Paslon SN-KT Nilai Rangkap Jabatan Terindikasi Birokrasi Amburadul

BAGIKAN :

Nkripost, Malaka- Penilaian terhadap rangkap jabatan dalam pemerintahan dan pembangunan yang terjadi kapan dan dimana saja mengindikasikan pengelolaan birokrasi yang amburadul.

Demikian simpulan pendapat yang mengemuka dalam orasi politik saat kampanye pasangan calon (paslon) Bupati, Dr. Simon Nahak, SH, MH berpasangan dengan Wakil Bupati, Louise Lucky Taolin, S. Sos yang akrab dikenal Kim Taolin dengan tagline Paket SN-KT di Kecamatan Botin Leobele Kabupaten Malaka, Kamis (22/10/20).

Calon Wakil Bupati (Cawabup), Kim Taolin dalam orasi politiknya menemukan banyak keluhan masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Keluhan yang pernah diterima di antaranya penempatan aparat sipil negara (ASN) yang terindentifikasi seperti dibuang.

Dikatakan, seorang guru tidak boleh ditempatkan pada unit sekolah yang jauh dari kediamannya. Demikian juga, ASN jangan dipindahkan ke sana kemari tanpa mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas kinerja dan pelayanan. Sangat disayangkan, karena pekerjaan yang dilaksanakan begitu menguras tenaga dan menelan biaya yang cukup besar.

Selain itu, pelayanan administrasi kependudukan sangat dikeluhkan warga. Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Malaka begitu rumit, lama dan menelan biaya yang cukup besar. Hal-hal ini dikemukakan Cawabup Kim Taolin saat kampanye di Desa Takarai, Kamis (22/10/20)

Juru kampanye (jurkam), Emanuel Seran mengatakan jabatan wakil bupati yang kosong dan belum terisi pasca berpulangnya Wakil Bupati, Drs. Daniel Asa hingga saat ini sangat disesalkan. Karena, jabatan wakil bupati itu “milik” masyarakat daerah pemilihan tiga Kabupaten Malaka.

Emanuel begitu kesal ketika mencuat lagi pernyataan wakil bupati tidak punya kuasa. Emanuel mensinyalir justeru wakil bupati tidak punya kuasa sehingga jabatan orang kedua di Kabupaten Malaka itu dibiarkan kosong hingga saat ini.

Calon Bupati (Cabup), Simon Nahak dalam orasinya saat kampanye di Tualaran Dusun Lanain Desa Kereana, Kamis (22/10/20) mengatakan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di belahan dunia mana saja harus mempertimbangkan efesiensi dan efektivitas.

Jika di suatu daerah terdapat rangkap dua sampai tiga jabatan yang diemban oleh seorang ASN, kata Simon sudah terindikasi pengelolaan birokrasi yang amburadul. Karena analisis jabatan dan beban kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tidak diperhatikan.

Hal lain yang diketahui, lanjut Simon para ASN dan tenaga kontrak daerah yang lazim disebut Teko selalu terlambat menerima honor. Secara khusus, honor Teko dibayar satu kali dalam triwulan. Demikian juga, beasiswa pendidikan disalurkan tanpa memperhatikan unsur prioritas. Kondisi ini mengindikasikan pengelolaan birokrasi yang amburadul karena terdapat diskriminasi dan ketidakadilan dalam penempatan tenaga kontrak daerah, ASN dan kesejahteraan para ASN. (tim)

Publikasi : 22 Oktober 2020 by admin

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami