Warga Balong Wani! Menggagalkan AMDAL!

NKRIPOST.COM, JEPARA – Ratusan warga yang tergabung dalam massa penolak tambang pasir laut di Desa Balong, Kecamatan Kembang bertekad untuk menjegal rencana penambangan itu. Bahkan, massa yang berasal dari berbagai elemen itu sudah melakukan konsolidasi besar-besaran.

Koordinator massa, Dakib yang juga warga Desa Balong, menyatakan pihaknya akan tetap menolak rencana penambangan itu. Diketahui, dalam waktu dekat ada dua perusahaan, yaitu PT Bumi Tambang Indonesia (BTI) dan PT Energi Alam Lestari (EAL), yang akan mengeruk pasir di perairan Balong. Luas area yang akan dikeruk adalah 3.389 hektare area sedalam 30 centimeter. Hasil kerukan itu bakal dipakai untuk menguruk tanggul pada proyek tol Demak-Semarang.

”Kemarin-kemarin diisukan Balong tenang-tenang saja. Padahal kami tetap menggalang penolakan,” kata Dakib, Rabu (31/3/2021).

Dakib mengaku bahwa waktu untuk melakukan konsolidasi massa memang sangat singkat. Pasalnya, waktu yang diberikan perusahaan untuk masa sanggah saat penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hanya 10 hari.

”Terus terang kami dikejar-kejar waktu karena masa sanggah sebentar. Kami pontang-panting,” ujar dia.

Sehari sebelum masa sanggah itu berakhir, Dakib dan massa penolak memutuskan untuk membuat pernyataan sikap penolakan. Yaitu dengan melayangkan surat penolakan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara, Bupati Jepara, DPRD Jepara, Gubernur Jawa Tengah, KLHK, sampai Presiden RI.

Pihaknya mengutarakan, massa telah solid menolak tambang tersebut. Elemen yang sudah berkonsolidasi lain tokoh masyarakat setempat, pemuda, Walhi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Forum Pinggir Jepara, Gerakan Pemuda Ansor, petani, dan elemen-elemen lainnya.

Dakib berkeyakinan, bahwa tidak semua nelayan setuju dengan sikap Fornel dan PKN yang memilih tak menolak tambang itu. Meskipun warga Balong tidak ada yang menjadi nelayan, yang paling terdampak dari adanya penambangan itu adalah para petani. Sebab, sawahnya terkena abrasi. Bukan hanya itu, tempat wisata juga terancam rusak.

”Kalau sawah kena abrasi, petani mau makan apa?” kata Dakib.

Selain persoalan lingkungan, Dakib juga menyoroti dampak positif adanya penambangan itu dari penambang, yaitu dikatakan akan menyerap tenaga kerja. Bagi Dakib, pada kenyataannya tidak ada tenaga kerja yang diserap. Apalagi proses penambangan menggunakan kapal isap dengan mesin besar.

Bersama massa yang sudah solid, Dakib bahkan sudah membuat pernyataan sikap penolakan melalui video. Kalaupun nanti penambangan tetap dijalankan, pihaknya memastikan akan melakukan aksi-aksi penolakan.

”Kita tetap melakukan aksi. Ini menjadi kebiasaan warga karena sudah pengalaman penolakan PLTN dan tambang pasir besi yang lalu. Penambangan akan menimbulkan konflik. Yang terpenting kita upayakan menggagalkan AMDAL. Tidak hanya sedikit orang, tapi ribuan massa kami sudah solid menolak,” tandas Dakib. 

NkriPost – Purnomo.