Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2019, DPRD Banyuasin Sampaikan Rekomendasi

NKRI POST, BANYUASIN – Bertempat di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuasin, Sumatera Selatan telah melaksanakan Rapat Paripurna, dalam rangka penyampaian keputusan rekomendasi DPRD Kabupaten Banyuasin terhadap Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuasin Tahun 2019. Rabu (22/4/2020.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan, turut hadiri Wakil Bupati Banyuasin, Wakil Ketua I Supardi SP, Wakil Ketua II Noor Ismatudin, Wakil Ketua III Akhmad Zarkasih, Anggota DPRD, Forkopimda dan seluruh Kepala Dinas maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Loading...

Hasil rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Banyuasin, Askolani, Tahun 2019 yang dibacakan oleh Wakil Ketua II DPRD Banyuasin Noor Ismatudin, dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah bahwa untuk kebajikan umum pengelolaan keuangan yaitu; Pemerintah Daerah harus menggali potensi dari sumber daya terencana, rasional, proporsional dan realistis.

Kemudian untuk urusan desentralisasi yang disampaikan Noor Ismatudin, di antaranya yaitu:Pendidikan harus meningkatkan kuantitas dan kualitas guru pada setiap jenjang pendidikan, Kemudian melakukan pendataan dan anggaran perbaikan infrastruktur pendidikan.

Di Bidang Kesehatan melakukan pemerataan tenaga medis, evaluasi kinerja bidan desa dan peningkatan pelayanan RSUD Banyuasin.

Untuk Pekerja Umum melakukan memperbaiki tanggul ari yang jebol, saluran air, Perbaikan infrastruktur dan jalan lintas Sumatera, Membangun irigasi
Urusan Perumahan menyusun regulasi pembangunan agar tidak menyalahi tata ruang wilayah.

Bidang Perencana Pembangunan harus dikaji berdasarkan analis dan Komprehensif agar maksimal.Urusan Lingkungan Hidup harus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perusahan yang berpotensi mencemari lingkungan dan melakukan penertiban izin perusahaan yang mencemari lingkungan.

SATMA PP Banyuasin Ajak Warga Tetap di Rumah…

Loading...


Urusan Pertanahan berkoordinasi dengan BPN untuk segera melaksanakan sertifikasi tanah dan aset Pemda,
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan peningkatan pelayan administrasi pada Kantor Pelayanan Sembilang Opi Mall , dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera menyusun Peraturan Bupati sebagai Peraturan Daerah No 7 tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, untuk Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat tenaga Kader Penyuluh KB, Saran dan Prasarana. Khusus untuk Kader Penyuluh KB diangkat jadi tenaga honorer.Urusan Sosial menyalurkan Dana PKH dan BSP tepat sasaran sesuai data terpadu kesejahteraan sosial dan melakukan Validasi dan Verifikasi sesuai SIK NG Pusdatin Kemensos.

Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mengefektifkan peranan Balai latihan kerja dan pengawasan tenaga kerja asing serta pembangunan Infrastruktur Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi.
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melainkan tindak lanjut atas usaha pabrik sabit kelapa di desa Teluk Payo, kemudian Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar.

Urusan Kepemudaan dan Olahraga meningkatkan pembinaan terhadap pemuda dan organisasi Kepemudaan.
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pengawasan terhadap eksistensi LSM, Ormas dan Organisasi yang berkembang di masyarakat.
Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat Desa segera melaksanakan pelatihan penyusunan pertanggungjawaban dana desa.

Sementara Bupati Banyuasin H Askolani SH menyampaikan rasa terimakasihnya atas usulan dan saran yang disampaikan DPRD Kabupaten Banyuasin terhadap LKPJ Bupati Banyuasin Tahun 2019.

“Keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Banyuasin merupakan tanggung jawab bersama. Partisipasi kita bersama sangat penting dalam mewujudkan rencana yang disusun sehingga mampu mengantisipasi perubahan dan dinamika di masyarakat,” Tegas Pak Bupati.(ROIIN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *