Tegas Dan Lugas, Mahasiswa Menolak UU Omnibus Law Di Hadapan Wagub Maluku

BAGIKAN :
Aksi Mahasiswa IAIN Maluku

Nkripost, Bula – Kehadiran Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno saat mahasiswa menyampaikan orasi di depan Kantor Gubernur Maluku masih menyisahkan rasa ketidakpuasan kepada para mahasiswa peserta aksi, pasalnya di hadapan para aktifitas Mahasiswa IAIN Ambon, wagub tidak dengan tegas menolak Undang-undang Omnibus Law saat Ia berorasi di hadapan para Demonstran yang berlangsung didepan gerbang kantor pada senin, 12/10/2020.

Hal tersebut di sampaikan Kamaludin Rery, Aktivis yang juga mahasiswa IAIN Ambon kepada awak media Selasa 13/10/2020.

Di kisahkan Kamaludin, Pa wakil gubernur sampaikan orasinya di hadapan mahasiswa IAIN ambon, tetapi ketika beliau turun dari podium, kami meminta untuk mendatangi peryaatan sikap dari kami mahasiswa IAIN Ambon namun beliau mengatakan penolakan.

“Pa belum bisa tanda tangan, kalau kamong minta pa tanda tangan itu sama saja kamong menjebak bapak selaku wakil gebernur Maluku.” Ujar Kamaludin meniru Ucapan Wakil Gubernur.

Menurut Kamaludin, ucapan Wagub tersebut menunjukan, Ia tidak bersunguh-sunguh mengawal kepentingan rakyat Maluku.

“Peryataan sikap dari Bapak Wakil Gubernur Maluku tersebut sudah menunjukan bahwa beliau tidak bersunguh-sunguh mengawal kepentingan rakyat Maluku terlebih khusus terkait dengan nasib dan masa depan kami mahasiswa maluku. karena setahu kami undang-undang saput jagat ini datang untuk menghapus semua undang-undang yang lain, sehingga produk undang-undang ini banyak menguntungkan kaum kapitalis dan merugikan rakyat kecil terutama UMK yang ada di provinsi maluku.”Tutur Kamaludin Rery.

Baca Juga: Ratusan Mahasiswa Aktivis Kepung Kantor Gubernur Maluku

Menurutnya, Wakil gubernur selaku orang no dua di Maluku seharusnya peka melihat kondisi dan situasi yang terjadi di maluku saat ini, karena menurutnya di maluku kita tegolong ke dalam provinsi yang termiskin di Indonesia.

“Jika pa Gubernur membiarkan investor asing mengepung maluku atau mengespolitasi sember daya maluku maka habis lah sudah nasib orang maluku lima tahun ke depan ini seperti apa.” Tegasnya.

Lebih lanjut Kamaludin Rery meminta agar DPR dan Gubernur Maluku agar menolak undang-undang omnibus law ini.

“Kami tidak mau undang-undang omnibus law ini menjadi kewenangan para suwastanisasi. artinya kami tidak mau suwastanisi yang harus menguasai rakyat dari segi pekerjaan dan perekonomian negara. karena undang-undang ini telah mengatur bagaimana sistem ketenagakerjaan yang di kelola oleh perusahan berdasarkan kewenangan sendiri, untuk itu harus di tolak”Ujarnya

“Kami tahu masyarakat maluku pada dasarnya mengunakan falsafah cubit di kuku rasa di daging, jadi sakitnya rakyat itu deritanya pemerintah. artinya segala kebijakan pemerintah Maluku harus mempertimbangkan unsur baik dan unsur buruk dan terlebih khusus mempertimbangkan kesejahteraan rakyat.”Tambahnya.

Di Tambahkannya, “kalau segala sesuatu di atur oleh pemerintah pusat maka hak-hak ulayat seperti tanah perkebunan milik rakyat akan di babak habis oleh suwastanisasi apabilah undang-undang omnibuslaw ini benar-benar di terapkan”

Selain itu Kamaludin juga menyampaikan Kritikannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernul Maluku agar membagun Maluku dengan cara orang Maluku yaitu kedepankan asas kebudayaan, kebiasaan dan kegotong royangan dalam bentuk bingkai multikurturalisme, Sehingga menurutnya Maluku tetap menjadi satu Povinsi yang baik mencapai manifesto politik yang baik demi memelihara keutuhan dan kesejahteran warga negara. sehinga terwujudlah ekonomi yang maju terutama di provinsi maluku.

Terakhir Kamaludin berharap agar DPRD dan Gubernur Maluku dapat menolak undang-undang omnibus law ini, karena menurutnya UU Sapu Jagar tersebut merupakan UU Gagal.

“Kami meminta agar DPR dan Gubernur Maluku menolak undang-udang omnibus law ini. karena bagi kami undang-undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan karakter bangsa indonesia. karena undang-undang omnibus low ini suda pernah di terapkan di negara-negara federal di Amerika Serikat dan itu sudah di angap gagal, Sehingah undang-Undang ini di gugat oleh Dres cot pada tahun 1863 di depan mahkamah federal Amerika Serikat yang akhirnya udang ini di batalkan oleh presiden Amerika Serikat. Tutup Kamaludin Yang juga Mahasiswa IAIN. {Basir Pattiekon}.

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami