Pasal 40 Persulit KPK Dalam Penanganan Kasus Korupsi

BAGIKAN :
Laode Muhammad Syarif

JAKARTA – Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan UU KPK baru menjadi kerikil penanganan perkara korupsi lintas negara. Terutama pasal 40 yang menyebutkan, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tipikor yang tidak selesai dalam jangka waktu maksimal 2 tahun.

“Ketentuan pada pasal itu jelas akan menghambat penanganan kasus korupsi lintas negara yang melibatkan banyak pihak dan instansi yang tak berada di dalam wilayah hukum KPK. Dibutuhkan waktu yang lama dan tidak berdasarkan tenggat waktu sementara dalam UU KK memberikan tenggat waktu hanya dua tahun,” ujar Syarif, Sabtu (26/10/2019).

Dia kemudian mencontohkan sulitnya penanganan perkara korupsi mafia migas yang melibatkan salah seorang petinggi Pertamina Energy Trading Limited (Petral) Bambang Irianti. Bambang diduga menerima suap 2,9 juta dolar Amerika Serikat (AS) karena membantu mengamankan jatah alokasi kargo Kernel Oil dalam tender penjualan minyak mentah. “Dalam perkara itu banyak melibatkan sejumlah negara untuk menelusuri aliran uang. Petral itu negaranya banyak. Sebut saja misalnya ada Thailand, Singapura ada Uni Emirat Arab, terus uangnya itu di negara lain kayak di British Virgin Island,” ungkap Syarif.

Menurutnya, aturan hukum bagi penanganan perkara korupsi lintas negara berbeda dengan KUHAP. Dalam KUHAP, kata Syarif, penegak hukum diberikan tenggat waktu terhadap suatu perkara yang dinilai memiliki kerumitan tersendiri dari kasus lainnya. “Kalau di KUHAP itu ada alasan, tidak cukup bukti, ya bisa,” kata dia.

Oleh karena itu dia berharap upaya penegak hukum dalam penanganan perkara lintas negara atau perkara besar tak dibatasi. “Kita berharap itu tidak berubah. Saya berharap juga para pembuat undang undang-undang itu harusnya paham bagaimana sih di lapangan itu susahnya seperti itu,” tuturnya.

Menyangkut penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II untuk tersangka eks Dirut Pelindo II, RJ Lino, yang selama ini disebut-sebut terkendala karena belum ada perhitungan kerugian negara, Laode M Syarief menyebutkan, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kini sedang menghitung dan memetakan kerugian negara akibat rasuah yang diduga dilakukan Lino. “Ada perkembangan yang bagusnya untuk perkaranya Pak Lino sekarang BPK sudah mau menghitung (kerugian negara),” tuturnya.

KPK mengalami kendala dalam mengusut kasus RJ Lino hampir 4 tahun, karena masalah penghitungan kerugian negara. Untuk merampungkan penanganan perkara Lino, Syarif menyebut telah menunjuk assesor independen. Penunjukan itu memungkinkan KPK memetakan harga QCC tanpa terlebih dulu mengetahui harga pembanding dari China. “Kendala selama ini memang di perhitungan itu. Kita sudah mintakan sama BPK,” ucapnya.

RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit QCC tahun 2010 pada Desember 2015 silam. Dia diduga menyalahgunakan wewenangnya saat menjadi Dirut Pelindo II dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal China, Wuxi Huangdong Heavy Machinery, sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC.

Pengadaan QCC tahun 2010 diadakan di Pontianak, Palembang, dan Lampung. Proyek pengadaan QCC ini bernilai sekitar Rp 100 miliar. RJ Lino sempat menggugat penetapannya sebagai tersangka melalui praperadilan. Namun, gugatannya ditolak dengan alasan dalil praperadilan tidak dapat diterima dan jawaban KPK atas dalil itu sesuai undang-undang.

Hingga kini, RJ Lino pun belum ditahan. KPK mengaku kasus ini belum tuntas lantaran terkendala penghitungan kerugian negara.

Atas tindak kejahatan yang dipersalahkan terhadapnya, dia dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang ancaman hukumannya cukup berat.(Suarakarya)

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami