Kades dan Bendahara Desa, Ini Informasi Penting dari Pemerintah yang Wajib Anda Siapkan!
14 Maret 2025NKRIPOST.COM – Pemerintah melalui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pihaknya menjalin kerja sama dengan KPK guna mencegah penyalahgunaan dana desa agar kebocoran anggaran tidak kembali terulang.
Yandri mengungkapkan bahwa beberapa tahun terakhir ada temuan terkait oknum yang menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan yang tidak semestinya.
“Berdasarkan evaluasi beberapa tahun terakhir, dana desa itu banyak yang dibancak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, di antaranya untuk judi online, ada juga website fiktif, dan lain sebagainya,” katanya di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).
Oleh sebab itu, pihaknya ingin melakukan kerja sama dengan KPK untuk melakukan pencegahan kebocoran dana desa dan lain-lain.
Yandri menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan KPK, termasuk melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
Hal tersebut untuk memastikan agar setiap rupiah dana negara yang dialirkan ke desa benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa menyampaikan bahwa KPK mendukung program-program Kemendes PDT.
“Secara prinsip, KPK mendukung program-program Pak Menteri,” tuturnya.
Selanjutnya pihaknya juga akan terus berkoordinasi secara berkala guna membahas lebih lanjut.
