Pimpinan Wilayah Lembaga K.P.K Provinsi Sulbar dan Pimda Kabupaten Mamasa Resmi Dikukuhkan

BAGIKAN :

Mamuju, NKRIPOST.COM – Pimpinan Nasional Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) dalam hal ini Presiden Lembaga KPK Adv. Indranas Gaho didampingi A. Ananias Atyboy SH selaku Wapres Lembaga KPK melantik dan mengukuhkan Jajaran Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Sekjenwil Provinsi Sulawesi Barat dan Pimpinan Daerah Lembaga KPK Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.

Pelantikan dan pengukuhan Jajaran Pimpinan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) tersebut diselenggarakan Dilantik secara bersamaan di Aula Hotel Tomborang Mamuju, Kamis 5/9.

Pelantikan Pengurus Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) Provinsi Sulawesi Barat, Sekjenwil Lembaga KPK Provinsi Sulbar dan Pengurus Lembaga KPK Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dilantik dari Pimpinan Nasional Lembaga KPK, Presiden Lembaga KPK, Adv. Indranas Gaho yang juga merupakan Ketua Umum Organisasi Advokat PERADAN.

Turut hadir dalam Acara pelantikan tersebut dihadiri dari Pihak Kepolisian Polda Sulawesi Barat dan Polres Mamasa, serta di hadiri juga oleh bendahara Lembaga KPK Pimpinan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nur Hapianih.

Pengurus yang dilantik untuk menjabat sebagai pengurus Provinsi Sulawesi Barat dan Pengurus Kabupaten Mamasa untuk periode 2019-2022.

Presiden Lembaga KPK, Indranas Gaho dalam sambutannya mengatakan, Lembaga K.P.K melalui visinya yaitu untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bersih dengan komitmen perang terhadap korupsi yang bermitra kepada Kepolisian, Kejaksaan dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagaimana perintah Undang-Undang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain dari pada itu, berlandaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2013 maka Lembaga K.P.K akan mengambil andil atas hak Praperadilan hal mana ada kasus-kasus yang di SP3.

Lembaga KPK bukan lembaga Negara tetapi lembaga masyarakat yang bertugas mendampingi aparat pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memiliki kewenangan untuk Mengungkap, memberantas dan melaporkan semua tindak pidana Korupsi atas peritah Undang – Undang.

Hak dan peran Lembaga KPK ini sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Presiden Lembaga KPK Adv. Indranas Gaho, Lembaga KPK merupakan Lembaga resmi yang berdiri pada tanggal 21 Oktober 2017 dan resmi berbadan hukum berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4/2017 dengan Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0017001-AH.01.07 Tahun 2017.tutupnya

Ditemui setelah acara pelantikan Ketua Lembaga KPK Pimpinan Wilayah Sulawesi Barat Andi Adam Huderi Mengungkapkan rasa syukur atas terlaksananya acara pelantikan tersebut.

“saya bersyukur atas terselenggaranya acara pelantikan dan pengukuhan ini” ucap ketua Pimpinan Wilayah Lembaga KPK Provinsi Sulbar Andi Adam Huderi.

Lebih lanjut Andi Adam mengungkapkan bahwa pelantikan dan Pengukuhan ini awal menjalankan tugas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam memberantas semua tindak Pidana korupsi di Provinsi Sulawesi Barat.

“Dengan pengukuhan ini menjadi awal perpanjangan tangan pimpinan nasional Lembaga KPK untuk ikut serta mengawasi semua tindak pidana Korupsi di Provinsi Sulbar”tambah Andi Adam.

Senada dengan Andi Adam, Ketua Lembaga KPK Pimpinan Daerah Kabupaten Mamasa Lefinus S.A mengungkapkan rasa syukurnya dan akan menjalankan Amanat yang telah di percayakan dengan penuh tanggungjawab.(***)

Video Penyambutan Pimpinan Nasional Lembaga KPK.

Publikasi : 5 September 2019 by admin

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami