Audit Kinerja Berpeluang Batalkan SK Teko Malaka 2021
11 Februari 2021
NKRIPOST, MALAKA – Langkah audit kinerja dalam masa pemerintahan pasangan Bupati Malaka terpilih, Dr. Simon Nahak, SH, MH dan Wakil Bupati, Louise Lucky Taolin, S. Sos dengan tagline SN-KT berpeluang bisa membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Malaka tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak (Teko) Daerah Tahun 2021.
Data dan informasi yang dihimpun, Kamis (11/2/21) menyebutkan, SK Bupati Malaka tentang Pengangkatan Teko Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021 sudah diterbitkan, beberapa hari lalu. Meski demikian, surat keputusan tersebut belum beredar luas, termasuk media belum menerima copyan keputusan tersebut.
BACA JUGA:
Pemerintahan SN-KT Akan Teken MoU Anti Korupsi Bersama KPK Kejagung Mabes Polri
Terbitnya SK Teko tersebut menimbulkan pro-kontra. Publik merasa kaget dan mempertanyakan terbitnya SK Teko dan diketahui tatkala pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Malaka sudah berjalan dan memasuki bulan kedua tahun 2021.
Ada apa sebenarnya? Demikian pendapat publik yang mengemuka di permukaan tatkala seribu satu pertanyaan muncul. Publik bertanya, apakah SK itu diterbitkan sesuai analisis dan kajian beban kerja perangkat daerah ataukah sekedar dikeluarkan, karena sejumlah Teko sudah bekerja sejak awal tahun ini.
BACA JUGA:
Jika Terpilih Simon Nahak dan Kim Taolin Akan Bebaskan Malaka Dari Neraka KKNK Dalam 100 Hari
Tokoh masyarakat Kecamatan Kobalima, Thomas Seran tidak menyoroti terbitnya SK Teko tersebut. Thomas lebih berpendapat soal analisis beban kerja dan pemanfaatan anggaran yang lebih efektif.
“Jangan sampai tidak ada analisis beban kerja. Sehingga berujung dengan audit kinerja dalam masa pemerintahan baru,” kata Thomas di Betun, Kamis (11/2/21) sambil menambahkan audit kinerja berpeluang membatalkan SK Teko jika tidak didasarkan pada analisis beban kerja dan pemanfaatan anggaran.
Simon Nahak – Kim Taolin
Calon Bupati terpilih, Dr. Simon Nahak, SH, MH juga tidak menyorori SK tersebut. Dokror Simon lebih menekankan audit kinerja dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Malaka sebagai program 100 hari kerja.
Doktor Simon menekankan pentingnya audit kinerja dan anggaran dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang transparan dan akuntabel. Sehingga, langkah itu perlu dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH) dan komponen lain seperti masyarakat dan peran media massa sebagaimana yang sudah dilansir media, saat ini. (tim)
