Kategori
EDITORIAL

Warning !!! AIS Tidak Terpasang & Tidak Aktif, KSOP Pangkal Balam Sanksi Cabut CEO Nakhoda Kapal

BAGIKAN :

NKRIPOST, Pangkalpinang – Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 176/DJPL/2020, mengenai Standar Operasional Prosedur Pengenaan Sanksi Atas Pelanggaran Kewajiban Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Berbendera Indonesia.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas IV Pangkalbalam, melalui Petugas Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menjelaskan yakni sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan, akan menindak kapal yang tidak melaksanakan kewajiban yaitu pemasangan  dan mengaktifkan Automatic Identification System (AIS).

Rabu (19/02/2020), Kepala KSOP Kelas IV Pangkalbala,. Izuar.S.Sos.MSi diwakilkan Harlansyah, SH yang menjabat sebagai Staf KPLP yang membidangi Gakkum bertugas di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas IV Pangkalbalam, saat ditemui awak media diruang kerjanya menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini para petugas KPLP selalu memantau aktifitas pergerakan kapal yang berada di perairan Pangkalbalam dan sekitarnya ( Selat Gelasa , Laut china selatan , perairan belinyu.Perairan Sungailiat ,perairan Sungai Selan , Selat bangka ) melalui AIS Centre yang sejak lama terpasang di Kantor kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan Kelas IV Pangkalbalam.

Diberitahukan bahwa untuk seluruh jika belum melakukan pemasangan dan pengaktifan Ais dan tidak mengindahkan kewajiban yang sudah disampaikan maka akan diberikan sanksi administratif berupa penundaan dan pencabutan surat persetujuan berlayar serta penundaan surat persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan sampai AIS terpasang di atas kapal, hal ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 176/DJPL/2020.

Harlan juga menyampaikan, jika diketahui terdapat kapal yang tidak mengaktifkan AIS di luar perairan pelabuhan, maka KPLP bersama Syahbandar memberikan peringatan, dari petugas kapal patroli KPLP melakukan pengawasan penggunaan AIS, bersama petugas Stasiun Vessel Traffic System (VTS) / Stasiun Radio Pantai (SROP) melalui pengamatan tracking kapal dan komunikasi via radio. Dan jika ditemukan kapal yang tidak mengaktifkan AIS atau penyampaian informasi tidak akurat, maka petugas pengawas akan melakukan komunikasi via radio kapal, mencatat kejadian tersebut pada log book dan melaporkan hasil monitoring kepada kepala Syahbandar.

“Sebelumya pihak kita sudah melakukan sosialisasi terhadap hal tersebut, bila nanti petugas Syahbandar melakukan Pemeriksa Keselamatan Kapal (PPKK) untuk memeriksa log book kronologis tidak aktifnya AIS terhadap kapal yang menuju pelabuhan, dari hasil pemeriksaan log book kronologis maka akan diketahui penyebab AIS tidak aktif. Jika ditemukan kejanggalan, Syahbandar setempat menyampaikan hasil temuan pemeriksaan, sanksi administratif untuk nakhoda berupa pencabutan sementara sertifikat pengukuhan (Certificate of Endorsement (COE) untuk jangka waktu 3 bulan”, tegas Harlan berharap tidak terjadi hal tersebut khususnya di Bangka Belitung. (Sumarwan)

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *