Tak berijin, Galian C Di Pati Disidak Tim Watch Relacion of Corruption Jateng

Nkripost, Jepara – Humas didampingi Katim Watch Relacion Of Corruption ( WRC PANRI ) Jateng Sidak Tambang Galian C ilegal Dipimpin Langsung IPDA Selamet Hariyono, SH Unit Dua Satreskrim Polres Pati

Dengan adanya aduan/laporan warga masyarakat sekitar tambang galian C yang ilegal Wartawan binpers1.com Lintas Jateng, investigasi disaat liputan dikatain wartawan ambal – ambal.

Berawal adanya informasi wartawan binpers dilecehkan oleh pengusaha tambang galian C ilegal saat liputan di Pati.

Dengan adanya laporan ke Korwil binpers lintas Jateng dan selaku Humas WRC langsung mengambil tindakan atas Wartawan Berita Investigasi Nasional yang dilecehkan dianggap wartawan abal – abal oleh pengusaha tambang Galian C.

Pada hari Senin, 28/9 2020 dampingi Watch Relation Of Corruption ( WRC PANRI ) Pusat dan di dampingi wartawan Riaksi Cepat Binpers, sidak mendatangi galian C ilegal atau tidak berijin di lokasi dukuh larangan Desa Keben, Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, Jateng.

Diduga tidak berijin tambang galian C milik Bapak Jasman, Edi sebagai orang lapangan yang di mintak keterangan dan diklarifikasi oleh awak media, menyampaikan penataan fungsi lahan pertanian yang selama ini sudah dilakukan petani karena kesulitan bercocok tanam. Dengan kaadaan lahan persawahan yang terjal seperti ini, saya di mintak untuk pemerataan lahan pertanian oleh warga masyarakat,saya hiba dan saya mempunyai jiwa sosial untuk membantu masyarakat,, ujarnya.

Loading...

Selama ini udah di lakukan petani wilayah Kabupaten Pati, untuk pengalian fungsi lahan untuk cocok tanam dengan ijin ESDM, LKH dan DPRD Pati, hanya diberikan ijin lisan, tidak di benarkan oleh Undang – undang.
Dengan adanya aduan warga, tim WRC bergerak sidak ke lokasi tambang galian C ilegal dilapangan di temukan dua alat berat, dan pengusaha J dan E dibawa dimintak,i keterangan oleh IPDA Slamet Hariyono SH
penyidik Unit dua Satreskrim Polres Pati.

Terdapat ancaman pidana penjara bagi pelaku usaha pertambangan tanpa izin, tidak terkecuali pertambangan rakyat, maupun usaha pertambangan khusus seperti penampungan dan pengangkutannya.
Dengan diacam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 158 merumuskan:
“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Dengan Jelas Undang – undang di atas mengatur bahwa tambang galian C tanpa ijin melanggar hukum.
Penegak hukum dan dinas intansi terkait harus selektif dan tidak tebang pilih dalam hal menindak tambang galian C yang tidak berijin.

NKRI post Eko hariyanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *