkan semua komponen subbidang yang ada, supaya kedepannya akuntabilitas dan peningkatan kualitas kerja lebih ditingkatkan untuk mewujudkan opini BPK yang lebih baik terhadap laporan keuangan KPU NTT. (LH)