Wahai Jenderal Listyo dan Jenderal Agus, Ada Permintaan Menko Hadi, Ini Tak Main-main, Wajib Didengarkan!
2 Agustus 2024NKRIPOST.COM – Permintaan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto terbaru.
Melansir dari laman resminya, Jumat (02/08/2024), Hadi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin agar tidak melakukan rotasi jabatan terlebih dahulu di daerah selama gelaran Pilkada Serentak 2024.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
Baca Juga: Ketua RT/RW Dapat HP Android Gratis di 2024, Ini Cara Mendapatkannya
Dalam kesempatan tersebut, Hadi juga meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan dukungan dan fasilitas.
“Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memberikan dukungan dan fasilitas. Kami juga mengharapkan kepada pimpinan TNI, Polri untuk tidak merotasi dulu para pejabatnya sampai dengan pilkada serentak selesai,” ujarnya, seperti dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam RI, Rabu (31/7/2024).
Menurutnya, hal itu bertujuan agar semua persiapan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik sesuai rencana.
Pasalnya, ia meyakini bahwa para pimpinan di daerah tentu sudah merencanakan hal tersebut sejak jauh-jauh hari.
“Nanti saya sampaikan kembali ke Kapolri, Panglima TNI, Pak JA (Jaksa Agung) supaya tetap dipertahankan sampai dengan pilkada serentak selesai,” sambungnya.
Lebih lanjut, Hadi juga menegaskan aparat penegak hukum yakni TNI dan Polri wajib memberikan keamanan selama tahapan Pilkada 2024.
Kemudian dia juga mewanti-wanti supaya aparat penegak hukum tetap menjaga netralitas selama Pilkada.
Baca Juga: Wings Group Buka Kesempatan Karir, 20 Posisi untuk Lulusan D3 dan S1, Segera Daftar!
Di samping itu, Hadi turut meminta agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) juga perlu menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan.
Hadi menyebut pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peran sebagai elemen pemerintahan yang terdekat dengan penyelenggara Pilkada.
Salah satunya dengan menghindari tumpang tindih keuangan antara pusat dan daerah.
Serta meningkatkan peran forkopimda dalam menjaga stabilitas polhukam.
Selain itu, Hadi juga berpesan kepada KPU, Bawaslu, DKPP, dan lembaga non Bawaslu agar selalu on the track pada tugas, fungsi, dan kewenangannya.
Kemudian juga harus bertindak netral dan berintegritas serta menjamin hak pilih setiap masyarakat.
