Perindo Malaka dan Media Advokasi Masalah Pencopotan Sekdes Uabau

Nkripost, Makaka- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Malaka dan sejumlah media massa di Kabupaten Malaka mengadvokasi kasus pencopotan Sekretaris Desa (Sekdes) Uabau, Yanuarius Toni Manek.

Yanuarius kepada wartawan di Kantor DPC Perindo Kabupaten Belu, Selasa (15/9/20) mengatakan sangat kesal dengan pencopotan jabatan selaku Sekdes Uabau. Yanuarius tidak tahu-menahu kalau surat keputusan pemberhentian dari jabatannya dilakukan tanpa alasan.

Padahal, sejak diangkat pada Januari 2019 dengan surat keputusan Kepala Desa Uabau, Emanuel Maan, dirinya tidak pernah ditegur karena melakukan kesalahan. “Saya kaget ketika saya terima SK Penjabat Kepala Desa Uarau yang ditanda-tangani Fernandes Ikun Maan,” kata Yanuarius.

Sesuai isu yang tersebar, kata Yanuarius dirinya dicopot karena ayahnya menjabat salah satu pengurus Partai Perindo di Kecamatan Laenmanen. “Kan, tidak ada hubungan,” tambah Yanuarius.

Yanuarius tidak akan tinggal diam dengan masalah yang menimpa dirinya. Kasus pencopotan dirinya ini akan diadukan ke penyidik Polres Malaka.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Malaka, Yulius Klau yang menerima pengaduan masalah di Kantor DPD Perindo Kabupaten Malaka mengatakan pihaknya sangat mendukung langkah hukum Yanuarius untuk melaporkan kasus ini ke Polres Malaka.

Loading...

Perindo tentunya mengambil bagian untuk melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menyikapi pemberhentian Yanuarius sebagai Sekdes Uabau. Pasalnya, alasan pemberhentian itu dikaitkan dengan keterlibatan salah seorang pengurus Partai Perindo di Kecamatan Laenmanen.

Data dan informasi yang dihimpun menyebutkan Penjabat Kades Uabau, Fernandes memberhentikan Yanuarius dari jabatan sebagai Sekdes Uabau berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan pada 1 September 2020.

Surat keputusan dengan Nomor : DS. UAB. 149/92/IX/2020 itu berlaku mundu. Padahal Yanuarius sudah menjalankan tugas dan kewajibannya termasuk menandatangani administrasi keuangan desa dan menerima haknya sejak bulan Februari hingga Agustus.

Loading...

Patut dicurigai karena surat itu tidak memiliki tembusan yang seyogyanya disampaikan kepada instansi-intansi terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka. Disebut-sebut pemberhentian Yanuarius akan berdampak masalah hukum sebagai akibat perbuatan semena-mena tanpa landasan hukum. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *