Pemuda Ini Soroti Proyek Drainase di Bontobahari Bulukumba, Ada Apa?

BULUKUMBA, NKRIPOST.COM — Proyek pengerjaan drainase yang berada di Jalan Poros Bira-Kota Bulukumba, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari mendapat sorotan lantaran menimbulkan polekmik.

Pasalnya, proses pekerjaan drainase tersebut tidak memiliki tanda bahaya lalu litas sehingga rawan kecelakaan. Apalagi baru-baru ini terjadi kecelakaan lalu lintas di lokasi pekerjaan proyek drainase tersebut dan bukan yang kali pertama.

Menurut keterangan anggota DPRD Bulukumba, Juandy Tandean, yang tengah berada di lokasi kejadian menceritakan bahwa kecelekaan terjadi pada Senin malam, 14 September 2020. Itu bermula saat mobil yang berada di mobil yang dikendarainya melaju searah dari arah Bira menuju Kota Bulukumba.

Karena kondisi jalan gelap mobil di depanya menabrak tumpukan material yang masuk ke bahu jalan, akibatnya mobil bermerek toyota yaris itu kehilangan kendali dan menabrak mobil yang berada di depannya.

“Saya berada di lokasi, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi kejadian serupa menurut warga di lokasi sudah sering terjadi, siapa yang mau bertanggung jawab, jika ini terus dibiarkan bisa menimbulkan korban jiwa,” katanya, Selasa (15/9/2020).

Tak ingin ada korban jiwa, Juandy mengkritik pekerjaan drainase, yang dinilai mengancam keselamatan pengendara, selain material yang masuk ke bahu jalan, juga tidak ada penanda rambu petunjuk akan adanya pekerjaan.

Loading...

“Saya harap kontraktornya tidak tutup mata soal ini, jangan sembarangan menyinyimpan material sembarangan di jalanan, kalau terpaksa itu pun harus memasang rambu petunjuk agar pengendara tahu dan tidak mengakibatkan korban di pihak pengguna jalan.

Muhammad Rusli codet salah satu pemuda Bulukumba menyayangkan kejadian tersebut. “Saya meminta kepada seluruh anggota DPRD dapil 1 untuk mengevaluasi dan memastikan keselamatan hak pengguna jalan berdasarkan fungsi dan wewenangnya sebelum memakan korban selanjutnya dan menggunakan hak fungsi pengawasan, menurut pasal 20 A ayat 1 UUD tahun 1945,” tegasnya.

Bahkan, lanjut dia, jika memungkinkan memanggil pelaksana pekerjaan dan mempertanyakan izin dan kelengkapan keselamatan kerja agar nantinya kasus serupa tak mesti terjadi.

Loading...

”Dan jika terbukti memang melanggar harus dikasih sanksi sesuai undang-undang yang belaku,” tegas Codet sapaan karibnya.

Ia menjelaskan berdasarkan UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sanksi terhadap kontraktor atas kecelakaan kerja, diatur berdasarkan tingkatannya mulai dari teguran sampai pencabutan izin usaha. Dalam UU Jasa Konstruksi, aspek keselamatan tercantum di Pasal 52 yang menyebutkan, penyedia jasa dan sub penyedia jasa dalam penyelenggaraan konstruksi harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

Bila tidak berdasarkan Pasal 96 ayat (1), penyedia jasa dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara konstruksi, hingga pencabutan izin.

Terpisah, Lurah Sapolohe, A Iskandar membenarkan peristiwa itu, bahkan ia mengaku kerap menegur pekerja untuk tidak sembarang meletakkan material apalagi kondisi jalan yang gelap dimalam hari.

“Saya belum tahu siapa kontraktornya, cuma itu proyek APBN mungkin karena pekerjaan drainase jalan nasional,”ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *