Pimnas KORPS Nusantara, Zulhas: Seharusnya Presiden Mempertimbangkan Kembali Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Utama Kepada Mantan Ketua BPK

BAGIKAN :

NKRIPOST, JAKARTA – Dewan Pimpinan Nasional Korps Nusantara Bidang Anti Korupsi Zulkarnain Hasan SHI mengatakan pihaknya sangat menyesali pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputra utama kepada mantan Ketua BPK periode 2009-2014 yaitu bung Hadi Poernomo ole Presiden, Padahal Hadi diketahui pernah menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak layak mendapatkan penghargaan kenegaraan tersebut.
“20/08/2019”

Zulhas mengungkapkan bahwa dari Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Ryamizard Ryacudu sendiri pernah mengatakannya bahwa bung Hadi itu merupakan mantan tersangka KPK. Dan status hukumnya sudah jelas. “Dulu kan memang tersangka. Kemudian banding, dia menang. Banding lagi, menang lagi. Sudah selesai,” kata sang jenderal Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019 yang lalu.

Ia mengatakan, tokoh-tokoh yang menerima tanda kehormatan merupakan (ide) masukan dari Menteri Sosial dan kementerian lembaga lainnya. Itu pun sudah diseleksi. “Kemudian yang dapat itu yang sudah melaksanakan tugas tiga tahun ke atas. Yang tiga tahun ke bawah tidak dapat,” katanya.

Kemudian (Ungkap Zulhas) Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2014 menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan bung Hadi itu benar – benar sebagai tersangka terkait dengan jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2002-2004. bung Hadi diduga mengubah keputusan sehingga merugikan negara Rp 375 miliar dan sungguh mengerikan kasus Hadi tersebut.

Hadi disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia dianggap menyalahgunakan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan BCA.

Kemudian terakhir Wakil Ketua KPK saat itu adalah Pak Bambang Widjojanto beliau mengatakan BCA keberatan dengan pajak atas transaksi non-performance loan sebesar Rp 5,7 triliun. Keberatan BCA itu terjadi tahun 1999. “Tapi, memang, dengan itu dugaan kerugian negara sebesar Rp 375 miliar.”

Oleh karena itu bung Hadi Poernomo sangat belum pantas mendapatkan Gelar tanda jasa kenegaraan dari seorang Presiden Joko Widodo. Pihaknya meminta kepada presiden Jokowidodo sebaiknya mempertimbangkan lagi memberikan tanda jasa kenegaraan kepada para mantan pejabat narapidana kasus Korupsi uang Negara.tutup zulhas
Selasa 20/08/ 2019

Editor : Iwa K
Copyright@2019CorpsNews.com
Indonesia – Jakarta

Publikasi : 20 Agustus 2019 by admin

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami