NKRIPOST.COM

Berita Seputar NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

Pengajuan Pembekuan LPP FTK UIN Alauddin Ternyata Gunakan Format Surat Jurusan

BAGIKAN :
Format Surat Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar (Foto: Ist).

MAKASSAR, NKRIPOST.COM – Lembaga Penyelenggara Pemilma (LPP) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (FTK UIN) Alauddin Makassar kembali angkat bicara terkait Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh pimpinan.

Diketahui, Dekan FTK UIN Alauddin Dr Marjuni mengeluarkan SK dengan nomor 4164 tahun 2019 tentang Pembekuan Lembaga Penyelenggara Pemilma.

Namun dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dekan dinilai menyalahi aturan. Sebab, keputusan yang diambil tanpa melalui komunikasi oleh Senat Mahasiswa (SEMA).

“Itu SK pembekuan cacat prosedur, karena bukan melalu pengurus Sema. Sementara hanya Sema lah yang mengetahui persoalan LPP. Kalau mau dibekukan harus melalui SEMA yang mengusulkan bukan dari pihak lain panitia LPP (Birokrasi),” Ketua LPP FTK UIN Alauddin Makassar Muktamar Jumaris kepada awak media, Minggu (28/12/2019).

Menurut Tamar, langkah yang ditempuh Dekan FTK UIN Alauddin Makassar sudah jelas tidak mengikuti aturan ‘Buku Saku Mahasiswa’ terkait Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar nomor 124 Tahun 2017 tentang Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan yang tertuang pada Bab VII pasal 16 poin 1.

“Senat Mahasiswa (SEMA) membentuk Lembaga Penyelenggara Pemilma (LPP) diusulkan pada Rektor di tingkat universitas dan Dekan pada tingkat fakultas untuk ditetapkan dengan surat keputusan,” kata Tamar mengutip pasal yang tertuang di Buku Saku Mahasiswa.

Loading...

Tamar pun menyayangkan adanya tuduhan terhadap LPP terkait hilangnya sebagian berkas beberapa kandidat Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) di tingkat Fakultas Tarbiyah.

“Waktu itu ada oknum dari pihak Panitia Pemilma (Birokrasi) yang menuduh kami menghilangkan sebagian berkas kandidat. Namun saat kami diperiksa tak bukti yang ditemukan. Bahkan kami disebut-sebut tak melaksanakan aman dengan baik,” ucap Tamar dengan rasa kecewa.

Lebih lanjut Tamar mengatakan, pemilihan mahasiswa atau lebih dikenal Pemilma adalah ajang pesta demokrasi mahasiswa, bukan pemilihan dosen, staf atau birokrasi.

“Artinya apa, ini adalah panggung demokrasi untuk mahasiswa, kenapa mesti dilibatkan dari pihak birokrasi fakultas. Dan sudah jelas tugas dan fungsi LPP yaitu melakukan penyaringan bakal calon, menetap calon, dan melaksanakan pemilihan,” terangnya.

Sementara itu, sambung Tamar, landasan Dekan Dr. Marjuni mengeluarkan SK Pembekuan dengan alasan pengajuan Panitia Pemilma yang diketuai oleh H. Syamsuri, S.Ag, M.Pd.

“Itu juga yang kami heran, tugas dan fungsi Panitia Pemilma (Birokrasi) tak diatur didalam Buku Saku Mahasiswa, yang ada hanya LPP. Apalagi Ketua Panitia Pemilma mengeluarkan surat dengan menggunakan kop surat Jurusan Pendidikan Agama Islam. Artinya memang cacat administrasi dalam pembekuan LPP,” pungkas Tamar.

“Dekan memang kurang teliti melihat pengajuan yang dikeluarkan Panitia Pemilma. Seakan-akan tertidur saat menerima surat pengajuan,” tambahnya.

Terpisah, Pengurus Sema FTK UIN Alauddin Makassar periode 2019 Komisi Penyalur Aspirasi, Mariati mengecam tindakan Dekan yang dinilai sewena-wena dan berpihak.

“Kami pengurus Sema merasa sangat kecewa, karena wewenang dan fungsi Sema diambil alih. Pak Dekan tak pernah bangun komunikasi, langsung ambil keputusan sepihak,” tutur Mariati.

Sebelumnya diberitakan ramsi.id, Sabtu 28 Desember 2019, bahwa Dekan FTK UIN Alauddin Makassar, Dr. H. Marjuni, Lc, M.Ag mengaku bahwa LPP telah menyalahi beberapa aturan.

Dr Marjuni menjelaskan bahwa selama ini pihak LPP selaku Lembaga yang diberikan wewenang untuk menjalankan tugasnya, tidak pernah sama sekali memenuhi asas transparansi penjaringan calon ketua HMJ. Yang seharusnya didampingi atau diawasi oleh Ketua dan Sekretaris Jurusan serta panitia Pemilma yang semuanya telah dibentuk dan diSK-kan oleh pimpinan.

“Sehingga melahirkan beberapa masalah yang diduga maladministrasi (bukti serah terima berkas calon CACAT) hingga berakibat hilangnya beberapa berkas calon ketua HMJ dan melanggar aturan buku saku UIN Alauddin Makassar (memanipulasi aturan yang sebenarnya),” jelasnya.

Berdasarkan pengakuan Dekan, Mariati menegaskan bahwa sistem demokrasi sudah kebiri karena LPP tidak lagi sesuai tupoksinya dalam melaksanakan tugasnya dengan adanya campur tangan pihak birokrasi.

“Ini membuat independensi LPP diperjual belikan dengan struktur kekuasaan birokrasi kampus. Terbukti, ketua dan sekretaris jurusan juga ingin ikut campur mengambil tugas LPP. Sementara tugas ketua dan sekretaris jurusan tak diatur dalam statuta untuk terlibat sebagai pengawas,” kunci Mariati.

Terbitkan Pada: 28 Desember 2019 by NKRI POST

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami