PPHI Inhu Berharap, PILKADA Inhu Dapat Berjalan Dengan Baik, Tanpa Kecurangan dan Money Politik

BAGIKAN :

NKRI POST.RIAU | Indragiri hulu – Ketua Umum DR. Tengku Murphy Nushmir, SH, MH melalui Romiadi Simangunsong, SH. ketua DPD Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) Indragiri Hulu, Wajib membantu penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, Selasa (29/9/2020).

PPHI berharap senantiasa berjalan baik dan Jurdil, tanpa kecurangan & Money Politik maupun Transaksional. Sehingga Pilkada 2020, benar – benar berjalan secara edukatif dan Proporsional mendidik masyarakat menggunakan Hak Politiknya secara Konstitusional, sebagai upaya pendidikan dan kesadaran Politik tanpa tekanan.

Selain itu pula, masyarakat harus lebih kritis memilih calon pemimpinya, karena keberhasilan Pemerintahan tergantung suara yang masyarakat gunakan kepada siapa yang tepat calon pemimpin dipilih, yang bersih terbebas dari korupsi maupun Suap.

“Kita sebagai masyarakat di Indragiri Hulu, harus menggunakan haknya untuk menentukan bagaimana masa depan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) 5 tahun Kedepan, lnhu wajib maju dan lebih maju lagi, baik dari penegakan hukum, politik, budaya, adat dan juga Infrastruktur yang merata, umpamanya, banyak jalan yang sulit untuk dilalui, bagaimana bisa, Inhu maju kalau jalan pergerakan ekonomi sulit dilalui, “pungkas Romiadi yang berprofesi sebagai advokat muda.

Mengenai isu pilkada ditunda pada 9 Desember 2020 mendatang, karena pandemi Covid-19, yang tidak tahu kapan berakhir, namun kita ada pilihan menggelar pilkada atau menundanya. “Jika kita konsen keselamatan manusia, maka pilkada boleh digelar, tapi harus dengan kampanye yang tidak melibatkan massa, misalnya, tidak boleh diluar ruangan, dan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat, karena kita tidak tahu kapan covid ini akan berakhir di NKRI ini,” tambah Romiadi,SH.

Jika ditunda pilkada, dimana jabatan kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya, maka terjadi pemimpin daerah secara Pjs sementara waktu, selain itu pula pungkasnya, keberadaan Pjs dikhawatirkan akan menghambat berjalannya pembangunan. “Karena pergantian pemimpin berstatus Pjs tidak memiliki kewenangan menyusun anggaran belanja daerah dan penggunaannya,” tutup Romiadi. ***(SP)

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami