TIDAK CERDAS! Oleh: Benyamin Mali, Malaka Diaspora Asli Kletek; Dosen di Jakarta, Alumnus FISIPOL Universitas Indonesia

NKRIPOST, MALAKA- PILIHAN MENGUTAMAKAN RAKYAT MISKIN pada hakikatnya merupakan ide yang sangat cerdas, brilian. Ide itu dikumandangkan dan diperjuangkan Gereja sepanjang masa berhadapan dengan kenyataan kemiskinan ekonomis umat Katolik, terutama di Asia dan Afrika. Refleksi atas kenyataan kemiskinan itu menggugah Santo Paus Yohanes Paulus II menulis ensiklik berjudul: “Sollicitudo Rei Socialis” (“Keprihatinan terhadap Masalah-masalah Sosial”), yang menggemakan kembali kata-kata awal dari Konstitusi Gereja “Gaudium et Spes” (“Kegembiraan dan Harapan”) yang berbunyi: “Kegembiraan dan harapan, kedukaan dan kecemasan masyarakat zaman sekarang, khususnya mereka yang miskin dan menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, kedukaan dan kecemasan para murid Kristus….”

Dalam konteks ini, sangat patut kita menghargai tinggi himbauan senior Malaka, Pius Klau Muti (PKM) agar masyarakat Malaka mengapresiasi filosofi pembangunan SBS sebagai bupati: “mengutamakan kebutuhan rakyat Malaka yang masih miskin daripada membangun rumah jabatan”.
Tentang himbauan itu, sebagaimana disiarkan oleh portal berita dari www.libasmalaka.com edisi 01-10-20, saya ingin mengatakan bahwa memang himbauan itu sungguh cerdas dan brilian karena aktual dan kontekstual dengan situasi dan kondisi rakyat Malaka yang masih susah karena miskin. Namun sekarang ini, setelah 5 tahun masa berkuasa SBS berakhir, himbauan itu tampaknya sudah tidak bertenaga, sudah hilang daya dampaknya, sudah tidak menarik dan relevan, dan karena itu kontraproduktif dan berpotensi menjadi bahan tertawaan masyarakat Malaka.
PKM tampaknya menutup mata fisik dan mata batinnya, telinga fisik dan telinga batinnya, terhadap kenyataan pembangunan di Malaka selama 5 tahun SBS berkuasa. Beliau tampaknya tidak sadar bahwa realisasi filosofi SBS itu jauh panggang dari api, alias tidak berhasil secara signifikan.
Dalam perkiraan saya, PKM tahu, bahkan tahu banyak dan rinci, apa yang sesungguhnya terjadi di Malaka selama 5 tahun ini. Namun sayang sekali bahwa PKM tutup mata dan telinga, akal dan hatinya terhadap semua detail realitas pembangunan Malaka itu, dan ogah mengungkapkan secara fair, lugas, dan senyatanya. Barangkali karena beliau tidak ingin pamornya redup di hadapan SBS, jagoan pilkada Malaka yang didukungnya.
Dalam konteks pilihan politik, hal ini sebenarnya ‘tidak apa-apa’, karena apa yang diungkapkan PKM itu adalah pandangan pribadi seorang warga negara yang punya hak politik yang konstitusional. Namun bila ditelisik dari sudut ‘akibat’ yang timbul dari pandangan itu, maka ‘tidak apa-apa’ ini sebenarnya ‘apa-apa’. “Apa-apa”-nya itu ialah bahwa pandangan beliau menjadi kontraproduktif, tidak fair, dan tidak cerdas, lalu menjadi bahan tertawaan masyarakat yang melek mata dan terbuka telinganya.
Maksud hati ingin mendukung dan mengangkat tinggi-tinggi SBS jagoannya, tetapi sayang seribu sayang, pandangan itu secara moral dan politik, justru mencoreng dan merendahkan ketokohannya sendiri di hadapan masyarakat Malaka yang menokohkannya, dan mencoreng citra SBS, jagoannya.

Judul tulisan “TIDAK CERDAS!” ini saya sajikan sebagai bacaan alternatif bagi masyarakat Malaka agar menilai secara cerdas, fair, dan realistis seluruh proses pembangunan yang terjadi di Malaka.

SEBUAH CATATAN AWAL!

Saya awali tulisan ini dengan sebuah himbauan seputar sebutan “tokoh”. Seseorang disebut ‘tokoh’ jika orang itu memang senyatanya memberi suatu kontribusi yang tidak hanya ‘konkret’ tetapi juga “signifikan’ dan berdampak luas bagi kemajuan suatu komunitas, ditunjang kokoh oleh integritas pribadi yang baik. Seorang disebut tokoh bila kata dan perbuatannya dapat dicontoh. Dia menjadi “moral exemplar”bagi masyarakat yang menokohkannya. Bila ‘tidak’, maka sebutan itu hanyalah ‘guyonan’ pengundang tawa-lepas belaka di pinggir jalan Pasar Bei Abuk Betun.

Oleh sebab itu, adalah baik dan bijak jika kita berhati-hati menyematkan sebutan ‘tokoh’ pada seseorang, apalagi “tokoh di dan dari suatu wilayah politik”: kecamatan, kabupaten, propinsi atau negara. Mengapa berhati-hati? Karena, dengan sebutan ‘tokoh’ itu, kita secara langsung dan tidak langsung menyetujui dan menganggap sebagai benar dan luhur-mulia seluruh sepak-terjang sang ‘tokoh’ itu di masa lampau hidupnya dan di masa sekarang, tidak hanya ‘yang baik’, tetapi juga lebih-lebih ‘yang buruk dan jahat’. Lebih dari itu, karena suatu ‘tindakan intelek’ selalu memengaruhi ‘keputusan kehendak’, maka otomatis dengan menyebut seseorang sebagai ‘tokoh masyarakat’ akan tersematkan pula sisi-sisi negatif dari orang yang di-‘tokoh’-kan itu di masa lampau hidupnya pada wilayah politik itu. Sayang seribu sayang! Dengan demikian, kita telah dengan sengaja melecehkan dan merendahkan wibawa dia yang di-tokoh-kan itu sekaligus wilayah politik, tempat seseorang itu di-tokoh-kan. Mari berpikir cerdas dan bijak!

Loading...

CERDASNYA MANA DAN DI MANA?

Selayang pandang secara konseptual, filosofi pembangunan dari SBS “memilih mengutamakan rakyat miskin” (preferential option for the poor) dan “bukan membangun rumah jabatan (rujab) itu sangat cerdas sebagaimana dilakukan Gereja selama ini. Sangat mungkin terjadi, beliau terinspirasi kebijakan Gereja semesta lantaran beliau hidup dalam suatu suasana keluarga yang religius. Beliau punya seorang abang-senior yang ‘religius’. Puji Tuhan!

Dan menurut PKM, kecerdasan filosofis pembangunan SBS itu terletak pada hal EFISIENSI (ANGGARAN) yang secara ekonomis lebih menguntungkan rakyat. Saya mengutip kata-kata beliau: “…langkah dan kebijakan yang dilakukan bupati Malaka sangat cerdas karena untuk efisiensi, dan alasan perhitungan ekonomi lebih menguntungkan rakyat, karena banyak penghematan bisa dilakukan dan uang untuk bangun rumah jabatan itu bisa digunakan untuk membangun kebutuhan rakyat yang lebih mendesak.”

Loading...

Mungkin dalam hal ini secara pribadi, pandangan beliau itu benar. Namun sayang sekali, PKM sama sekali tidak menyertakan hal EFEKTIFITAS yang pada hakikatnya merupakan pasangan tak terpisahkan dari dan untuk EFISIENSI dalam suatu proses pembangunan yang harus terarah kepada HASIL (output) yang gemilang. Ibarat pasangan suami-istri. Tanpa seorang wanita atau laki-laki, seseorang tidak bisa disebut ISTRI atau SUAMI. Selanjutnya, tanpa ANAK (-anak) sebagai BUAH CINTA keduanya, satu pasangan SUAMI-ISTRI tidak akan mengalami kebahagiaan perkawinan dalam arti sepenuh-penuhnya. Dalam diri anak-anak-lah, suami-istri baru menemukan makna perkawinan yang seutuh-utuhnya. Itulah sebabnya seringkali pasangan suami-istri yang tidak punya anak mengadopsi anak orang lain, entah anak dari sanak-saudaranya atau dari panti asuhan.

APA ARTINYA EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS?

EFISIENSI berarti Doing Things Right (melakukan sesuatu dengan cara yang baik dan benar; sedangkan EFEKTIFITAS berarti Doing the Right Things (melakukan sesuatu yang benar, bukan yang salah). Dalam efisiensi dan efektifitas, kita mengenal istilah TACTICAL THINKING dan STRATEGIC THINKING. “Tactical thinking” is “doing things right,” (EFISIENSI), while “strategic thinking” is “doing the right things” (EFEKTIFITAS). Strategic thinking adalah pekerjaannya seorang pemimpin, terkait dengan merumuskan VISI (creating the vision). Sementara Tactical Thinking adalah pekerjaan management, terkait dengan pelaksanaan atau perwujudan visi (implementing the vision).

Di sini “Hari Sabat untuk manusia” itu filosofi strategic thinking, filosofinya seorang Pemimpin CERDAS; sedangkan “Manusia untuk hari Sabat” itu filosofi tactical thinking, filosofinya para follower, bawahan, pekerja, kuli.

Dalam cerita rakyat Malaka, dua pola pikir itu tampak dalam perilaku Bita Nahak dan Buku Lasak. Bita Nahak “does the right things”, sementara Buku Lasak “does things right”. Kelompok orang ‘tidak-cedas’ itu “membebek”, sedangkan kelompok orang CERDAS “pasti menolak untuk membebek, diam seribu bahasa, agar “BAPA SENANG”, “PERUT TETAP KENYANG dan KELUARGA TETAP AMAN-NYAMAN.”

Dalam hal ini demi keberhasilan pembangunan Malaka, setiap pemimpin Malaka hendaknya menyadari pentingnya figur Bita Nahak dalam cerita rakyat di atas, yaitu bahwa: “Hal adiluhung dari Rai Malaka adalah MORALITAS, Moralitas Bita Nahak, moralitas visi kepemimpinan yang menginspirasi Rai Oan Malaka untuk memilih “do the right things” dalam pembangunan Malaka.

Karena setiap orang adalah “pemimpin” untuk dirinya sendiri dengan tetap menaruh hormat kepada orang lain di sekitar, maka dalam diri setiap orang, dua cara berpikir itu serentak harus dimiliki, sehingga apa yang dikerjakan seseorang sungguh akan membawa kepada HASIL (output) yang gemilang seperti yang dipikirkan dan direncanakan.

Dalam konteks kita sekarang, meskipun seorang SBS punya strategic thinking yang brilian: “memilih mengutakan pelayanan kepada rakyat malaka yang masih susah karena miskin” (preferential option for the poor), namun jika TIDAK ditunjang dengan tactical thinking yang tepat dan serasi selaras dengan strategic thinking-nya SBS, maka semua proses pembangunan dalam segala program strategis SBS tidak akan pernah mencapai HASIL (output) yang gemilang sebagaimana direncanakan. Dan memang hal ini terbukti dalam realitas pembangunan Malaka selama 5 tahun SBS berkuasa dan memimpin Malaka.

Loading...

Pertanyaan masyarakat Malaka di sini, oleh melihat dan mendengar segala sepak-terjang SBS selama 5 tahun adalah: “Apakah strategic thinking seorang SBS sungguh-sungguh ditunjang dengan dan oleh tactical thinking yang tepat, serasi-selaras?” Ini pertanyaan mendasar yang harus direnungkan baik-baik dan mendalam oleh PKM maupun oleh SBS sendiri sebagai Bupati Kepala Daerah dan oleh Ketua DPRD Malaka, ABS, beserta seluruh jajarannya.

ALANGKAH CERDAS, JIKA…!

Alinea pertama dan kedua dari postingan libasmalaka.com itu serta-merta menghentak budi dan nurani saya. Tampak jelas dalam kedua alinea itu adanya suatu kebutaan akal dan nurani seorang PKM, yaitu bahwa Rumah Jabatan (rujab) dipandang sebagai kepentingan pribadi, dan tidak dipandang sebagai bagian integral dalam gugus kebutuhan rakyat secara keseluruhan dalam konteks politik pembangunan Malaka sebagai sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB). Lalu karena pandangan itu, pembangunan rujab, gedung Kantor Daerah dan DPRD, bahkan semua kantor dinas, boleh saja diabaikan, cukup sewa saja karena lebih murah, demi pengabdian kepada rakyat, yang oleh SBS dan dikutip bulat-bulat oleh PKM, dinilai sebagai “masih susah karena serba kekurangan’, atau boleh dikata ‘masih miskin dan melarat’: “tidak elok kalau seorang bupati perdana di DOB tinggal di rumah jabatan yang mewah, sementara rakyatnya masih susah karena serba kekurangan.”

Pandangan ini – menurut hemat saya – TIDAK CERDAS dan lebih dari itu SESAT dan MENYESATKAN masyarakat Malaka. TIDAK CERDAS karena pandangan PKM tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan dan dalam pembangunan Malaka sebagai suatu DOB TIDAK REALISTIS dan TIDAK BERIMBANG, bahkan jauh dari kebenaran dan rasa keadilan masyarakat Malaka.

Loading...

ALANGKAH CERDAS JIKA PKM sebagai seorang pensiunan senior yang sudah banyak dan lama makan asam-garam Orde Baru sekian tahun, seorang Cendekiawan Senior Malaka, serta Tokoh Kabupaten Malaka, menunjukkan “ketokohan”-nya dengan mengemukakan suatu pandangan yang realistik-senyatanya dan proporsional-berimbang tentang pembangunan (di) Malaka, khususnya tentang kebijakan politik “memilih mengutamakan rakyat miskin” (preferential option for the poor), dan karena itu sah-sah saja menomor-sekiankan pembangunan Rujab, Kantor Daerah, Kantor DPRD dan kantor semua dinas pemerintahan, yang justru sangat vital bagi nyaman dan lancarnya penyelenggaraan urusan administratif Pemerintahan Daerah Malaka, dan urusan pelayanan-publik (public service) yang menjadi tugas pokok Pemerintah Daerah dalam kerangka secepatnya mewujudkan cita-cita nasional di Malaka, dan cita-cita pemekaran Malaka sebagai sebuah DOB.

Pandangan PKM yang mengutip bulat-bulat filosofi pembangunan SBS, yang mendahulukan pelayanan rakyat miskin daripada membangun rujab, itu juga SESAT dan MENYESATKAN masyarakat, bahkan MERACUNI AKAL dan NURANI masyarakat Malaka. Oleh sebab itu dapat digolongkan sebagai “pembohongan publik”. Mengapa?

Karena wujud dari preferensi pelayanan kepada rakyat miskin Malaka, berupa: (1) “Revolusi Pertanian Malaka” (RPM); (2) pembangunan berbagai infrastruktur: (a) jalan raya, (b) rumah sakit, (c) puskesmas, (d) rumah tunggu; (e) gedung sekolah SMA Wederok, (f) tembok penahan banjir, (g) bronjong, (h) jaringan pipa air bersih di kampung-kampung sejak masa kampanye Pilkada perdana 2015; (3) ditundanya pembangunan rujab, kantor Pemda Malaka, kantor DPRD, kantor-kantor dinas, demi mendahulukan kepentingan rakyat Malaka yang masih susah karena masih miskin, sarat dengan masalah.
Menelisik dengan saksama semua yang dikerjakan di Malaka dan untuk Malaka, setidak-tidaknya ada beberapa proyek terkait RPM dan pembangunan infrastruktur terkena kasus korupsi, yang sudah sedang diproses hukum, kendatipun belum tuntas.
Apakah seorang PKM tidak melihat dan mendengar semua itu sehingga seenaknya mengabaikan dan menganggapnya tidak terkait dengan filosofi pembangunan SBS itu?

Melihat kepada sekian banyak masalah yang meliputi program-program strategis SBS sebagaimana tercantum dalam visi-misinya, yang terfokus pada pelayanan rakyat Malaka yang masih susah serba berkebutuhan, rasa-rasanya himbauan PKM agar masyarakat mengapresiasi niat politik pembangunan Malaka seorang SBS TIDAK BISA dipenuhi sepenuh-penuhnya, karena ternyata setelah 5 tahun menjalankan program-program strategisnya, bukan hanya rakyat Malaka belum juga terbebas dari kemiskinannya dan menjadi sejahtera, tetapi lebih-lebih karena Kabupaten Malaka sebagai sebuah DOB, bersama 12 kabupaten lainnya di Propinsi NTT, masih dikategorikan oleh Pemerintah Pusat sebagai “kabupaten tertinggal” alias “kabupaten terbelakang”, “kabupaten miskin”, “kabupaten kelas empat” (menurut klasifikasi PBB). Banyak program strategis terindikasi bermasalah, sementara rujab, kantor pemerintahan daerah, kantor dprd, kantor-kantor semua dinas tidak dibangun satu pun. Kantor DPRD memang dibangun, namun tidak sampai tuntas, bahkan terindikasi bermasalah karena ada tekor uang sekian ratus juta. Penjabat sementara Bupati Malaka saja di-inap-kan di hotel dengan sewa dari anggaran daerah. Ini sungguh memilukan dan memalukan bagi seluruh rakyat Malaka.

Loading...

Dengan perkataan lain, pemerintahan SBS selama 5 tahun dapat dikatakan “tidak berhasil secara signifikan” – untuk tidak mengatakan “gagal total” (Gatot dan Gatal). Dengan demikian himbauan PKM untuk memberi apresiasi kepada SBS dapat dikatakan sebagai suatu himbauan yang membodohi publik Malaka, dan mencederai rasa keadilan masyarakat Malaka.

Pertanyaan masyarakat Malaka yang perlu dijawab dengan jujur oleh PKM adalah:

(1) Apakah betul preferensi pelayanan kepada rakyat miskin dan ditundanya pembangunan rujab, kantor Pemda Malaka, kantor DPRD, kantor-kantor dinas, karena alasan “mau menghemat anggaran daerah dan mengalokasikannya kepada pelayanan rakyat miskin”, telah secara nyata dan meyakinkan membuat rakyat Malaka terbebas dari masalah kemiskinan karena tingkat kesejahteraan ekonominya meningkat sehingga mereka tidak lagi disebut “warga miskin dan melarat”?

(2) Berapa nominal rupiah yang berhasil dihemat selama 5 tahun ini dan dialihkan kepada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan rakyat miskin dalam berbagai program bantuan sosial? Apakah ada laporan tertulis tentang penghematan ini yang disetujui dan disahkan DPRD Malaka? Proyek-proyek apa saja yang senyatanya dilakukan dengan menggunakan uang hasil penghematan ini?

(3) Betulkah RUJAB itu identik dengan rumah pribadi seorang pejabat negara dan 100% dimaksudkan untuk memenuhi KEPENTINGAN PRIBADI seorang bupati, dalam hal ini SBS, sehingga dikatakan “tidak elok kalau seorang bupati perdana di DOB tinggal di rumah jabatan yang mewah, sementara rakyatnya masih susah karena serba kekurangan?” Bukankah RUJAB itu RUNEG (Rumah Negara) yang: (a) melambangkan citra dan harga diri, kewibawaan dan kehormatan sebuah daerah otonomi sekaligus seluruh rakyat daerah itu; (b) dibangun dengan anggaran dari negara atau daerah, (c) berfungsi untuk melancarkan tugas pekerjaan seorang pejabat negara, dalam hal ini bupati, (d) akan ditinggalkan oleh bupati sebagai pejabat negara ketika dia tidak lagi menjadi pejabat negara, tidak lagi menjadi bupati / wali kota / gubernur / presiden?

(4) Lebih hemat mana: menyewa rumah warga bertahun-tahun atau mendirikan rujab yang akan terus menjadi milik daerah selama berpuluh tahun bahkan selama-lamanya?

(5) Lebih MERAKYAT mana – selaras filosofi SBS yang merasa tidak elok tinggal di rumah jabatan yang mewah – : SBS menyewa dan tinggal di sebuah rumah tradisional rakyat dan uang sewanya langsung masuk ke kantong rakyat ATAU tinggal di rumah keluarga SBS yang disewa dan difungsikan sehari-hari sebagai rujab, dan konon kabarnya disulap dengan uang dari anggaran daerah? Di mana letak keprihatinan SBS terhadap rakyat yang miskin, jika SBS sendiri tinggal di rumah keluarga yang sudah disulap mewah dengan anggaran dari daerah itu?

Saya kira seorang PKM sadar penuh akan dirinya sebagai seorang pensiunan PNS, sebagai seorang Cendekiawan Senior Malaka, dan sebagai seorang Tokoh Kabupaten Malaka. Dalam status seperti ini: (a) ALANGKAH CERDAS JIKA PKM BERPIKIR DAHULU SEBELUM BICARA, bukan sebaliknya BICARA DAHULU BARU BERPIKIR….! (b) ALANGKAH CERDAS JIKA PKM MEMBANGUN DAN MEMBINA SUATU HATI, PIKIRAN, DAN PERASAAN yang matang dan cerdas, luas dan dalam dalam menimbang masalah-masalah Malaka. (c) ALANGKAH CERDAS JIKA PKM BERDIRI DI ATAS SEMUA GOLONGAN, bukannya BERDIRI DI PIHAK SBS, dan MEMPROPAGANDAKAN SBS apalagi dengan cara-cara dan pandangan yang TIDAK CERDAS, TIDAK JUJUR, DAN TULUS!

Ini hanya sekedar suatu himbauan moral politik dari seorang yunior Malaka. Tidak ada paksaan, karena yunior menyadari bahwa pemihakan dan pilihan politis itu adalah hak konstitusional senior PKM sebagai warga negara.

MEMBANGUN MALAKA SEBAGAI DOB

Horison pemikiran senior PKM adalah Malaka sebagai DOB: “Untuk kabupaten yang baru mekar (DOB), langkah yang ditempuh bupati Malaka patut diapresiasi….” Senior PKM alpa berpikir bahwa membangun sebuah DOB seperti Malaka harus dipandang secara menyeluruh-komprehensif. Dalam arti, bahwa sebuah DOB itu ibarat WADAH, dan rakyat adalah ISI dari wadah itu. Maka membangun sebuah DOB mengandung makna “membangun WADAH” sekaligus “ISI WADAH”, membangun rakyat (isi wadah) tidak bisa dipisahkan dari membangun Kabupaten Malaka dan Pemerintahan Malaka (wadah). Jika tidak demikian, maka kita tidak pernah akan menyaksikan keberhasilan DOB itu dalam keseluruhannya sebagai wadah sekaligus isi wadah.

Tanpa membangun rumah jabatan, kantor Pemda dan Kantor DPRD, dan semua kantor dinas, DOB MALAKA tidak akan tampak sebagai WADAH yang kokoh, elegan, berwibawa, membanggakan, dan meningkatkan harga diri seluruh RAKYAT MALAKA sebagai ISI wadah. Tanpa membangun WADAH yang demikian, ISI wadah tidak punya “kebanggaan-diri-politis” sebagai warga sebuah DOB, tipis “sense of belonging”-nya dan tipis pula “sense of responsibility”-nya.

Maka ALANGKAH CERDASNYA JIKA sambil melayani rakyat Malaka yang konon masih susah, SBS membangun DOB Malaka sebagai WADAH yang kokoh, elegan, berwibawa, membanggakan, dan meningkatkan harga diri seluruh RAKYAT MALAKA sebagai ISI wadah. MENJADI TIDAK CERDAS, JIKA… ”mengutamakan pelayanan rakyat Malaka yang masih susah dan miskin dan mengabaikan pembangunan rumah jabatan yang adalah rumah negara, Kantor Pemerintahan Daerah Malaka, Kantor DPRD Malaka, dan semua Kantor Dinas Pemerintahan Malaka!” MAKA TIDAK CERDASLAH MENGATAKAN… “Untuk kabupaten yang baru mekar (DOB), langkah yang ditempuh bupati Malaka patut diapresiasi, karena lebih mengutamakan kebutuhan rakyat ketimbang kepentingan pribadi, melakukan penghematan keuangan negara, selanjutnya memanfaatkan keuangan yang ada untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang lebih penting dan mendesak daripada bangun rumah jabatan.”

MARI KITA BERPIKIR CERDAS, BERPIKIR STRATEGIK DAN BERPIKIR TAKTIS DEMI RAI MALAKA TERCINTA.

SHALOM!
Jakarta, Senin 5 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *