Pengamat Politik; SBS-WT Siap – siap Kalah di MK.

Nkripost, Malaka– Peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang tidak puas dengan perolehan hasil suara bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan mekanisme tentang perselisihan perolehan suara telah diatur dalam aturan perundang-undangan.

Menanggapi hal tersebut pengamat Politik asal Malaka, Dr. Stanis Klau, S.Sos, M.I.Kom yang dimintai komentarnya, kepada SERGAP Kamis (17/12/2020) mengatakan, KPUD Malaka tentu harus mempersiapkan diri menghadapi gugatan dengan memberikan data-data yang autentik.

“Dalam hal ada peserta yang keberatan dan tidak puas dan menggugat KPU Malaka, tentu KPUD akan mempertanggungjawabkan di MK,” kata Dr. Stanis.

Baginya, sejak awal KPUD Malaka sudah menunjukan kinerja transparan dan profesional hingga terlihat tidak ada kendala berarti di lapangan hingga hari “H” pemcoblosan dan perhitungan.

Diatur Peraturan MK (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Bahwa aturan permohonan selisih suara terdapat pada lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020:

  1. Provinsi dengan jumlah penduduk maksimal 2 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2 persen. Persentase dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir.
  2. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta hingga 6 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5 persen dari total suara sah.
  3. Provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta hingga 12 juta jiwa bisa mengajukan gugatan bila perolehan suara dengan selisih 1 persen dari total suara sah.
  4. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa, permohonan sengketa dibolehkan jika ada selisih paling banyak 0,5 persen dari total suara sah.

Aturan selisih hasil suara dalam pemilihan bupati atau wali kota:

  1. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu jiwa, pengajuan perselisihan hasil suara paling banyak 2 persen dari total suara sah.
  2. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk 250 ribu hingga 500 ribu jiwa bisa diajukan jika ada selisih perbedaan total suara sah sebanyak 1,5 persen.
  3. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk 500 ribu hingga 1 juta jiwa bisa mengajukan sengketa jika terdapat selisih perolehan suara 1 persen.
  4. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa bisa mengajukan sengketa bila ada selisih suara 0,5 persen.
Loading...

Dr. Stanis Klau, S.Sos, M.I.Kom menegaskan, MK hanya mengurus selisih hasil suara. Bukan mengurus proses pilkada.

Sementara, hasil pleno KPU Malaka atas rekapitulasi suara pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Malaka tahun 2020 telah diketuk palu.

Pada pleno hasil rekapitulasi tingkat KPU Malaka, Paslon 01 meraih  50.890 suara dan Paslon 02 meraih  49.906 suara atau selisih  984 suara untuk keunggulan Paslon 01.

Loading...

Anehnya, Saksi paslon 02 (dua) Bupati dan Wakil Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH atau SBS dengan Wendelinus Taolin atau WT menyetujui semua perolehan suara dan ditetapkan oleh KPUD Malaka, namun saksi memilij tidak menandatangani SK penetapan hasil perolehan suara tersebut.

Disaksikan media ini, di Biara SSpS Betun, Rabu (16/12), proses kegiatan pleno dengan pembacaan hasil pleno tingkat PPK dari 12 kecamatan berjalan aman dan lancar sejak Pukul 09.00 Wita dan berakhir pada Pukul 19.03 Wita.

Usai pembacaan hasil perolehan suara dari kedua paslon oleh Komisioner KPU Malaka dimana perolehan suara Paslon 01 meraih  50.890 suara dan Paslon 02 meraih  49.906 suara atau selisih  984 suara untuk keunggulan Paslon 01.

Waktu selanjutnya, Ketua KPU Malaka, Makarius B Nahak menyampaikan kepada yang hadir terutama saksi kedua paslon soal hasil perolehan suara, disampaikan para saksi menerima dan menyetujui untuk ditetapkan.

Setelah itu dipersilahkan para saksi untuk menandatangi SK penetapan. Saksi Paslon 01 atas nama Yulius Klau maju dan menandatangani SK.

Giliran dipersilahkan Saksi 02 untuk maju, Saksi atas nama, Emilianus Charles Lalung berdiri dan menyampaikan sikap paslonnya terhadap hasil perolehan suara.

Emilianus menegaskan, terkait pernyataan Ketua KPU Malaka bahwa pelaksanaan pilkada berjalan aman dan lancar. Namun, dirinya menilai bahwa pada terminologi ini tidak menunjukan kebenaran dan validitas sesuai yang diharapkan, padahal dalam proses awal pleno ia menyetujui perolehan suara untuk ditetapkan.

“Kami cukup mengerutkan kening ketika menyaksikan begitu masifnya pemilih yang menggunakan KTP-elektronik. Pilkada Malaka adalah pesta demokrasi rakyat Malaka. Sebagaimana pesta pada umumnya, rakyat perlu merayakan pesta demokrasi. Tapi dari lapangan kami sedih mendengarkan ada banyak yang tidak merasakan kebahagiaan itu karena mereka mengalami intimidatif,” tegas Lalung.

Loading...

Ditambahkannya, penyelenggara maupun stakeholder lainnya telah melaksanakan profesional. Bukan tidak mempercayai tetapi dalam sebuah adagium ibarat pertandingan sepak bola, wasit ikut menyumbangkan gol indah pada pasangan yang dikasihinya.

Lalung menambahkan, pihaknya setelah penetapan ini maka sesuai ketentuan dalam waktu 3×24 jam setelah penetapan oleh KPU Malaka maka segera mengajukan gugatan ke MK.(Sb/sb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *