Kategori
Ekonomi

Pekerja Kaum Perempuan Merasa Sangat Dirugikan Jika UU Omnibus Law Di Sahkan

BAGIKAN :
Orasi Perwakilan Pekerja Kaum Perempuan saat Aksi unjuk rasa yang di helat pada tanggal 13 Oktober 2020

Nkripost, Morowali – Aksi Para buruh yang di lakukan di seluruh Buruh maupun mahasiswa di seluruh pelosok tanah air terkait penolakan UU Omnibus Law, tidak terlepas di daerah Kabupaten Morowali.

Aksi unjuk rasa ini yang di helat pada tanggal 13 Oktober 2020 yang melibatkan ada tiga lembaga serikat yang tergabung di dalamnya mengepung DPRD Morowali, masing- masing di antaranya SPN, FPE KSBSI, SP -IMIP

Dalam aksi ini, selain dari beberapa kalangan pria secara bergantian orasi, ternyata ada sosok wanita juga tampil menyampaikan aspirasinya terkait hak- hak buruh khususnya menyangkut hak cuti Haid dan melahirkan.

Ia menjelaskan Bahwa urusan soal cuti melahirkan disebutkan dengan jelas pada pasal 82 UU ketenagakerjaan.

Pada Pasal 82 ayat 1 disebutkan, pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Selanjutnya pada ayat 2 tertulis, pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat satu setengah bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Namun, dalam UU Cipta Kerja yang akan baru disahkan ini, hal tersebut tidak diatur secara jelas.

Selanjutnya Pada Pasal 153 ayat 1 huruf e. Yaitu tentang pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh dengan alasan

Hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;,” bunyi pasal 153 ayat 1 huruf e, tegas Kusmawati Bendehara PSP Serikat Pekerja Nasional PT.TSI ( Rhm)

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *