“Pin Emas” PSI Kepada M. Taufiq : Prinsip Kami, yang Bukan Eks Terpidana Korupsi

BAGIKAN :

Jakarta – Kehadiran PSI di DPR D DKI Jakarta membawa sebuah suasana baru, yang akan menyajikan tontonan baru bagi warga DKI Jakarta terkait dengan dinamika anggota DPR D DKI Jakarta.

Perdebatan dan Perang Argumentasi tentang Pin Emas Antara PSI dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Tofiq semakin seru dan menjadi sebuah tontonan baru bagi warga DKI Jakarta.

Diketahui , Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tak sepakat dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak pin emas. Bagi Taufik, tindakan PSI hanya mencari sensasi. 

“Kalau mencari popularitas, memang begitu, sekalian dong tolak terima gaji kalau begitu. Kan katanya pemborosan anggaran. Jangan tanggung-tanggung kalau nolak,” ucap M Taufik kepada wartawan, Rabu (21/8/2019). 

Baca Juga : http://PSI Tolak Pin Emas, M Taufik: Sekalian Dong Tolak Gaji https://nkripost.com/psi-tolak-pin-emas-m-taufik-sekalian-dong-tolak-gaji/

Ungkapan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik  tersebut pun mendapat respon dan jawaban yang cukup panas dari PSI.

Sebagaimana di lansir dari akun twiter @PSI_id, PSI menjawab Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik , Dengan menyebutkan prinsipnya yang bukan terpidana Korupsi ini, jangan terima yang tidak ada hubungannya dengan kenerja.

“Gaji itu hak setiap orang yang bekerja, Pak. Prinsip kami, yang bukan eks terpidana korupsi ini; jangan terima yang tidak ada hubungannya dengan kinerja.

Mungkin Bapak berprinsip terima sebanyak-banyaknya mumpung lagi menjabat?

Sebelumnya sebagaimana di lansir dari Kompas.Com (Rabu, 21 Agustus 2019) Anggota Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Idris Ahmad menyatakan, pemberian pin emas kepada anggota DPRD DKI periode 2019 – 2024 merupakan pemborosan anggaran.

Idris yang merupakan anggota DPRD DKI terpilih untuk periode 2019-2024 menyatakan, pihaknya menolak dan tidak akan menerima pin emas tersebut. Idris mengusulkan agar pin emas diganti dengan pin kuningan atau berbahan dasar lain.

“Kami menilai bahwa penghambur-hamburan, pemborosan anggaran 1,3 miliar ini tidak perlu dan tidak substantif dengan kinerja DPRD itu sendiri,” kata Idris Ahmad kepada wartawan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI di Tanah Abang, Jakarta Pusat.(***)

Publikasi : 22 Agustus 2019 by admin

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami