Para Guru Besar Kirim Surat ke Jokowi, Minta Pilih Capim KPK Berintegritas

BAGIKAN :
20 Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 menjalani tes kesehatan pada hari ini, Senin (26/8/2019).

JAKARTA – Sejumlah guru besar dari berbagai universitas berencana mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

Mereka meminta Presiden memilih 10 Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( Capim KPK) yang berintegritas, di tengah terpaan isu adanya Capim yang bermasalah.

Dekan Fakultas Hukum UGM Sigit Riyanto menyatakan surat tersebut dihimpun dari berbagai opini para aktivis anti-korupsi lintas universitas.

“Itu dihimpun dari berbagai opini para aktivis anti-korupsi lintas universitas. Sedang berproses, karena masih banyak yang ingin mendukung,” kata Sigit melalui pesan singkat, Senin (2/9/2019).

Baca juga: aksi-kpk-vs-wk-kpk-memiliki-semangat-yang-sama-terhadap-pemberantasan-korupsi/

Dalam surat tersebut, para guru besar meminta Jokowi memperhatikan betul integritas dan kredibilitas Capim KPK yang akan disodorkan ke DPR.

Mereka juga meminta Presiden menengok rekam jejak para Capim KPK yang nantinya akan disodorkan ke DPR untuk dipilih.

Mereka meyakini Presiden menginginkan lima Pimpinan KPK merupakan sosok yang bersih dan mampu memperkuat KPK. Berikut isi suratnya.

Dengan Hormat,

Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, semoga Bapak dalam keadaan sehat dan terus berkomitmen untuk memberantas korupsi.

Seperti yang Bapak ketahui bahwa saat ini telah berlangsung proses seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Agenda ini amat penting karena lima orang yang akan terpilih menjadi Komisioner akan menentukan arah KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia selama empat tahun ke depan.

Proses seleksi kali ini sudah hampir memasuki tahap akhir dan nantinya Bapak Presiden akan menerima hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Untuk itu izinkan kami menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Presiden untuk dijadikan sebuah pertimbangan.

Pertama, besar harapan kami agar bapak Presiden melihat integritas dari calon yang akan diberikan oleh Pansel.

Prinsip integritas mutlak harus dimiliki oleh lima komisioner KPK terpilih karena mereka yang nantinya akan memimpin sebuah lembaga anti korupsi.

Kedua, penting juga bagi Bapak Presiden untuk melihat rekam jejak para calon Komisoner KPK.

Kami yakin, Bapak Presiden menginginkan lima Komisioner KPK mendatang merupakan figur yang tidak bermasalah atau mempunyai catatan negatif di masa lalu, baik secara etik maupun hukum.

Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas kelembagaan KPK di mata masyarakat dan dunia internasional.

Sekian surat ini kami sampaikan. Besar harapan kami Bapak Presiden akan terus memperkuat KPK dengan cara selektif dalam memilah nama-nama calon Komisioner KPK yang disampaikan oleh Pansel. Terima kasih.

Hormat Kami, Guru Besar Anti Korupsi

1. Prof Komaruddin Hidayat (Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)

2. Prof Sigit Riyanto (Guru Besar Universitas Gajah Mada)

3. Prof Purwo Santoso (Guru Besar Universitas Gajah Mada)

4. Prof Syamsuddin Haris (Guru Besar LIPI)

5. Prof Mochtar Pabottingi (Guru Besar LIPI)

6. Prof Hibnu Nugroho (Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman)

7. Prof Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)

8. Prof Asep Saefuddin (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)

9. Prof Bramasto Nugroho (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)

10. Prof Sonny Priyarsono (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)

11. Prof Didik Suharjito (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)

12. Prof Yusram Massijaya (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)

13. Prof Endriatmo Soetarto (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)

14. Prof Farida Patittingi (Guru Besar Universitas Hasanuddin)

15. Prof Sulistyowati Irianto (Guru Besar Universitas Indonesia)

16. Prof Antonius Nanang Tyasbudi (Guru Besar Institut Teknologi Bandung)

17. Prof Agustinus Kastanya (Universitas Pattimura)

18. Prof Ningrum Natasya Sirait (Guru Besar Universitas Sumatera Utara)

19. Prof Werry Darta Taifur (Guru Besar Universitas Andalas)

20. Prof Zainul Daulay (Guru Besar Universitas Andalas)

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Capim KPK berharap Presiden Joko Widodo tidak menerima calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. Aksi simbolik koalisi masyarakat sipil terdiri dari Transparency International Indonesia (ICW), LBH dan YLBHI. Mereka memintaPresiden Joko Widodo mendorong pansel Capim KPK memilih kandidat yang bersih dan berani menuntaskan kasus korupsi. #KPK #CapimKPK #JokoWidodo.(Kompas)

Publikasi : 2 September 2019 by admin

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami