NKRIPOST.COM

Berita Seputar NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

Rijal Kobar Polisikan Rieke dan Hasto Terkait RUU HIP

BAGIKAN :
KOBAR AKSI TOLAK RUU HIP

NKRI POST, JAKARTA – Pada Rabu, 1 Juli 2020, sekitar pukul 10.30 WIB seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Rijal Kobar bersama tim pengacara TAKTIS (Tim Advokasi Anti Komunis) mendatangi SPKT Polda Metro Jaya.

Kedatangan Rijal bersama tiem pengacara TAKTIS untuk melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 107 b dan 107 d Undang-Undang Nomor 27 THN 1999.

Pasal 107 b : Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dari atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107 d : Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/
Marxisinc-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dalam siaran persnya yang ditera media ini dituliskan, tujuan laporannya tersebut dengan Terlapor adalah Rieke Dyah Pitaloka yang memimpin rapat RUU HIP dan Hasto selaku sekjen PDI-P,.

Disebutkan, Para terlapor telah menginisiasi dan memimpin serta mengorganisir usaha untuk mengubah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Para terlapor juga diduga menyusupkan, menyebarkan dan jargon dan paham serta ideologi komunis dalam usaha mengubah Pancasila tersebut.

Lanjut dituliskan bahwa, “Para penyidik Kepolisian di SPKT menolak LP kami dengan berbagai alasan. Alasan pertama, mereka akan buat tim untuk membuat LP model A apabila petugas kepolisian menemukan tindak pidana. Kemudian setelah berargumen cukup panjang, sekitar pukul 14.00 adalah ini masuk pengaduan masyarakat saja dengan dasar dugaan kami adalah kami tidak diperkenankan buat LP terkait ini karena alasan mereka POKOKNYA HARUS DUMAS (Pengaduan Masyarakat).”

Ditambahkan, “Setelah itu sekitar jam 24.00 kembali kami berargumen. Kali ini alasannya masih RUU salah satu objeknya dan belum disahkan.”

Loading...

“Kami bantah, bahwa jika sudah jadi Undang-Undang akan konyol jika kami buat laporan ke polisi. Namun polisi tetap bersikeras hanya mau menerima bentuk DUMAS (PENGADUAN MASYARAKAT) atas perkara penting yang mengancam keutuhan bangsa dan negara ini.”

“Akhirnya, pada pukul 01.30 kami terpaksa menerima bahwa pihak kepolisian/penegak hukum hanya mau menerima ini sebagai aduan masyarakat (DUMAS) DENGAN BUKTI LAPORAN PENGADUAN YANG TELAH RESMI KAMI TERIMA.”

Disebutkan “Artinya, dalam hal ini, kami menduga ideologi komunis dan ancaman terhadap pihak yang ingin mengubah pancasila menjadi komunis masih dianggap SEPELE oleh pemerintah dan penegak hukum. ATAU MEMANG MEREKA (KOMUNIS DAN PENGKHIANAT PANCASILA) DILINDUNGI OLEH PENGUASA DAN APARAT PENEGAK HUKUM? WALLAHU’ALAM

Jakarta, 2 Juli 2020

Kontak Person:
Tim Pengacara
TAKTIS
Aziz Yanuar
+966561454921

Terbitkan Pada: 2 Juli 2020 by NKRI POST

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami