Terdakwa Pelaku Unjuk Rasa Pendukung Capres #02 Di Vonis Penjara, Penasehat Hukum Angkat Bicara

Penasehat Hukum Terdakwa sekaligus Sekjend IKAMI Adv. Djudju Purwantoro Bersama Rekan

NKRIPOST, JAKARTA – Dalam kondisi Corona Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis atas perkara pidana no.29/Pid B/2020/PN.Jkt.Pst, kepada para Terdakwa pelaku unjuk rasa pendukung Capres #02. Jumat, 24/4/2020

Penasehat Hukum Terdakwa sekaligus Sekjend IKAMI Adv Djudju Purwantoro
Menjelaskan duduk persoalan dakwaan antara lain merencanakan, dan turut serta membuat bom molotov yang digunakan dalam unjuk rasa di depan gd. MPR/DPR pada 24 September 2019 lalu.

Loading...

Atas vonis tersebut (Hilda Winar, Dr. Efi, Ir. Basith) dan 5 orang terdakwa lainnya, divonis oleh hakim bersalah dengan hukuman penjara 10 bulan potong masa tahanan sejak akhir September 2019.

“Majelis hakim dalam diktumnya memutuskan para terdakwa bersalah telah melanggar psl.187 bis (ayat 1) KUHP, Jo.psl 56 ke 2 KUHP.”Jelas Adv. Djudju Purwantoro

Lebih lanjut Advokat yang sekaligus Sekjend IKAMI memaparkan “Nah kalau kita lihat dalam pasal- perpasal, Seperti Pasal 187 bis (ayat 1); “Barang siapa membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan, atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan, untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. “

“Pasal 56 ke 2 ;
“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
‘mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.”

“Sedang Vonis hakim tersebut adalah sesungguhnya tdk sesuai dan tidak relevan dengan bukti-bukti dan fakta persidangan. Terutama peran antara lain, Dr. Efi, dan Ir. Abdal Hakim (suaminya) , yang dikaitkan dengan pembuatan bom molotov (a quo), “

“Walaupun faktanya terdakwa hanya sebatas menyerahkan dana (kontribusi simpatisan) sejumlah 800 ribu rupiah guna menyiapkan dan membelikan konsumsi (nasi bungkus, roti) bagi para peserta unjuk rasa tersebut.”

Loading...

“Atas apa yang dituduhkan JPU, tentang pidana bom molotov tersebut juga banyak ketidak sesuaian atas ungkapan saksi-saksi dan barang bukti yang ditampilkan. Misalnya prosedur pengamanan dan lokalisir barang-barang bukti demikian, tidak sepenuhnya dilakukan sesuai prosedur Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2009, tentang
Tata Cara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik dan Laboratoris Barang Bukti. “

“Perihal barang bukti Pecahan Botol dan bekas percikan minyak disepotong celana panjang/jeans hitam milik saksi (anggota kepolisian), terdapat ketidak sesuaian. Menurut pendapat saksi ahli bahwa percikan tersebut adalah terdeteksi solar, bukan bensin, karena struktur unsurnya kauh berbera. Padahal dalam tuntutannya JPU jelas – jelas menyatakan para terdakwa menggunakan bensin sebagai bahan bom molotov.:

Hal ini disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa sekaligus Sekjend IKAMI Adv Djudju Purwantoro Dan terakhir dalam persidangan tersebut, Penasehat hukum juga memohonkan agar para terdakwa, bisa ditangguhkan penahanannya (tersisa 3bulan) karena wabah korona yang sedang melanda, tapi hakim tetap tidak mengabulkannya. Atas vonis tersebut JPU menyatakan pikir-pikir dahulu. Jumat, 24/4/2020.(Zul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *