Ulah Jokowi; Lurah Diburu-buru Warga Di Pekanbaru Riau

NKRIPOST.RIAU | Pekanbaru – Berbagai Kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Penanggulangan Bencana wabah Covid-19 di Indonesia, Namun Salah Satu diantaranya menjadi Polemik masyarakat di Pekanbaru Riau, yaitu, Penangguhan Pembayaran cicilan kredit Sepeda motor bagi warga yang terdampak ekonominya (Tidak mampu).
Hal ini menjadi bumerang bagi Lurah di daerah Kota Pekanbaru Riau.

Seperti yang di sampaikan Yasir Arafat, Lurah Tobek Godang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
“Akibat kebijakan populis Presiden Jokowi tersebut, ia diburu-buru oleh warganya untuk mengeluarkan surat rekomendasi penangguhan kredit krisis ekonomi dampak Covid-19.
Nanti pertanggung jawaban lurah gimana ini, saya juga serba salah jadinya, Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan, tapi tidak diiringi dengan surat instruksi, Akibatnya kami kesulitan sekarang, Saya mau komentar banyak ya bagaimana, saya ini juga orang pemerintahan,” kata Yasir dikutip Riauonline Selasa, 5/5/2020.

Loading...

Yasir Arafat mengatakan, ia sudah menolak 150 warga yang mengajukan surat rekomendasi penangguhan kredit, bahkan, tenaga Honorer Lepas (THL) bekrja di Kantor Lurah Tobek Godang, ia tolak saat meminta surat rekomendasi tersebut.
THL butuh surat itu, karena ia dikejar-kejar debt collector dari leasing hingga ke kantor, namun, Yasir tidak berani mengeluarkan Rekomendasi tsb.
Sejak beberapa pekan lalu, Yasir Arafat kewalahan hadapi masyarakat terdampak Covid-19  Bahkan, Lurah Yasir sering mendapat caci-maki dari warganya sendiri, “ungkap Yasir.

“Setiap kali saya menolak masyarakat yang meminta mengeluarkan surat rekomendasi ini, saya selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat, “Surat tersebut bukan menjadi syarat wajib dalam meminta Penangguhan kredit, terbukti beberapa warga yang kritis dan berani melawan pihak leasing, berhasil mengajukan penangguhan kredit tanpa harus membawa surat rekomendasi dari lurah, “paparnya.

Hal ini sudah dilaporkan Yasir ke camat, dan camat sudah meneruskan ke Wali Kota Pekanbaru, Firdaus.
Namun hingga hari ini belum ada surat turunan membolehkan lurah mengeluarkan Surat Rekomendasi Penangguhan Kredit.
“Saya tidak mau nanti ketika ada masalah, saya diperiksa karena surat itu, kalau ada surat turunan untuk itu, jangankan 100, 1.000pun saya teken, Jika seketika ada masalah nanti, saya bisa berlindung dari sana, Saya tidak mau terlibat dalam utang-piutang orang, “jelasnya.

Selasa, 31 Maret 2020 lalu, memang Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bakal memberikan berbagai kemudahan untuk sejumlah sektor usaha dan masyarakat terdampak wabah Covid-19.
Berbagai kelonggaran diberikan ditunjukkan kepada tukang ojek, sopir taksi, serta nelayan, Penangguhan pembayaran cicilan kredit kendaraan bermotor selama satu tahun.
Aturan ini akan diaplikasikan mulai April 2020 mendatang, Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam video conference dari Istana Merdeka Bogor, Selasa 31/3/2020 lalu.

“Saya sudah cek ke OJK. Mereka sudah menyiapkan skemanya, dan kita akan efektifkan mulai bulan April 2020,  saat Jokowi tengah menerima keluhan dari pekerja di sektor informal yaitu tukang ojek dan sopir taksi yang mengalami kesulitan ekonomi di tengah ancaman virus corona, tukang ojek, sopir taksi, serta nelayan yang sedang memiliki kredit motor atau mobil, saya sampaikan kepada mereka tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama satu tahun,” kata Jokowi.
Memang benar adanya itu, tapi bagaimana mekanismenya, Saya tidak tau, “tutup Yasir.***[BDM]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *