Partisipasi Masyarakat dan Netralitas ASN Dalam Pilkada 2020

Penulis: Said Moksen Alhamdaly
Ketua Ampera Maluku

NKRIPOST, MALUKU – Ciri sebuah Negara Demokrasi adalah seberapa besar Negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum Serta partisipasi politik masyarakat {pemilih} Merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi, oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan.

Dalam pemilih misalnya, partisipasi politik berpengaruh terhadap legetimasi, masyarakat terhadap pasangan calon atau yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing – masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Dapat dikatakan bahwa massa depan pejabat publik yang terpilih, dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi, masyarakat sebagai pemilih.Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai evakuasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan.

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat, cendurung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat orde baru memperhatikan kesewenangan, para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program, Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan kerap tidak sesuai, dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pendirian diri baik dalam bentuk keikutsertakan, kehadiran, gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan. Dan pemberian diri dalam pengawasan manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan.

Juga Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum sangat menentukan, arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik akan sangat menentukan apabila semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya. Apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih, serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas ,yang disandarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih. Konsep pemilihan umum yang demokratis dan bersandar pada dua dimensi penting yakni konsentasi dan partisipasi. Konsentasi yakni menyangkut subjek serta pemilu {partai politik dan kandidat}. Yang saling berkompetisi dalam meraih posisi politik tertentu,dalam dimensi kontestasi.

Akan terlihat seberapa adil daun setara proses kompetensi, yang berlangsung di antara para kontestan. Sementara dimensi partisipasi menyangkut subjek masyarakat sebagai pemilih yang memiliki hak. Dimensi ini melihat bagaimana hak masyarakat dijamin serta diberikan ruang keterlibatan, untuk mengawasi dan mempengaruhi dalam proses pemilihan umum. Selain dua dimensi yang menjadi dasar dalam pemilihan umum, yang demokratis dan juga ada satu hal yang berpengaruh dalam literasi kontemporer.

Loading...

Manajemen pelaksanaan pemilu, yakni faktor penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh subjek penyelenggara pemilu. Hal ini terkait bagaimana integritas dan profesionalitas penyelenggara, dalam manajemen pemilu berjalan demokratis. Penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dari tahun ke tahun, masih memunculkan persoalan. Baik persoalan yang berkaitan dengan kesiapan daerah, dalam menyelenggarakan pemilu kepala daerah, Persoalan pelaksanaan jadwal, tahapan dalam program pemilu kepala daerah, pemenuhan persyaratan calon kepala daerah, maupun wakil kepala daerah dan persoalan yang berkaitan dengan eksekusi lapangan. Sejumlah masalah yang terjadi menjelang dan saat pilkada, gambar langsung ialah pada Pilkada langsung yang pertama kali, diselenggarakan di Indonesia ini tercatat beberapa jumlah masalah Krusial

Masalah krusial yang terjadi sebelum penyelenggara Pilkada diantaranya, adalah:

* pertama, masalah penetapan tanggal pelaksanaan Pilkada.

* Kedua, masalah penandaan persoalan penandaan ini terkait dengan kemampuan daerah. Menyediakan dana untuk penyelenggara Pilkada yang umumnya tersenyum, tersedot untuk dana penyelenggara honorarium dan kurangnya dana untuk logistik Pilkada.

* ketiga, masalah Penjaringan dan penetapan calon umumnya gesekan dan praktik-praktik politik uang{ money politik} mulai terjadi pada proses ini.
Salah satu masalah yang sangat krusial pada saat penyelenggara ialah, netralitas birokrasi Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan. Sampai saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa, persoalan netralitas aparatur sipil negara seperti tidak pernah terselesaikan.

Pemerintah telah melakukan ragam pengaturan untuk membatasi hubungan aparatur sipil negara, dengan kegiatan politik praktis guna memperkuat eksistensi dari netralitas, Ternyata hingga pada saat ini setiap berlangsungnya kegiatan pemilihan umum, selalu diwarnai oleh maraknya pemberitaan tentang pelanggaran netralitas oleh pihak aparatur sipil negara.

Hal ini berarti bahwa akar persoalan netralitas belum terjawab, dan dapat asumsikan bahwa pemerintah masih kesulitan menemukan informasi yang tepat.

Loading...

NKRIPOST SBT – BASIR PATTIEKON

Tonton Juga Video Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat Perintahkan ASN Tidak Boleh Netral:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *