Pilkada Serentak 2020 dan Hari Anti Korupsi Sedunia, Apa Kabar Kasus Bawang Malaka?

Seldy

Nkripost, Malaka – Pilkada serentak 2020 kian berdinamika selain diselenggarakan di tengah wabah pandemi COVID-19 yang belum reda, hari pilkada serentak 2020 juga akan bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia(HAKORDIA). Sama-sama akan diselenggarakan pada Rabu, 9 Desember 2020. 

KPU sebelumnya menjadwalkan hari pilkada serentak 2020 jatuh pada 23 September 2020 lalu namun, tahapan pilkada tertunda lantaran Indonesia turut dilanda wabah COVID-19. KPU kemudian menjadwalkan ulang hingga hari pencobolosan terjadi bersamaan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. 

Loading...

Bertepatan dengan korupsi, sebagai jurnalis anti korupsi, saya bertanya kepada penegak hukum di NTT, karena hingga saat ini bagaimana? Proses kelanjutan dan kejelasan yang pasti tentang pengungkapan skandal kasus korupsi proyek pengadaan bibit bawang merah Malaka tahun anggaran 2018 sebesar Rp 4,9 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp 10,8 miliar.”Ujar Seldy.

“Ini pencurian uang rakyat. Untuk kabupaten kita yang masih baru dan kanak-kanak serta kecil seperti Malaka, ini angka fantastis. Tidak heran rakyat Malaka sudah lama menunggu jawaban dan kepastian hukum atas kasus pengadaan bibit bawang merah tersebut dari penegak hukum.”Tambah nya.

Sang Jurnalis Anti Korupsi ini menyebutkan korupsi dan pilkada atau pemilu memiliki keterkaitan langsung yang disebakan banyak faktor diantaranya cost politik dalam pilkada yang sangat tinggi.

Cost politic yang dimaksud meliputi pengeluaran biaya pilkada yang legal (biaya kampanye) dan biaya pilkada illegal seperti money politic, mahar parpol, suap penyelenggara bahkan untuk suap hakim. Cost politik tinggi inilah yang kemudian menjadi pemicu kepala daerah untuk melakukan korupsi.

Momentum pilkada serentak tahun 2020 yang bertepatan dengan hari anti korupsi sedunia bisa saja dimaknai sebagai pertanda alam yang ingin memberikan warning kepada masyarakat tentang bahaya laten korupsi.

Korelasi kejahatan korupsi dan pilkada kata Seldy sangat lekat karena produk pilkada seperti bupati dan wakilnya adalah profesi yang sangat potensial untuk melakukan korupsi.

Loading...

Untuk itu sambung Seldy, masyarakat Malaka khususnya harus melakukan screening yang ketat kepada calon-calon kepala daerah yang akan dipilih pada 9 Desember mendatang.

Screening bisa dilakukan dengan cara memahami rekam jejak calon sehingga produk pilkada terutama di Malaka bisa meminimalisir potensi korupsi bagi kepala daerah. 

“Masyarakat harus cerdas karena sistem kita tidak melakukan filter yang kuat terhadap kemungkinan produk pilkada akan berakhir pada masalah korupsi. kita berbanding terbalik dengan daerah-daerah lain yang perkara korupsinya rendah tapi kasus korupsi kita sangat tinggi” kata Seldy

Untuk itu dia berharap, momentum hari anti korupsi sedunia yang akan diperingati bertepatan dengan hari pencobolosan pilkada harus relevan dengan komitmen masyarakat dalam memberantas korupsi.

Masyarakat Malaka sambung  Seldy harus menjadi pemilih cerdas sehingga pilkada serentak menjadi pilkada yang beringritas demi mewujutkan kabupaten Malaka yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.(Beer)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *