CategoryHUKUM

Selain Perpanjangan Masa Jabatan Kades 9 Tahun, DPR Juga Usulan Hal Ini, Para Kepala Desa Pasti Makin Gembira

24 Juni 2023 0 By Tim Redaksi

NKRIPOST.COM – Para kepala desa pasti makin gembira.

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya mengusulkan perubahan kenaikan Dana Desa dari 8,3 persen menjadi 15 persen.

“Kami minta supaya besaran itu yang tadinya 8,3 persen dana alokasi desa ditingkatkan menjadi 15 persen. Artinya, ada kenaikan kurang lebih sekitar 100 persen. Jadi kalau sekarang satu desa (Rp) 1 miliar, nah di draf ini kami berharap itu bisa menjadi (Rp) 2 miliar per desa,” ujar Supratman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/6).

Supratman menambahkan, usulan kenaikan anggaran Dana Desa ini bersamaan dengan adanya usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades), menjadi 9 tahun untuk 2 periode.

Menurutnya, kenaikan anggaran ini untuk membantu kerja-kerja desa dan menjaga stabilitas, agar pertumbuhan di desa tidak terganggu.

“Kalau hanya perpanjangan (masa jabatan) tanpa disertai dengan dukungan anggaran, mereka (kades) enggak mungkin bisa apa-apa,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Enam fraksi di Badan Legislasi DPR menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa dari semula enam tahun dalam tiga periode menjadi sembilan tahun dalam dua periode.

Pernyataan sikap itu diambil dalam rapat panitia kerja (panja) di Badan Legislasi DPR, Kamis (22/6).

Rapat digelar membahas soal revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebanyak enam fraksi antara lain Golkar, PDIP, PKB, Gerindra, PKS, dan PPP.

Sedangkan tiga fraksi sisanya, yakni NasDem, Demokrat, dan PAN belum menyatakan sikap karena absen dalam rapat.

Anggota Baleg dari Fraksi PDIP, Andreas Eddy Susetyo mendukung perpanjangan masa jabatan kades yang diatur dalam Pasal 39 UU Desa.

Menurutnya, wacana tersebut telah sesuai dengan rekomendasi hasil Rakernas partainya beberapa waktu lalu.

“Itu udah keputusan rakernas. Dalam keputusan rakernas, memang kita, memang kita diminta untuk memperjuangkan revisi UU Desa ini dari 6 tahun 3 kali jadi 9 tahun 2 periode,” kata Andreas, Dilansir dari CNN Indonesia.

Sementara anggota Baleg dari Fraksi PKB, Ibnu Multazam mempertanyakan apakah keputusan itu akan berlaku surut jika telah diputuskan.

Ia mengusulkan agar perpanjang masa jabatan kades bisa langsung berlaku setelah disetujui di Paripurna.

“Lebih tegas lagi, saya mengusulkan berlaku surut,” ujarnya.

Anggota Baleg dari Fraksi PKS, Muzammil Yusuf juga mengusulkan agar revisi UU Kades nantinya bisa langsung berlaku.

Jadi, kepala desa yang saat ini tengah menjabat bisa langsung ditambah masa jabatan.

“Jadi UU ini kita ketok, kita berlakukan. Jadi transisi gampang, jadi berlaku surut dia. Dia sudah enam tahun tambah tiga tahun. Jelas kita,” katanya.

Meski telah disepakati mayoritas fraksi DPR, poin kesepakatan itu belum resmi berlaku. Pengambilan sikap resmi akan disampaikan dalam rapat pleno dan paripruna selanjutnya.

Sebelumnya, politikus PDIP Budiman Sudjatmiko mengklaim Presiden Jokowi telah menyetujui perpanjangan masa jabatan kades dari enam menjadi sembilan tahun.

Selain berbincang soal masa jabatan kepala desa, Budiman juga mengusulkan anggaran negara untuk desa dipecah lebih spesifik untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Bicara banyak hal selama kurang lebih satu jam. Termasuk soal perubahan masa jabatan kepala desa dan anggaran untuk SDM desa. Karena selama ini dana desa fokus ke infrastruktur desa. Nah, itu Pak Jokowi setuju. Bisa lewat revisi UU desa atau dituangkan dalam PP,” ujar Budiman.