Terancam Batal Dilantik, Nurul Ghufron: UU KPK Hasil Revisi Gak Jelas

BAGIKAN :

Jakarta – Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Nurul Ghufron terancam batal dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023. Nufron terbentur UU KPK hasil revisi, yang di dalam Pasal 29 huruf e disebutkan, untuk bisa dilantik sebagai pimpinan KPK harus berusia minimal 50 tahun.

Ramai menjadi perbincangan publik, pria kelahiran Sumenep, 22 September 1974 ini angkat bicara terkait hal tersebut. Sebagai pengajar ilmu hukum, menurutnya, terdapat ketidakjelasan dalam Pasal 29 huruf e terkait minimal usia pimpinan KPK.

“Ada ketidakjelasan apa yang dimaksud dengan Pasal 29 UU perubahan kedua UU KPK, karena syarat usia dalam Pasal 29 huruf e tersebut dalam angka usianya adalah tertulis minimal 50 tahun. Tetapi dalam penulisan yang di dalam kurung adalah ’empat puluh’, sehingga terdapat dualisme yang menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum,” kata Ghufron, Minggu (22/9).

Pria yang memperoleh 51 suara dalam voting di Komisi III DPR ini menyebut, Presiden dan DPR perlu menjelaskan Pasal 29 huruf e pada UU KPK hasil revisi kedua.

“Presiden sebelum mengundangkan UU KPK perlu untuk kembali menyepakati dengan DPR sesungguhnya persyaratan usia tersebut berapa tahun, 50 ataukah 40 tahun,” ucap Ghufron.

Lebih jauh Ghufron menyebut, jika batas usia pimpinan KPK minimal 50 tahun, maka perlu ada peraturan peralihan terkait perubahan persyaratan pimpinan KPK. Selain itu, aturan yang baru semestinya tidak berlaku surut.

“(Sehingga) Pimpinan KPK yang telah dipilih sebelum berlakunya UU perubahan kedua ini tetap diangkat dan menjabat dalam masa jabatannya sampai berakhir,” tukasnya.(Jawa Pos)

Publikasi : 22 September 2019 by admin

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami