Komisi D DPRD Jepara, Melaksanakan Monitoring dan Cek Kondisi Perusahaan ke di salah satu perusahaan PMA di Jepara

NKRIPOST.COM, JEPARA – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara menegur sejumlah perusahaan penenaman modal asing di Jepara baru-baru ini. Sebab, usai monitoring ditemukan minimnya ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan pabrik.

Ketua Komisi D DPRD Jepara Sutrisno menjelaskan, pihaknya mengunjungi PT. HWI, PT. DDI, dan PT. Kanindo 2 beberapa waktu lalu. Didampingi juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Yang menjadi sorotan adalah temuan belum terpenuhinya 10 persen RTH di kawasan perusahaan.

Rata-rata area pabrik menggunakan jalan aspal dan beton. Sementara resapannya sangat minim. Begitu juga dengan tanaman hijau yang kurang dari 10 persen. Di PT. HWI justru bakal bekerja sama dengan desa setempat untuk menyewa lahan milik desa. Berdekatan dengan pabrik. Untuk dijadikan area hijau.

”Tapi ini regulasinya boleh atau tidak, kami lihat dulu. Karena ketentuan 10 persen itu, dihitung dari area kepemilikan perusahaan. Bukan nyewa terus dijadikan RTH,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Sekretaris Komisi D DPRD Jepara Sunarto menambahkan, di PT. DDI pihaknya menyoroti soal pengelolaan limbah B3. Perusahaan tersebut bergerak di bidang printing untuk menyuplai produksi di PT. Kanindo. ”Jangan sampai pengelolaan limbah ini berdampak pada lingkungan, sehingga merugikan masyarakat,” tutur politikus Nasdem itu.

Ia mengapresiasi DLH Jepara yang sudah memberikan evalusasi kepada perusahaan dan teguran yang bersifat administratif. Meskipun dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM).

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jepara Latifun mengungkapkan, di PT Kanindo 2 baru ada beberapa lubang biopori. Masih kurang dari kebutuhan sesuai dengan area pabrik. ”Pabrik sempat kena banjir. Katanya (saat ini) sedang dipersiapkan (lubang biopori),” imbuhnya.

Komisi D DPRD Jepara juga berharap, jalan di depan pabrik yang semula jalan kabupaten bisa diajukan peningkatan tipe. Sementara perusahaan bisa mengarahkan corporate social responsibility (CSR) untuk perbaikan jalan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar pabrik.

Pihaknya akan terus memonitor permasalahan lingkungan. Tidak hanya saat ini. Namun, anggota Komisi D bersinergi saling memberikan informasi dan pengawasan di daerah pemilihan masing-masing.

Selain masalah lingkungan di pabrik, selama perjalan ia menjumpai jalan rusak di sejumlah titik. Padahal menjelang Lebaran. ”Jalan ini juga dilintasi pegawai pabrik dan masyarakat umum. Yang berguna menunjang perekonomian. Kami minta pemkab memetakan skala prioritas perbaikan jalan, meski ada kendala refocusing anggaran,” imbuhnya.

NkriPost – Purnomo.