Rakyat Ingin DPRD jepara Lakukan Hak Angket Terhadap Bupati

H. Pratikno

NKRIPOST.COM, JEPARA – Masyarakat ingin DPRD Kabupaten Jepara melakukan hak Angket agar penggunaan Dana covid-19, senilai 203 M. Ini pemanfaatannya Terang benderang, Dana paling besar se Jawa Tengah, terkesan dibiarkan warga menghadapi sendiri.

Jepara, seperti tidak ada Bupati, lemahnya kepekaan terhadap pandemi dari  pengambil kebijakan di Satgas dan Pemerintah Kabupaten  Jepara menjadi pemicu kembalinya Jepara ke zona risiko tinggi. Kinerja satgas amburadul dan sepertinya tidak ada kepekaan terhadap suasana, situasi dan kondisi yang dihadapi dalam penanggulangan wabah Covid-19.

H. Pratikno, Wakil Ketua DPRD Jepara yang juga Ketua DPD Partai Nasdem, menilai karena tidak adanya evaluasi mengakibatkan satgas tidak bisa melakukan perbaikan kinerja. Ia lantas mencontohkan, temuan bahwa isolasi mandiri justru menimbulkan klaster baru tetap saja tidak pernah diperbaiki.

“Harusnya bupati dan satgas dengan anggaran yang demikian besar mampu menjamin kebutuhan obat dan makan setiap hari 3 x sehari selama 14 hari masa isolasi,” ujar Pratikno.

Ini harus di lakukan agar warga masyarakat yang menjalani isolasi mandiri merasa nyaman dan tetap bersedia tinggal dirumah sebab kebutuhan pokoknya telah terpenuhi. “Kalau tidak pasti mereka akan keluar rumah untuk bekerja. Sebab keluarganya juga perlu hidup,” ujar Pratikno. Bantuan logistik senilai Rp. 109 ribu yang datangnya terlambat dan bahkan banyak yang tidak mendapatkan dinilai tidak manusiawi, tegasnya.

Pratikno juga mempertanyakan mutasi yang dilakukan terhadap OPD yang memiliki fungsi strategis dalam penanggulangan Covid-19 dengan mengangkat Plt yang dimulai dengan mutasi kepala BPBD. Siapa saja mereka, pasti para birokrat dilingkungan permkab Jepara paham. Inilah yang mengakibatkan kinerja OPD menurun karena tidak dikelola berdasarkan ketentuan yang ada

Loading...

“Saya mendapatkan informasi, Komisi Aparatur Sipil Negara dan juga KPK memperhatikan serius persoalan pengelolaan kepegawaian di Jepara. Jika benar, ini baik untuk perbaikan kedepan,” ujar Ketua DPD Partai Nasdem Jepara ini.

Senada dengan Junarso, Pratikno juga melihat tidak adanya rapat koordinasi dalam arti yang sesungguhnya, menyebabkan satgas tidak bisa bekerja. “Disamping tidak punya program kerja yang jelas, juga tidak ada arahan yang dapat menjadi pegangan staf. Saya memahami kesulitan dan ketakutan staf untuk melakukan teronbosan dalam penanggulangan Covid-19,” papar Pratikno.

Tidak dirangkulnya tokoh-tokoh agama yang memiliki jaringan umat ke desa-desa juga menjadi salah satu kelemahan satgas. Padahal mereka memiliki pengaruh besar untuk mensosialisasikan protokol kesehatan. “Saya malah melihat yang dirangkul adalah orang – orang yang tidak memiliki pengaruh dan umat dipelosok-pelosok desa,” ujarnya.

Loading...

NkriPost. Purnomo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *