Pertanyakan Komitmen Memberantas Korupsi Presiden dan Gubernur NTT, Aparat Penegak Hukum Terkesan Diam?

BAGIKAN :
Paul Inacio

Malaka – Korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa yang wajib di berantas. Pemberantasan Korupsi dibutuhkan keseriusan dari Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden sebagai kepala negara dan panglima tertinggi agar benar – benar memberikan perhatian penuh kepada tindakan pemberantasan korupsi diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa pandang buluh.

NTT adalah salah satu Propinsi yang memiliki potensi korupsi terbesar ketiga di Indonesia, hal ini tentu membutuhkan perhatian dari Gubernur NTT untuk serius memberantas korupsi di NTT.

Melalui saluran telepon salah satu aktivis Anti korupsi di kabupaten Malaka,yang juga Pembina Lembaga KPK Pimpinan Daerah kabupaten Malaka Paul Inacio memberikan komentarnya terkait dengan banyaknya kasus korupsi di Kabupten Malaka yang sampai dengan saat ini belum ada perkembangannya.

Paul Inacio mengungkapkan, “Maraknya kasus Korupsi di Kabupaten Malaka dan sampai saat ini proses hukumnya pun masih belum ada perkembangnya, tentu dibutuhkan campur tangan dan perhatian penuh Dari Presiden Jokowi dan Gubernur NTT, karena jika korupsi masih merajalela dan penanganan proses hukumnya pun masih belum ada perkembangan bagaimana mungkin Masyarakat bisa Sejahtera?

Berita terkait : http://Lembaga KPK Pimda Malaka : Melalui Pemilukada, Saatnya Rakyat Menjemput Harapan Malaka Bebas KKN

Sebagaimana di lansir dari Timor Post di Kabupaten Malaka banyak Kasus korupsi yang sampai dengan saat ini masih belum memiliki kejelasan proses penangannya,

 Proyek Pengadaan Lampu Sehen Malaka Tahun Anggaran 2016 menuai masalah. Masalah itu mulai terendus media, setelah Anggota DPRD Malaka, Yulius Krisantus Seran mengkritisi kebijakan Bupati Malaka yang serta merta merubah nomenklatur Anggaran Belanja Proyek Lampu Jalan menjadi Belanja Proyek Lampu Sehen.

Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan lampu sehen inipun kembali berulang tahun, mengingat Aparat Penegak Hukum terus mendiamkan kasus tersebut hingga sekarang.

Kapolres Belu AKBP Cristian Tobing, yang pernah ditemui Sergap.id, Rabu (8/8/2018) diruang kerjanya mengaku, akan memanggil Kadis PU Malaka, Yohanes Nahak, ST untuk memintai keterangan terkait dugaan korupsi pengadaan lampu sehen Malaka tahun anggaran 2016 dan 2017.

Tobing menjelaskan, dugaan korupsi pengadaan lampu sehen sebanyak 1.529 unit itu terjadi pada Tahun Anggaran (TA) 2016 senilai Rp 6.792.404.000 dan 268 unit pada TA 2017 senilai Rp 1.130.131.000.

Mandeknya penanganan kasus dugaan korupsi yang bernilai milyaran rupiah ini, terus menjadi perbincangan publik Malaka. Publik bertanya-tanya, siapakah oknum dibalik proyek lampu jalan, yang kemudian diubah jadi lampu sehen Malaka tahun anggaran 2016 dan 2017 ini?.

Krisantus Julius Seran, kepada Terbitan Timur.com, Jumat (27/5/2019) menyebutkan, proyek bernilai milyaran rupiah tersebut, dikerjakan oleh adik kandung Bupati Malaka YBS dan ABS.

YBS pada tahun 2016, berperan sebagai pengguna PT. Sun Power Intim yang beralamat di Jalan Timor Raya, RT016/RW007 Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang. Pemilik PT tersebut adalah Stanly Tanjung selaku Direktur Utama.

Sedangkan ABS pada tahun 2017 juga berperan sebagai pengguna CV Clara yang berlokasi di jalan Bakti Surya RT029/RW009, Fatululi, Oebobo, Kota Kupang. Pemilik CV tersebut adalah Ferdinand Lapebesi selaku Direktur Utama.

Bagaimana asal mula proyek bermasalah ini?

Dilansir dari sumber sejumlah media online menyebutkan bahwa, proyek pengadaan lampu jalan umum tersebut di paripurnakan pada Desember 2015, sebelum Bupati Malaka terpilih dilantik. Sementara sebagian Anggota DPRD Malaka mengaku tidak tahu menahu, kapan proyek itu diubah dari lampu jalan ke lampu sehen.

Yulius mengaku, semua paket proyek dirubah oleh Bupati Malaka, SBS menggunakan Peraturan Bupati (Perbup), hal itu terjadi usai Bupati terpilih dilantik, termasuk proyek lampu sehen. Sementara Yanuarius Tae Seran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terakait proyek tersebut mengaku, dirinya waktu itu dipecat dari PPK, sedangkan proyek waktu itu sementara berjalan.

Menurut perjalanan proyek ini, sejumlah kalangan menilai, perubahan nomenklatur yang tidak diketahui oleh DPRD Malaka merupakan bentuk pelecehan terhadap hak budgeting DPRD Malaka dan Perda yang sudah ditetapkan melalui prosedur yang benar.

Sebenarnya, proyek pengadaan lampu sehen tahun anggaran 2016 tersebut tidak ada dalam pembahasan sekalipun di lembaga DPRD. Proyek yang dibahas dan ditetapkan pada tahun 2015 adalah proyek pengadaan lampu jalan umum.

Perilaku arogansi kekuasaan yang menabrak tatakelola keuangan pemerintahan daerah yang dilakukan Bupati SBS adalah sebuah pelanggaran serius yang harus dihentikan. Aparat penegak hukum pun tidak boleh tinggal diam melihat kasus yang sudah bergulir ini.

Untuk diketahui, dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tengah terjadi di Kabupaten Malaka terhadap proyek pengadaan lampu sehen sebanyak 1529 unit TA 2016 dan 268 unit TA 2017 menuai masalah. Realisasi proyek senilai Rp 6,792,404,000  (2016) dan Rp 1.130.131.000 (2017) itu diduga tidak sesuai spesifikasi dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta sarat KKN.

Sesuai kontrak, lampu yang dipasangkan di rumah warga yang jauh dari jangkauan listrik itu harus berdaya 3 watt, terang cahaya per watt 145 lumen (435 lumen/watt) dan memiliki type GB 2574 (KW 1 atau asli).

Namun barang yang diadakan dan diberikan kepada masyarakat oleh kontraktor justru diproduksi oleh PT Santinilestari Energi Indonesia dengan type ESUN 2574 (KW 2/bukan asli) dan hanya berdaya 2,5 watt, lumen 125 per watt (312.5 lumen/2,5 watt).

“Perbedaan spesifikasi barang ini sangat berpengaruh terhadap harga dan kualitas. Seharusnya menyediakan jenis lampu Sehen dengan type GB 2574 (KW 1) asli ataupun jenisnya yang sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan oleh panitia pengadaan barang dan jasa. Dugaan kuat terjadi KKN. Sebab barang yang diminta dan didatangkan itu cukup jauh perbedaannya, baik dari segi kualitas maupun harga. Apalagi barang yang ada tidak mencapai kuota yang ditargetkan pada tahun 2016,” papar sumber di Dinas PU Kabupaten Malaka.

Marselinus Klau, warga Desa Barada, Kecamatan Malaka Tengah, mengatakan, tahun 2016 dan 2017 hampir 100 Kepala Keluarga (KK) di desanya pernah menerima bantuan lampu sehen. Akan tetapi lampu bantuan pemerintah tersebut sudah tidak berfungsi.

“Soal kualitas kami tidak tahu, tapi yang pasti lampu itu sudah rusak,” katanya.

Hal serupa dibenarkan oleh Kepala Desa Kateri, Kecamatan Malaka Tengah. Dia mengaku, pada tahun 2016, warganya mendapat bantuan lampu sehen sebanyak 50 buah, dan 35 buah pada tahun 2017. (TimorPost)

Publikasi : 18 Februari 2020 by admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami