Kategori
Korupsi POLITIK & HUKUM

Suport Kejati dan Polda, Praktisi Hukum Dr. Simon Nahak SH MH Angkat Bicara Soal Korupsi Di Malaka

BAGIKAN :
Dr Simon Nahak SH MH

NKRIPOST,NTT – Simon Nahak, SH.MH. Angkat bicara soal Praktek KKN yang terjadi di seluruh Negara Indonesia dan secara khusus menyoroti kasus dugaan korupsi di Kabupaten Malaka yang saat ini dalam penanganan Kejati NTT, Polda NTT, maupun KPK Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Simon Nahak di Kota Kupang Rabu, 29/01/2020.

Menurut Dr. Simon, Negara Indonesia di dirikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai perintah konstitusi, karena itu kemakmuran serta kesejahteraan rakyat bisa tercapai apabila para pimpinan baik di tingkat Daerah maupun Pusat bebas dari KKNK (Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Koncoisme.

“Negara ini berdiri sesuai dengan tujuan dan perintah konstitusi. Tujuan utama pendirian bangsa untuk memakmurkan dan mensejahterakan Masyarakat,  sehingga jika pejabat publik terlibat dalam KKNK, maka tujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat tidak akan tercapai,”

Baca Juga: Simon Nahak Angkat Bicara Soal Korupsi di Malaka

Lanjut Pakar Hukum tersebut bahwa Penyakit korupsi tidak hanya terjadi di satu Daerah, tapi hampir diseluruh Indonesia.

“Kalau saya cermati, penyakit korupsi di Indonesia sudah terjadi di mana-mana dan hampir di semua lini negara kita itu ada korupsi,” Jelas-Nya.

Ungkap Simon Nahak bahwa Pelaku tindak pidana korupsi ada di mana-mana. Baik pada sektor birokrasi maupun investor.

“Jika ada pejabat yang mengatakan bahwa tubuh Pemda maupun Pemerintah pusat tidak ada Korupsi, itu yah. Tetapi pelaku tindak pidana korupsi itu ada di mana-mana,” Tandas-Nya

Sedangkan secara khusus untuk kasus tindak pidana Korupsi di Kabupaten Malaka, Dr. Simon mensuport pihak Kejati NTT maupun Polda NTT terkait penanganannya.

” karena saya sendiri sebagai praktisi hukum pidana dan kebetulan saya doktor di bidang itu, tentu mensuport pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Malaka. Baik korupsi yang ada pada program RPM Bupati Malaka, maupun kasus korupsi pengadaan bawang merah yang saat ini sedang di tangani Kejati dan Polda NTT,” Jelas-Nya.

Namun  penegak hukum di Kejati maupun Polda NTT dalam menangani kasus tindak korupsi di Kabupaten Malaka mestinya jangan lambat dalam menuntaskan kasus-kasus tersebut.

“Jangan sampai KPK mengambil alih kerja teman kepolisian dan kejaksaan, di NTT karena terlalu lambat dalam mengungkapkan kasus Korupsi di Malaka,” tutur-Nya.

Kenapa KPK kerja 1×24 jam dan bisa mengungkap kasus, bahkan menangkap dan menahan orang, sedangkan tidak dengan pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan?,” ucap Dr. Simon penuh heran.

“Jangan sampai masyarakat dan publik bertanya bahwa ada apa di balik ini semua sehingga ending dari proses hukum yang di tangani Kejati maupun Polda NTT belum jelas,”

“Ingat Filosofi ikan, bahwa Ikan itu busuk bukan dari ekornya, melainkan dari kepalanya, ketika kepalanya busuk maka ekornya pun sulit untuk dikendalikan,” jelas-Nya.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Simon berpesan bahwa hukum itu harus ditegakkan. Jangan mencoba menegakkan hukum dengan tebang pilih.

“Jangan karena Dia masih menjabat, jangan karena itu adik kandungnya pejabat atau saudaranya pejabat dan atau konconya pejabat sehingga ada kesan diistimewahkan. Bahkan, mencari celah-celah yang berujung meringankan atau membebaskan. Masyarakat tentu akan menangis,” tutup-Nya. (Mega).

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *