NKRIPOST.COM

Berita Seputar NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

Tuntut Kasus Pemotongan Anggaran 30 Persen, OPM Demo DPRD Makassar

BAGIKAN :
Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) menggelar aksi unjuk rasa dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.

MAKASSAR, NKRPOST.COM –Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.

Aksi unjuk rasa di beberapa titik di Kota Makassar, salah satunya di Depan Kantor DPRD kota Makassar Jln. A.P Pettarani, Senin (09/12/2019).

Massa aksi ini membawa grand isu Koruptor adalah penghianat bangsa serta spanduk bertuliskan “Momentum Anti Korupsi, Apa Kabar Kasus Pemotongan Anggaran atau Fee 30 % Kota Makassar, Berjalan atau Jalan di Tempat ?” sambil melakukan orasi secara bergantian.

Menurut Jenderal Lapangan Aksi, Saharuddin mengatakan, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia jatuh setiap tanggal 09 Desember. Ini merupakan momentum yang tentunya sangat dinantikan oleh seluruh elemen pemuda dan mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moril atas terselenggaranya negara yang adil dan makmur.

Saharuddin menegaskan penegakkan supremasi hukum tindak pidana korupsi di tanah Sulawesi Selatan banyak yang mengalami kemandekan (jalan ditempat). Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi pada kasus pemotongan anggaran atau fee 30% di kota Makassar.

“Dimana sejauh ini baru ditetapkan 1 orang tersangka, padahal dari berbagai informasi di media sejauh ini pada akhir Juni 2019 tim penyidik dari Bareskrim Mabes Polri telah memeriksa 14 orang saksi dari tanggal 24–27 juni 2019 yang berlangsung di Markas Polda Sulsel,” terang Saharuddin.

Loading...

Sebelumnya, Bareskrim juga sudah melakukan pemeriksaan atas 75 peserta sosialisasi, 92 lurah, 29 narsum, 4 vendor,2 kurir,15 Camat, dan juga 18 Kasubag.

Kemudian saksi dari empat orang TAPD, empat pegawai BPKAD Pemkot Makassar yang dilakukan pemeriksaan di Polda Sulsel yaitu 15 bendahara dan 14 PPHP termasuk 16 anggota DPRD Makassar periode sebelumnya juga diperiksa.

Irwan Djafar selaku sekertaris Komisi A DPRD kota Makassar yang menemui massa aksi mengapresiasi sekaligus mensupport peringatan yang di sampaikan oleh para pengunjuk rasa.

“Akan tetapi terkait persoalan penegakan hukum kita percayakan sama pihak Polda dan Kejati Sulsel,” ucapnya.

Untuk itu, momentum Hari Anti Korupsi ini Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) menyatakan sikap :

1. Usut Tuntas kasus pemotongan anggaran atau Fee 30 % Kota Makassar.

2. Mendesak Polda Sulsel agar secepatnya memanggil pihak yang terlibat dalam kasus pemotongan anggaran atau Fee 30 persen Kota Makassar.

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami