Pertanyakan Pengeroyokan Wartawan Malaka-NTT, Kondradus Klau Layangkan Surat Terbuka untuk Presiden dan Polri

BAGIKAN :

Nkripost-Kefa-TTU,NTT – Kebebasan pers di Indonesia lahir setelah Orde Baru tumbang pada 1998 dan munculnya pasal 28 F UUD 1945, melalui amandemen kedua, yang berbunyi,” setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkan segala jenis saluran yang tersedia.”

Di Indonesia, pekerjaan jurnalistik/Pers dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Jaminan terhadap kebebasan pers memiliki kausalitas dengan perlindungan wartawan.

Kendatipun demikian telah dijamin oleh Undang Undang Penganiayaan bahkan kriminalisasi terhadap wartawan mesih saja sering terjadi, seperti halnya dua orang wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya di kabupaten Malaka NTT di Aniaya.

Akibat penganiayaan terhadap wartawan tersebut, pada tanggal 26 Oktober kemarin di kefamenanu, Kondradus Yohanes Klau,S.Pd.,M.Sc menyurati Presiden RI, Wapres RI, Ketua DPR RI, Kepala Kepolisian Negara dan ,Kepala Kepolisian NTT,untuk mempertanyakan Kelanjutan Penanganan Kasus Pemukulan Terhadap Wartawan Dan Pemimpin Redaksi Media Online gardamalaka.com Di Kabupaten Malaka.

Isi surat yang di kirimkan lelaki (Alumnus Sekolah Demokrasi Belu Angkatan III Tahun 2011; Anggota Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Yogyakarta). berbunyi

Salam Sejahtera,

Saya tidak akan berbasa-basi. Perkenalkan, saya adalah Kondradus Yohanes Klau, M.Sc seorang alumnus Sekolah Demokrasi Belu tahun 2011, Anggota Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Yogyakarta.

Bapak/Ibu terhormat…
Indonesia sedang menyelenggarakan tahapan pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2020 mendatang.

Demi jalannya demokrasi yang sehat, pers ikut terlibat secara aktif; sebab pers diberi keleluasaan oleh undang-undang untuk mengawal demokrasi. Pers/kejurnalistikan menjadi bagian penting yang membantu negara menjaga stabilitas nasional.

Sebagaimana tertuang dalam kamus umum Bahasa Indonesia, jurnalistik adalah hal yang menyangkut kewartawanan dan persuratkabaran dan seni kejuruan yang bersangkutan dengan pemberitaan dan persuratkabaran.

Jurnalistik secara umum dimengerti sebagai kegiatan pengumpulan bahan berita (peliputan), pelaporan peristiwa (reporting), penulisan berita (writing), penyuntingan naskah berita (editing), dan penyajian atau penyebarluasan berita (publishing/broadcasting) melalui media.

Di Indonesia, pekerjaan jurnalistik/Pers dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Jaminan terhadap kebebasan pers memiliki kausalitas dengan perlindungan wartawan.

Jadi kemerdekaan pers ada agar wartawan dalam menjalankan pekerjaannya untuk memenuhi hak atas informasi (right to information) dan hak untuk tahu (right to know) masyarakat menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya (obligation to fulfil).

Itulah sebabnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal UU 40 Tahun 1999, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. 

Namun, amatlah disayangkan. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada hari Kamis, 15 Oktober 2020, sekira pukul 17.00 WITA terjadi pengeroyokan/pemukulan terhadap salah satu wartawan sekaligus pemimpin redaksi media online gardamalaka.com di Haitimuk, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur saat sedang menjalankan tugas peliputan.

Wartawan tersebut atas nama Yohanes Seran Bria alias Bojes Seran.

Yang menyedihkan bahwa berdasarkan penelisikan, pemukulan dilakukan oleh oknum Tim Pemenangan salah satu paket calon bupati dan wakil bupati di Malaka. Dan berdasarkan video yang beredar, pemukulan itu benar-benar dilakukan oknum-oknum tim pemenangan tersebut di hadapan beberapa anggota Polisi Kepolisian Resor (Polres) Malaka yang sedang dalam tugas pengawalan dan pengamanan (jalannya kampanye) salah satu paslon.

Bapak/Ibu….
Sangat menyedihkan bukan? Demokrasi coba dinodai oknum-oknum tak bertanggungjawab. Naasnya, wartawan yang menjalankan tugas pengawalan demokrasi disasar. Ada apakah ini? Inginkah demokrasi kita diobok-obok?

Sejauh ini, pihak korban (wartawan gardamalaka.com) sudah melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke kepolisian resor (Polres) Malaka. Proses sudah berjalan, status pelaku sudah dinaikkan menjadi tersangka.

Namun, Polres Malaka belum menindaklanjuti kasus tersebut, belum melakukan penahanan terhadap pelaku; padahal bukti-bukti pemukulan berupa video sudah ada, berita acara perkara (BAP) sudah ada, keterangan saksi sudah ada.

Kita mengetahui, peristiwa pemukulan semacam ini merupakan perkara tindak pidana ‘di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan’ sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat 1 KUH Pidana, subsider pasal 351 ayat 1 KUH Pidana (*)

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami