Pantai Matras Saksi Bisu Aksi Demo Nelayan Matras Tolak KIP Penambangan Laut Pasir Timah Di Kabupaten Bangka

NKRIPOST, BANGKA – Inilah bukti kepedulian Masyarakat Nelayan Matras Kabupaten Bangka, rencana kegiatan penambangan pasir timah di wilayah perairan Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka saat ini justru menuai protes sekaligus penolakan dari sekelompok masyarakat khususnya nelayan yang berdomisili di lingkungan Kecamatan Sungailiat.

Hak ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana kegiatan penambangan pasir timah di perairan setempat menggunakan kapal isap produksi (KIP), Minggu (25/10/2020) siang sekelompok massa mengatasnamakan nelayan menggelar aksi demo di pinggiran pantai Matras Kabupaten Bangka.

“Kami melakukan aksi demo tadi siang itu sebagai bentuk sikap kami sebagai nelayan yang memang tak menerima jika laut Matras ditambang,” ungkap Mustar (52) yakni seorang nelayan asal lingkungan Sinar Jaya Jelutung Sungailiat, Minggu (25/10/2020).

Mustar juga menambahkan kembali, alasan ia termasuk nelayan lainnya di Sungailiat ini sesungguhnya tak menginginkan adanya aktifitas penambangan pasir timah di laut setempat dikawasan wilayah pantai Mastras Sungliat Kabupaten Bangka.

Sangat jelas dengan alasan, jika laut Matras dan sekitarnya dilakukan kegiatan penambangan di laut Matras maka akan berdampak terhadap kerusakan biota laut serta ekosistem lainnya termasuk berdampak pula terhadap kehidupan masyarakat nelayan sekitar.

“Kalau nanti di perairan Matras ini masuk sejumlah kapal isap (KIP — red) jelas nanti akan terjadi dampak buruk terhadap kondisi laut Matras. Sebab adanya kegiatan tambang jelas nanti akan banyak lumpur dan kami nelayan akan sulit mencari nafkah,” Sindirnya dengan tegas.

Loading...

Dengan nada lantang Mustar pun sempat pula menyinggung terkait dalam waktu dekat ini di perairan Matras Sungailiat rencananya dimasuki sedikitnya kurang lebih 10 unit KIP dan bakal melakukan giat penambangan di perairan setempat, namun di sisi lain rencana aktifitas sejumlah KIP tersebut saat ini pun menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat.

“Intinya kalau kami nelayan tetap menolak terkait rencana kegiatan penambangan di perairan Matras. Nah kalau ada yang pro itu jelas bukan nelayan murni. Yang saya tahu yang pro itu adalah orang yang bukan nelayan termasuk panitianya KIP. Nah panitia itu justru bukan pula nelayan. Mereka itu (panitia KIP — red) sesungguhnya tidak tahu menahu bagaimana seluk beluk laut”, tegasnya.

Selain itu juga, ia sendiri mengaku sangat menyesalkan terkait rencana 10 unit KIP bakal beroperasi di perairan Matras Sungailiat namun para nelayan termasuk dirinya justru tak pernah dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi rencana kegiatan KIP yang akan beroperasi nantinya.

Loading...

“Sampai sekarang tidak ada sosialisasi kepada nelayan,” pungkasnya kembali.

Diketahui bahwa perairan Matras pun pada tahun-tahun sebelumnya sempat akan dilakukan penambangan oleh mitra PT Timah atau sejak tahun 2015 lalu, namun rencana kegiatan penambangan itu justru ditolak keras oleh masyarakat nelayan di daerah setempat.

“Sepengetahun kita, pada tahun 2015 itu rencana kapal isap mau masuk perairan Matras namun kita tolak akhirnya gagal namun kembali lagi selanjutnya mencoba masuk perairan Matras lagi-lagi gagal lantaran nelayan menolak rencana kegiatan kapal isap itu,” ulas Mustar.

Bahkan pada tahun 2019 kemarin, menurutnya sempat terjadi keributan dan bentrok di kalangan warga antara kelompok masyarakat yang pro dan kontra lantaran rencana sejumlah KIP dikabarkan bakal menambang di laut setempat.

“Dari kejadian tersebut hingga akhirnya berujung urusan sampai ke pihak kepolisian gara-gara kapal isap mau nambang di laut Matras,” sesalnya.

Adanya pro kontra rencana kegiatan penambangan timah di perairan Matras Sungailiat ini pun menuai sorotan pula dari para tokoh masyarakat lingkungan Sinar Jaya Jelutung, Sungailiat yakni salah satunya, Mustam (55).

“Sebenarnya kekecewaan masyarakat nelayan ini sesungguhnya sudah cukup lama dari tahun 2015 dan itu lagi-lagi ditolak nelayan terkait rencana aktifitas kapal isap di perairan Matras,” kata mantan Kaling Jelutung ini kepada para awak media, Minggu (25/10/2020) malam.

Loading...

Bahkan pada tahun 2019 lalu pun serupa sempat terjadi penolakan terkait rencana kegiatan KIP di perairan Matras Sungailiat, bahkan pada tahun itu menurutnya justru rencana kegiatan KIP di perairan setempat terkesan adanya upaya ‘pemaksaan’ terhadap masyarakat khususnya para nelayan setempat.

“Pada tahun 2019 kemarin terkesan adanya pemaksaan oleh mitra PT Timah itu sehingga pada waktu itu terjadilah gejolak di kalangan masyarakat sehigga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan”, katanya.

Sementara PT Timah Tbk selaku BUMN justru terkesan mengkesampingkan keluhan masyarakat nelayan Sungailiat lantaran demi mengejar target produksi pasir timah di atas kekecewaan masyarakat nelayan setempat.

“Jika diamati pada kondisi saat ini justru PT Timah justru tidak belajar pada kejadian sebelumnya yakni pada tahun 2019 lalu adanya kejadian keributan di kalangan masyarakat setempat” sesalnya.

Meski di perairan Matras diakuinya memang terdapat wilayah IUP PT Timah namun hal itu tak berarti perusahaan milik negara tersebut justru tega menghilangkan hak-hak masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup di perairan Matras dan sekitarnya.

“Walau bagaiman pun para nelayan punya hak untuk laut Matras itu. Sebab wilayah tangkap para nelayan banyak di daerah sekitar situ,” tegasnya.

Keluhan sebagian masyarakat nelayan Sungailiat ini pun, sebelumnya perwakilan masyarakat nelayan sempat melakukan audiensi di gedung DPRD Kabupaten Bangka atau pada pekan lalu guna membahas persolanan aktifitas penambangan pasir timah di perairan Matras Sungailiat oleh mitra PT Timah Tbk dengan menggunakan KIP.

Hal itu pun dibenarkan oleh wakil ketua DPRD Bangka, Mendra saat dikonfirmasi oleh tim awak media melalui sambungan ponselnya, Minggu (25/10/2020) malam.

Menurutnya, saat pertemuan tersebut di gedung DPRD Bangka pihak lembaganya diwakili olehnya sendiri, sedangkan masyarakat nelayan saat itu hadir diwakili Mustam selaku koordinator nelayan, aktifis Inakar BaBel, Presma IAIN, BEM UBB, dan HMI Cabang Babel.

Loading...

“Sebagai wakil rakyat kami wajib menerima aspirasi masyarakat. Meski saat ini adanya pro kontra terkait rencana aktifitas kapal isap produksi di perairan Matras itu saya pikir itu hal yang wajar-wajar saja, ” kata Mendra.

Meski begitu, terkait pertemuan yang digelar di DPRD Bangka belum lama ini ditegaskanya hal itu pun rencananya akan ia sampaikan permasalah keluhan masyarakat nelayan Sungailiat yang menolak aktifitas tambang di laut Matras Sungailiat kepada lembaganya dalam rapat Badan Musyawarah (BANMUS).

“Selanjutnya akan akan dilanjutkan dalam rapat kerja selanjutnya. Jadi hal ini sesuai mekanisme yang ada di lembaga kita (DPRD Bangka — red),” tegasnya.

Sementara informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim para awak media di lapangan menyebutkan jika Minggu (25/10/2020) siang sekitar pukul 12.15 WIB sekelompok massa diperkirakan berjumlah sekitar 50 orang menggelar aksi demo di tepi pantai Matras.

Kegiatan aksi sekelompok massa mengatasnamakan nelayan dari berbagai lingkungan di Kecamatan Sungailiat siang itu sempat didokimentasikan dalam rekaman video, mereka menyatakan menolak terkait rencana aktifitas sejumlah KIP di perairan Matras Sungailiat.

Rekaman video ini pun sempat beredar di sejumlah media sosial hingga grup What’s App (WA). Tak cuma ini, bahkan sebelumnya sempat pula beredar rekaman video lainnya mengatasnamakan nelayan Sungailiat dan dalam aksi serupa.

Sampai berita ini diterbitkan, sejauh ini pihak PT Timah Tbk temasuk pihak-pihak terkait lainnya masih diupayakan dikonfirmasi terkait persoalan rencana kerja sejumlah KIP di perairan Matras, Sungailiat Bangka yang saat ini masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *