Kategori
Korupsi

PENGERJAAN JALAN DESA TANPA PAPAN INFORMASI PROYEK DI DUGA ASAL JADI BERUJUNG KORUPSI.

BAGIKAN :
Foto jalan desa dikerjakan antara dusun welasakar ke dusun minarai,desa Litamali, Kecamatan Kobalima,Kabupaten Malaka-NTT

Malaka, NTT – Seperti masyarakat ketahui jalan desa yang bagus dan layak dapat mendongkrak roda perekonomian masyrakatnya dalam mengais rejeki.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat,kabupaten sampai ke tingkat pemerintah desa untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya.

Infrastruktur jalan merupakan fasilitas umum yang sangat di butuhkan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah pusat gencar memberikan bantuan proyek jalan.

Namun sangat miris sekali masih saja ada oknum-oknum pejabat yang mengambil keuntungan demi kantong pribadi dan golonganya.

Salah satu proyek jalan desa di Dusun Wesuma Kabupaten Malaka NTT

Salah satu proyek jalan desa dikerjakan antara dusun welasakar ke dusun minarai,desa Litamali, Kecamatan Kobalima,Kabupaten Malaka-NTT dengan anggaran dana desa (ADD) yang tidak jelas, Karena dalam pekerjaan proyek tersebut tidak transparan dan tidak melibatkan masyarkat juga tidak ada papan nama proyek terpampang di lokasi pekerjaan.

Seperti di pantau oleh awak media dan warga masyrakat setempat proyek jalan yang berlokasi antara dusun welasakar ke dusun minarai desa litamali,kecamatan kobalima,kabupaten malaka-Ntt di duga proyek asal jadi dan tidak sesuai speksifikasi pekerjaanya. Sehingga semua masyarakat sangat kecewa.

Karena proyek tidak ada papan informasi proyek yang mengimformasikan nama jenis pekerjaan atau asal usul anggaran. Menurut masyarakat warga stempat berinisial (AT) mengatakan kepada awak media, dirinya mengatakan kami sebagai warga sungguh menyayangkan proses pengerjaan proyek tersebut di duga asal-asalan.Seharusnya ada papan informasi agar masyarakat dapat mengetahui tentang proyek tersebut.

Selanjutnya sedangkan yang saya ketahui dalam aturan pemerintah sudah jelas diatur dalam (strong) peraturan presisen (perpres) No 70 tahun 2012 tentang perubahan ke dua atas perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa perintah. Regulasi ini mengatur setiap pengerjaan bangunan fisik yg di biayai oleh negara wajib memasang papan nama proyek.

Saya sangat menyayangkan hasil pekerjaanya tidak sesuai harapan, karena tidak ada aturan yang seharusnya dalam pelaksanaan pengerjaan di pasang papan nama proyek. Papan informasi proyek harus di pasang agar supaya masyarakat tau sumber anggaranya dan jenis pekerjaanya. Agar masyarakat bisa ikut serta mengawasinya. Masyarakat sangat kecewa dengan semua pembangunan tidak melibatkan masyarakat.

Seraya menjelaskan isi papan proyek, diantara memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, no kontrak, waktu pelaksanaan proyek, dan nilai kontrak terpasangnya papan nama proyek bukan hanya bertentangan dengan perpres ,tapi juga tidak sesuai dengan aturan yang dituangkan pemerintah dalam undang-undang No 4 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Ketransparansian harus mutlak dilakukan kepada masyarakat ,semua berhak tahu,karna dana desa yang digunakan milik masyarakat Juga. Pemerintah seharusnya mengingatkan kepada setiap pelaksanaan untuk memasang papan proyek informasi di lokasi .

Masyarakat desa litamali berharap agar instansi terkait terutama aparat penegak hukum seperti Kejaksaan,Kepolisian dan KPK agar menyelidiki permasalahan pembangunan didesa litamali yang di duga terindikasi terjadi tindak pidana korupsi dan agar menindak dengan tegas oknum-oknum yang merugikan negara.(***)

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *