NKRI POST.

Berita Seputar NKRI

Pengaruh Kekuasan Dalam Perspektif Kepentingan Kepemimpinan

SHARE ya:

Malaka, NKRIPOST – (OPINI)

Leadership diartikan sebagai memimpin orang lain. Pemimpinnya dikenal dengan istilah team leader atau (Pemimpin Kelompok) yang memahami apa yang menjadi tangung jawab,kepemimpinnya, yang menyelami kondisi masyrakat.

Oktovianus Seran, S.ip.,M.Si.

Menjadi pemimpin harus mampu meleburkan diri dengan tuntutan dan konsekuensi dari tangung jawab seorang pemimpin dan pemimpin memilih apa yang semestinya ia lakukan.

Dengan kekuasaan pemimpin dapat mempengaruhi prilaku para bawahannya (THOHA) bahwa seorang pemimpin seharusnya tidak hanya menilai perilakunya sendiri untuk mempengaruhi orang lain,tetapi juga harus mengerti posisi mereka dan bagaimana caranya mengunakan kekuasaan.

Loading...

Menilisik dari beberapa informasi dan peristiwa-peristiwa yang terkait, eforia politik yang terjadi di Malaka saat ini kian memanas, serta menyita banyak perhatian publik. Terkait dengan beberapa statement elit, seolah-olah sangat menunjukan eksistensi dan elektabilitas terhadap penurunan nilai kepemimpinan, krakter-krakter pemimpin yang otoriter, totaliter diktaktor, super power. Hal ini banyak memicu perhatian dan sangat kontradiksi dengan pendidikan politik sesungguhnya, sehingga ini akan semakin memberi keleluasaan kepada lahirnya dinasti politik yang berkepanjangan. Sangat disayangkan kepentingan sudah bervaliasi dengan dinasti politik yang dimana akan melahirkan bayi oligarki, kultus akan terbentuk seketika tradisi akan dibiarkan.

Perlu diingat bahwa resiko ketika berada dalam suatu “maqom” rezim adalah kembali kita kepada para penjilat kekuasaan. Sebaiknya menimbang dulu perasaan masyarakat atau rakyat jangan hanya sekedar memikirkan karir dan uang.

Domain dari pernyataan pemimpin tersebut sangat elistisme, slogan dari prilaku pemimpin dan intropeksi statement terindentik dengan politik despotik.

Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa munculnya konflik sosial di semua lini karena perbedaan distribusi otoritas. Otoritas atau kekuasaan selama ini sering menjadi penentu utama konflik individu dan kelompok. Model distribusi otoritas yang paling menarik untuk direview adalah perpaduan yang tidak seimbang antara model fungsional keseimbangan dengan konflik meski tidak disadari.

Dalam bukunya Constitutional Goverment and Demokrasy : the ory and practice in europe and america, Carl J. Friedrich memperkenalkan sebuah istilah negara hukum dengan nama Rechtsstaat atau contitutional state sebagaimana dikutip dari Mariam Budiarjo tokoh lainnya yang berperan dalam istilah (rechstaat) mempunyai 4 unsur yakni :

1.Hak Asasi Manusia
2.Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hal-hal
3.Pemerintahan berdasarkan peraturan peraturan
4.Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Albert Venn Dicey dalam Magnum opus-nya Introduction to the law of the constitution, yang memperkenalkan istilah The rule of law yang secara sederhana diartikan dengan keteraturan hukum.

Menurut Dicey ada 3 unsur fundamental dalam rule of law.
1.Supermasi dan aturan hukum tidak ada kekuasaan sewenang-wenang dalam arti seorang hanya boleh dihukum kalo melangar hukum
2.Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum,petunjuk ini berlaku dalam masyrakat atau pun pejabat
3.Terjaminnya hak asasi manusia,serta keputusan pengadilan.

Kita harus menyadari bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (reshstaat) dan Demokrasi. Kita telah mengadopsi trias politika montesqiu yakni distribusi of power adalah pembagian kekuasaan yang artinya lembaga negara lain memiliki koordinasi dan hubungan. Contoh eksekutif, legislatif, yudikatif.

Domain kita sangat jelas sesuai hirarki regulasi yang berlaku di NKRI. Setiap masyarakat kelompok dan individual harus sadar akan asas ketaatan. Jangan membangun gerbong pemahaman yang dangkal agar masyrakat menertawai diri sendiri. Sebagaimana pemimpin yang baik harus mampu mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini.

Sedikit kita melihat gambaran tentang tata urutan perundang-undangan:

  1. UUD -RI TAHUN 1945.
  2. UNDANG-UNDANG (UU/PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UU PERPU)
  3. PERATURAN PEMERINTAH(PP)
  4. PERATURAN PERISIDEN (PERPRES)PERATURAN LEMBAGA
    UNDANG-UNDANG (UU/PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UU PERPU).
  5. PERATURAN PEMERINTAH(PP)
  6. PERATURAN PERISIDEN (PERPRES)PERATURAN LEMBAGA NEGARA ATAU ORGAN/BADAN NEGARA YANG DIANGGAP SEDERAJAT DENGAN PRESIDEN,PERATURAN KEPALA BPK,PERATURAN B.I.PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM(kpu)PERATURAN MAHAKAMAH AGUNG, PERATURAN MAHAKAMAH KONSTITUSI, PERATURAN KOMISI YUDICIAL
  7. PERATURAN DAERAH PROPINSI.
  8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN.
  9. PERATURAN DESA.

Dari pandangan saya berdasarkan konsep-konsep di atas setidaknya kita sudah bisa menyadari dan memahami fungsi dan peran lembaga negara berdasarkan tugas pokok yang dimiliki.

Loading...

Unit of analisis terlihat bahwa setiap individu selalu taat atas aturan dan asas hukum dan saling menghargai kinerja lembaga negara sesuai fungsi dan perannya.

Aparat birokrasi atau Aparatur Sipil Negara harus bersih dari politik ,praktis bilah terlibat ancaman pemberhentian dari ASN siap menanti. Apalagi saat jelang pemilihan pesta demokrasi kepala daerah.

Sesuai peraturan pemerintah no.53 tahun 2010 tentang disiplin ASN,pasal 4 mulai 12-15 disebutkan sangsi bisa dipilih sedang atau berat. Untuk sangsi berat bisa diberhentikan dari jabatannya.

Bila ada ASN yang terbukti ikut berpolitik maka sanksi terberatnya bisa diberhentikan karena ASN mempunyai kode etik dan jiwa korps yang harus dijunjung tinggi dan saya pikir KASN sangat jelas dalam menerapkan peran dan fungsinya.

Pejabat pemerintah adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalakan fungsinya administratif belaka atau lazim disebut sebagai pejabat administrasi negara seperti menteri-menteri sebagai pembantu perisiden beserta aparatur pemerintahan yang lainnya dilingkungan eksekutif.

Robert K. Merton (1977), mengemukakan bahwa fungsi mengemukakan konsekuensi tindakan-tindakan yang menyebabkan suatu sistem tetap hidup sedangkan dysfunction suatu sistem akan hancur dan pupus dengan adanya kegiatan – Kegiatan politik.

Oleh : Oktovianus Seran, S.ip.,M.Si.

SHARE ya:
Loading...
Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading...
error: Content is protected !!