NKRIPOST.COM – Pemerintah, melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, terus berupaya mencari lahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, yang merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar bertujuan menyediakan rumah dengan tanah yang diberikan secara gratis, yang juga dapat digunakan sebagai agunan untuk perbankan.
Terbaru, Ara baru saja mengantongi total 157 ha tanah HGB (hak guna bangunan) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang berlokasi di Mojokerto dan Tangerang.
“Pak Nusron (Wahid) siapkan ada tanah yang ideal, artinya yang tak bermasalah, cukup banyak di Mojokerto, ada 151 ha. Statusnya adalah HGB. Itu bukan bagian dari barang milik negara (BMN), jadi itu bisa langsung digunakan. Tinggal nanti kita survey,” katanya, seperti dikutip dari liputan6.com pada rabu (6/11/2024).
“Kedua, di Banten, di Tangerang, ada seluas 6 ha. Jadi konkret ini saya datang sore ini, luar biasa dukungan pak Menteri dan jajarannya,” ungkap dia.
alokasi tanah itu bakal diutamakan untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk PNS dan TNI/Polri.
Kementerian PKP disebutnya bakal menyiapkan skema agar itu bisa dijadikan sebuah ekosistem perumahan yang baik.
Ara pun telah berdiskusi dengan pihak perbankan, untuk menjadikan tanah itu nantinya bisa turut dijadikan jaminan.
“Nanti struktur pembiayaannya kalau itu PNS berpenghasilan rendah, TNI/Polri, tadi saya dengar itu bisa dijadikan jaminan ke bank. Jadi itu akan sangat bagus,” kata Ara.
“Mungkin kalau berkenan tanahnya dikasih gratis bagi rakyat. Rakyat itu kemudian bisa menjaminkan ke bank. Bank itu akan punya dua jaminan, tanah itu dan juga adalah slip gajinya. Kalau dia misalnya merupakan TNI/Polri, PNS, dan ASN,” ungkapnya.
Sapri, salah satu nelayan yang menerima sertipikat tanah dari Kementerian ATR/BPN. Tak hanya ASN, masyarakat umum yang menempati tanah tersebut pun nantinya bisa menjadikan itu sebagai jaminan ke bank.
“Kalau dia bukan itu (PNS dan TNI/Polri), berarti tanah itu yang satu-satunya jadi jaminan. Tadi saya sudah cek, bank sudah bisa menerima,” imbuhnya.
Guna memuluskan misi tersebut, Ara telah menjadwalkan diri untuk bertemu dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Khususnya agar membuat tanah yang tersedia bisa digratiskan.
“Jadi kita kan minggu depan akan berbicara dengan Dirjen Kekayaan Negara. Jadi kami berusaha tanahnya itu gratis buat rakyat kecil. Tapi dengan dukungan semua, kita tentu optimis,” tutup Ara.
Menurut saya tidak efektif diberikan utk ASN, sebab sekarang rata2 gaji ASN sdh lebih sejahtera, sdh sebagian besar mempunyai rumah, mungkin lebih efektif di data untuk masyarakat yg benar2 membutuhkan, tapi pemerintah di daerah harus benar2 mendata, jangan sampai ada kecurangan yang biasa terjadi hanya untuk keluarganya saja, dalam hal ini pemerintah harus tegas, data harus benar2 valid bahwa memang keluarga itu miskin dan tidak punya rumah, mungkin tanah itu bisa di garap supaya bisa ada penghasilan buat mereka, jadi menurut saya lebih efektif dan berdayaguna untuk pengentasan kemiskinan, ketimbang ASN yang sudah sejahtera malah tambah sejahtera, semoga ini bisa menjadi pertimbangan kembali untuk bapak Ara. Terimakasih 🙏