NKRIPOST.COM

Berita Seputar NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

Pembangunan Infrastruktur & Rencana Ibukota Baru Jokowi layak jadi Bapak Pembangunan Nasional Sesungguhnya

BAGIKAN :

Jakarta, NKRIPOST Fungsionaris Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia, Cahyo G Saputro menilai Jokowi layak menjadi Bapak Pembangunan Nasional, karena gencar nya pembangunan infrastruktur bahkan melebihi pembangunan selama 32 Tahun era Pemerintahan Soeharto.

Usulan pemberian gelar Bapak Pembangunan Nasional kepada Soeharto saat itu ia menilai hanya untuk menyenangkan Soeharto saja, menyenangkan rezim, paradigma KNPI sekarang harus berubah bukan lagi “penyusu kekuasaan” namun potensi Pemuda sebagai penggerak perubahan, penyadaran dan pencerdasan serta pembelaan hal-hal rakyat terutama pada kebijakan – kebijakan yang secara struktural merugikan kepentingan publik, terutama Rakyat kecil ujar Cahyo

Kembali soal Jokowi yang telah berhasil membuat peninggalan peradaban infrastruktur yang merupakan hasil dari pembangunan nasional bukan warisan penjajah, hanya salam kurun waktu 5 tahun itu adalah manifestasi pemimpin rakyat.

Adapun dalam Lima tahun terakhir ini Jokowi berhasil membangun antara lain jalan nasional yang telah terbangun mencapai 4.119 Km, jalan desa seluas 191.000 kilometer dan jalan tol mencapai 1.852 Km, perumahan yang telah terbangun sebanyak 4.792.318 unit, rumah susun bagi masyarakat yang membutuhkan, sebanyak 893 tower, dengan total 50.031 unit, bendungan yang terbangun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 65 bendungan, penanganan kawasan kumuh nantinya mencapai 24.295 Ha, jaringan irigasi yang terbangun nantinya, mencapai 1.004.799 Ha, jembatan yang terbangun mencapai 51.092 m serta membangun 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dilengkapi dengan pasar dan sarana-pra sarana pemukiman dasar lainnnya ini menunjukkan kebibawaan negara terhadap negara tetangga yang berbatasan ujarnya.

Selain itu Cahyo mengatakan rencana pemindahan Ibukota merupakan projek yang telah ada sejak kepemimpinan Bung Karno dan Soeharto, yang Jokowi telah memutuskan di Kalimantan Timur atau Pulau Kalimantan sebagaimana Bung Karno menyetujui usulan Tjilik Riwut hendak memindahkan ke Kalimantan Tengah, artinya penumpukan pembangunan, ledakan penduduk, kemacetan dan keruwetan dipulau Jawa akan bergeser dan terurai, serta PDB yang menumpuk di pulau Jawa akan lebih merata, dengan pemerataan pembangunan infrastruktur yang gencar diluar pulau Jawa.

Fungsionaris DPP KNPI ini juga menyampaikan pentingnya pengawalan projek-projek strategis ini dari potensi penyimpangan atau potensi melawan hukum atau tindak pidana korupsi oleh karena perlunya aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BPK, BPKP melakukan pengawasan yang komprehensif karena pelaksana proyek hampir sebagian besar adalah BUMN Karya, jangan sampai jebol dan kedodoran seperti saat ini gencar terkait dugaan penyimpangan yang terjadi di Jiwasraya serta Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang terhadap tanah milik rakyat yang mempunyai alas hak yang jelas bagi masyarakat yang terdampak namun harus tetap pada prinsip ganti untung sebagaimana telah diatur dalam UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ataupun membebankan pembangunan infrastruktur dalam skema utang luar negeri, namun harus dicari skema-skema yang berprinsip pada kepentingan nasional.(**)

Loading...

NKRIPOST.COM

Terbitkan Pada: 29 Desember 2019 by NKRI POST

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami