Soal Kabut Asap, Bakornas Lapenmi PB HMI Soroti Pemerintah

BAGIKAN :

JAKARTA – Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (Bakornas Lapenmi) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Aksi demonstrasi menuntut dan menyoroti pemerintah terkait dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan.

Direktur Eksekutif Bakornas LAPENMI PB HMI, Muhammad Iksan mengatakan, kebakaran ini memberi dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, khususnya berdampak pada kondisi ekonomi.

“Dampak kabut asap tersebut menjadikan kondisi ekonomi masyarakat menjadi terganggu”, ucap Iksan.

Lebih lanjut Iksan mengatakan, selain dampak ekonomi yang ditimbulkan, juga pada kesehatan masyarakat akibat menghipas asap yang terlalu banyak yang nantinya mengakibatkan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

Sementara itu, Rifal Maulana selaku Jendral Lapangan Aksi mambahkan, kondisi pendidikan juga secara otomatis akan terganggu karena kabut asap. Akibat banyaknya asap mengakibatkan proses belajar siswa akhirnya terganggu.

“Batuk, flu dan sesak nafas kini menjangkiti siswa yang secara otomatis mengurangi konsentrasi siswa dalam belajar”, terang

Ia pun menilai, libur panjang di sekolah-sekolah bukanlah sebuah solusi yang tepat bagi para siswa karena akan menghambat pelajarannya.

“Pemerintah sepatutnya memperhatikan kondisi mereka serta memberikan fasilitas yang mewadai bagi siswa-siswa agar lebih aman untuk dapat berkonsentrasi dan melanjutkan belajarnya”, tegas Rifal.

Atas dasar itu, Bakornas LAPENMI PB HMI menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah, di antaranya:

  1. Mendesak kepada pihak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera mengambil tindakan yang serius dalam menangani kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan dan segera melakukan bokade dan penyegelan semua lahan dan hutan yang terbakar.
  2. Mendesak kepada pemerintah pusat untuk mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU), yang dimiliki oleh perusahaan yang sedang beroperasi di lokasi kebakaran.
  3. Mendesak kepada pihak TNI dan Kepolisian agar segera menetapkan sebagai tersangka pelaku pembakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan, dan memberikan sanksi sebagaimana mestinya.
  4. Mendesak kepada pemerintah agar segera memberikan tempat dan fasilitas yang memadai bagi siswa untuk melanjutkan proses belajar mengajar seperti sedia kala.

Selain menuntut pemerintah agar menuntaskan kebakaran hutan dan lahan, mereka juga meminta untuk mencabut UU KPK dan menolak RKUHP.(***)

Publikasi : 26 September 2019 by admin

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami