NKRIPOST.COM – PTSL adalah program pendaftaran tanah secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan.
Program ini sudah berjalan sejak 2018 dan direncanakan berlangsung sampai 2025.
Melansir dari detik.com, Sabtu (05/10/2024), berikut syarat, prosedur dan biaya pendaftaran pembuatan sertifikat tanah gratis.
Syarat Dokumen
KTP dan KK
Surat permohonan pengajuan peserta PTSL
Pemasangan tanda batas tanah yang telah disepakati dengan pemilik tanah yang berbatasan
Bukti surat tanah (Letter C, akta jual beli, akta hibah, atau berita acara kesaksian)
Bukti setor BPHTB dan PPh (kecuali bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dibebaskan dari keduanya).
Untuk membuat sertifikat tanah lewat PTSL, berikut tahapan prosedurnya:
Pastikan daerah tempat tinggal atau tanah yang akan diajukan termasuk wilayah PTSL. Bisa tanyakan kepada lurah atau kepala desa setempat. Dan pendaftaran tanah harus melalui kepala desa dan Kantor Pertanahan (Kantah) setempat.
Masyarakat yang ingin membuat sertifikat tanah melalui PTSL harus mengikuti penyuluhan yang diselenggarakan oleh BPN setempat di lokasi yang telah ditetapkan.
Pemasangan batas tanah akan dilakukan. Dan masyarakat harus membuat serta menyerahkan surat pernyataan pemasangan tanda batas.
Pengumpulan data fisik (pengukuran bidang tanah dan satuan rumah) dan data yuridis (Berkas alas hak dan sebagainya) oleh petugas yang berwenang.
Petugas akan memproses dan meneliti pendaftaran tanah. Hasilnya akan diumumkan selama sekitar 14 hari kerja, waktunya bisa kurang atau lebih.
Sertifikat tanah akan diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon.
Buat Sertifikat Tanah Melalui PTSL Apakah Benar-benar Gratis?
Pembuatan sertifikat tanah lewat pendaftaran PTSL tidak dikenakan biaya dengan syarat dan ketentuan di atas.
Akan tetapi, pembebasan biaya hanya berlaku untuk penyuluhan, pemeriksaan tanah, pengumpulan data fisik dan yuridis, pengesahan data yuridis dan fisik, penerbitan SK Hak, penerbitan sertifikat, serta supervisi dan laporan.
Di luar itu, ada pemungutan biaya seperti untuk penyiapan dokumen, pengadaan batas atau patok, dan operasional petugas yang berwenang.
Kategori I (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur): Rp 450.000
Kategori II (Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat): Rp 350.000
Kategori III (Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Timur): Rp 250.000
Kategori IV (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan): Rp 200.000
Kategori V (Jawa dan Bali): Rp 150.000.
Selain biaya di atas, keperluan lain seperti pembuatan letter C, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bila terkena, dan meterai, hingga fotokopi berkas juga perlu ditanggung oleh pemohon.
RIAU DUMAI BUAT SERTIFIKAT TANAH HARUS SETORAN RP.3 JT DAN SYARAT2 NYA SANGAT RIBET SEKALI HARUS ISI BLONKA2 KELENGKAPAN ADM MOHON BANTUAN AGAR DIIMBAU UNTUK DUMAI RIAU AGAR JANGAN PERSYARATANNYA MEMPERSULITKN MASYARAKAT TKS
Bagaimana jika akte jual beli masih nama penjual belum balik nama,
Bagaimana jika akte jual beli masih nama penjual belum balik nama,bagaiman pengurus anya.
Sy punya tanah di jonggol jawa barat kampung Dayeuh rt 02 rw 03 Desa Suka negara surat masih ajb luas tanah 2000m2 apabila ada pemutihan ingin ikut di servitikatkan,td
kalimantan timur kabupaten kutai timur kecamatan telen desa muara pantun , sudah satu tahun yang lalu di ukur oleh bpn kutai timur, namun sampai saat ini belum juga keluar sertifikatnya, tiba2 salah satu perusahaan sawit di gusur lahannya
Bagai mana caranya kalau tanah warisan saya mau balik nama di sumatra selatan
PTSL jgn kan yg gratis,di kelurahan Cimpaeun kecamatan Tapos Kota Depok yg jls2 bayar aja msh ada pengajian PTSL dr Thn 2019 s/d 2021 sertifikat nya sampai saat ini blm jd jg.
Balik nama mahal seksli apalagi dendanya