Pemkot Tanjungbalai Di Minta Lepaskan Alat Peraga Sosialisasi Bergambar Foto Petahana

BAGIKAN :
Video Alat Peraga Sosialisasi Bergambar Foto Petahana Masih Terampang

Nkripost, Tanjungbalai – Praktisi hukum juga pengacara Muda, Ade Agustami SH.MH.,meminta kepada pemerintah kota Tanjungbalai untuk menurunkan atau melepaskan seluruh alat peraga sosialisasi (Baliho,spanduk ataupun Benner) yang memuat foto wali kota M.Syahrial Batubara SH.MH.

Hal ini di ungkapkan Ade Agustami kepada awak Media di ruangan kerjanya Posbakumadin Tanjungbalai di Jalan sudirman, Kota Tanjungbalai. Rabu 14 Oktober 2020.

Di ketahui bersama bahwa saat ini wali kota Tanjungbalai M.Syahrial Batubara SH.MH telah cuti atau non aktif. Sehingga pemerintah harus menurunkan baik Baliho, spanduk, ataupun Benner wali kota saat ini masih bertebaran di berbagai Tempat seperti kawasan perkantoran pemerintah, Mobil Ambulance atau fasilitas milik pemerintah.

Ade Agustami mengungkapkan keprihatinannya kepada pemerintah Kota Tanjung balai yang terkesan membiarkan.

“Sangat prihatin,kenapa di bilang seperti itu? Ya, Pertama kita lihat disini ada sifatnya monopoli-monopoli dan pemerintah kurang menunjukkan Etika yang bagus dalam menjalankan roda pemerintahan Karena saat ini wali kota Tanjungbalai M. Syahrial Batubara SH.MH telah dinyatakan sebagai cuti/non aktif karena juga ikut serta mencalonkan kembali sebagai wali kota Tanjungbalai di Pilkada 9 Desember Tahun 2020 mendatang.” Ujar Ade.

Adv. Ade Agustami SH.MH


Lanjut Ade menyampaikan, “Yang mana segala bentuk Fasilitas pemerintah itu tidak bisa di gunakan dan di pasang baliho dan alat-alat kendaraan yang sebagian ada foto M.Syahrial Batubara SH.MH. sebab bisa memicu terjadinya nanti ke tidak kondusifnya di kota tanjungbalai oleh antara sesama para pendukung calon dan telah diatur juga dalam Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017, Pasal 8 ayat 2, Huruf h dan i. Beserta beberapa regulasi lainnya.” Papar Ade.

Di jelaskan Ade, “Kandidat petahana tidak diperkenankan memasang alat peraga kampanye yang menggunakan program pemerintah selama masa cuti. Lebih detilnya, Walikota atau wakil walikota yang menjadi pasangan calon tidak memasang alat peraga kampanye yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota selama masa cuti kampanye. walikota yang menjadi pasangan calon menurunkan alat peraga kampanye yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sudah terpasang sebelum masa kampanye dimulai dalam waktu 1×24 jam,”Jelas Ade Agustami SH.MH. (*)

Publikasi : 15 Oktober 2020 by admin

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami