Penyuluhan Hukum Oleh Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara

NKRIPOST.COM, JEPARA – Kegiatan Penyuluhan Hukum oleh LPP Sekar Jepara, berlangsung di Jl. Ibnu Rusyd No 6-B, Bukit Benggan, Desa Menganti Rt.08/Rw.02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, dengan menghadirkan narasumber, Ka. Kanwil Kemenkumham Jateng Drs. Priyadi, BC.IP., M.SI., Bupati Jepara Dian Kristiandi, S.Sos., dan Kapolres Jepara AKBP Aris Tri Yunarko, S.I.K., M.Si. Selasa, (17/11/2020).

Acara kegiatan dibuka oleh ketua Nur Samsudin, SH dan Khomsanah, S.Pd., SH., MH., selaku tuan rumah dan pimpinan Yayasan LPP Sekar Jepara. Sementara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, Bambang Setyabudi, S.H., M.H., yang mewakili Kepala Kanwil Kemenkumham, menjelaskan tentang keterangan konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum.

Dalam kesempatan yang sama, Kasatreskrim AKP Djohan Andika yang mewakili Kapolres Jepara menambahkan, “Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum, secara cuma-cuma, kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, serta meminta, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) agar bisa membantu masyarakat miskin, yang mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu, bisa memperoleh bantuan hukum gratis,” ujarnya.

Dalam acara ini Bupati Jepara berhalangan hadir dan di wakili oleh Kabag Hukum Pemda Jepara Muh Nursirwan.

NKRIPOST.COM – Purnomo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *