Pemerintah Akan Blokir Kartu Keluarga di Kota Ini, Ada 61 Ribu KK, Cek Daftarnya
22 Juni 2024NKRIPOST.COM – Pemerintah Kota Surabaya bakal blokir kartu Keluarga atau KK.
Dihimpun dari berbagai sumber, Sabtu (22/6/2024), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya Eddy Christijanto mengatakan sejauh ini terdapat 61.750 KK yang berpotensi diblokir.
“Ada 61.750 (KK), sudah kita lakukan (pendataan), kemungkinan berkurang. Masih kami pastikan hari ini, masih ngecek lagi,” ungkapnya, seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (17/6/2024).
Menurut Eddy, pemblokiran tersebut bertujuan untuk memastikan tempat tinggal setiap warga.
Eddy mengatakan bahwa saat ini banyak KK yang ternyata tidak tinggal di lokasi yang tercatat pada data masing-masing.
Misalnya, alamatnya ada di Jalan Pakal Madya, namun saat dicari ternyata orangnya tidak ada, sedangkan pihak RT/RW tidak mendapatkan laporan pindah.
Eddy menilai hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan.
Untuk itu, Pemkot Surabaya akan melakukan sosialisasi ke kecamatan dan kelurahan agar menyampaikan informasi terkait pemblokiran kepada masyarakat.
Setelah jumlah pastinya diketahui, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada camat dan lurah terkait cara mengaktifkan KK kembali.
Baru setelah itu, pihaknya mengumumkan melalui website resmi.
Sementara itu, Eddy menjelaskan bahwa pihaknya akan langsung menonaktifkan KK yang diyakini tidak menempati alamat yang sesuai.
Warga yang ada dalam daftar blokir perlu mengkonfirmasi ke ketua RT/RW apabila ia masih tinggal di alamat tersebut paling lambat 1 Agustus 2024.
Sedangkan bagi warga yang sudah tidak menempati alamat yang tercantum dalam data perlu mengurus ulang kepindahannya.
Apabila tidak segera melakukan hal tersebut, maka KK akan terblokir.
Mantab
Warga Indonesia banyak ngontrak rumah, ngurusi surat pindah pake duit,tidak ada yg gratis
Jgn pilih pemimpin yg mengambil kebijakan yg menyusahkan masyarakat kecil
Jika tidak punya rumah sendiri selalu pindah2 kos solusinya bagaimana?
Ok
Kalau bisa dipersulit kenapa harus di permudah,itu semboyan Birokrasi yg koruptif, kalau mau bagus dan benar permudah urusan , agar calo dan pegawai nakal tdk merajalela.
Semboyan Birokrasi yg koruptif Mempersulit adalah duit, kalau mau bagus dan benar permudah urusan , agar calo dan pegawai nakal tdk merajalela.