NKRIPOST.COM – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa gaji guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer, baik di sekolah swasta maupun negeri, akan mengalami kenaikan.
Mu’ti menjelaskan bahwa gaji guru honorer yang telah mengikuti sertifikasi atau Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan naik sebesar Rp2 juta.
Kenaikan gaji guru non-ASN tersebut di luar dari pendapatannya di sekolah asal.
Dengan kata lain, peningkatan kesejahteraan ini mengikuti peningkatan kualifikasi.
“Jadi dia sudah punya gaji di sekolah asalnya yang gaji itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi dengan dia sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi Rp2 juta itu,” kata Abdul Mu’ti, Seperti dihimpun dari kompas.com, Rabu (27/11/2024).
Sementara gaji guru ASN naik sebesar satu kali gaji pokok, yang jumlahnya berbeda sesuai dengan kepangkatan.
Pengumuman kenaikan kesejahteraan guru tersebut bakal disampaikan pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2024 di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
“Dalam acara tersebut, nanti akan disampaikan peningkatan kesejahteraan guru. Non ASN sebesar Rp2 juta dan peningkatan gaji guru ASN sebesar gaji pokok yang mereka miliki. Nanti akan disampaikan pada saat puncak peringatan hari guru,” kata Mu’ti.
Peningkatan gaji ini pun berlaku untuk semua guru, baik guru swasta maupun guru sekolah negeri. Kenaikan gaji bakal berlaku mulai tahun depan atau tahun 2025.
Bank Terbesar di Indonesia Resmi Ganti Nama, Para Nasabah Wajib Tahu
Itu sama ja tidak ada kenaikan……
1 x gajih pokok sdh berlaku sejak 2007 dulu
Yang harus dapat kenaikan gaji guru honorer baik itu yg sdh msuk dapodik ataupun yg belum masuk dapodik. Guru yg sudah asn atau pppk iti sudah sejahtera. Yang jadi polemik justru guru honorer. Tpi ini indonesia ya beginih yang sdh kaya ditambah kaya. Mohon harus lebih adil pak mentri pendidikan! Karena saya akan tuntut anda sampai ahirat nanti kalau anda dzolim sama saya guru honorer yang belum punya sertifikasi dam belum masuk dapodik karena dapodik ditutup dinas kabupaten.