NKRIPOST.COM

Berita Seputar NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

Pandemik Covid – 19 Tak Menyurutkan Tekad 170 Petani Jalan Kaki Menuju Istana Negara Mencari Keadilan

BAGIKAN :
Aksi Jalan Kaki Petani Menuju Istana Negara

Nkripost, Asahan – Untuk kesekian kalinya ruang hidup petani telah di rampas, petani merasa tidak mendapatkan perlindungan dari Negara.

“Kami para petani dari Duaun Bekala Desa Simalingkar A dan Desa Seiencirim,Kabupaten Deli Serdang yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu(SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu(STMB) akan melaksanakan aksi jalan kaki dari Medan,Sumatera Utara.”Ujar Salah satu Peserta Aksi Jalan Kaki.

Aksi jalan kaki ini di lakukan pasalnya pada areal lahan dan tempat tinggal yang telah kami kelola dan tempati sejak tahun1951 telah di gusur paksa di duga oleh korporasi plat merah bernama PTPN II.

Dikisahkan peserta aksi jalan kaki, Pada tahun 2017 petani yang menempati dan mengelola lahan/tanah sejak tahun 1951 di kejutkan dengan pemasangan plang oleh pihak PTPN II Deli Serdang yang tertulis Nomor Sertifikat Hak Guna Usaha No.171/2009 di desa Simalingkar A.

“Padahal kami telah mengantongi SK Landreform sejak tahun 1984 dan parahnya sebanyak 36 petani di Sei Mencirim yang ikut tergusur sudah memiliki sertifikat hak milik(SHM).
Luas area yang berkonflik antara petani yang tergabung dalam SPSB dengan PTPN II adalah seluas kurang lebih 854 Ha dan luas area yang berkonflik antara petani yang tergabung dalam STMB dengan PTPN II adalah seluas kurang lebih 850 Ha dan tuntutan petani STMB adalah seluas kurang lebih 323,5 Ha.”Ujarnya menambahkan.

Selanjutnya pihak PTPN di kawal oleh ribuan aparat TNI dan Polri menggusur/mengkoupasi lahan-lahan pertanian masyarakat dan menghancurkan seluruh tanaman yang ada di dalamnya.
Hal tersebut sontak memicu perlawanan dari masyarakat desa Simalingkar A,Desa Duren Tunggal dan Desa Namo Bintang,Kec Pancur Batu,Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara hingga terjadi bentrokan antara masyarakat dengan aparat keamanan.
Puluhan petani terluka dan puluhan petani lainnya di tahan di Polsek hingga polres dan di bawa ke kantor Zipur(KODIM).
Sampai saat ini,sebanyak 3 orang petani yakni Ardi Surbakti,Beni Karo-karo dan Japetta Purba masih dikriminalisasi.
Mereka di tangkap tanpa di berikan surat panggilan,tidak di perlihatkan surat perintah penangkapan terlebih dahulu dan juga tidak berdasarkan azas praduga tidak bersalah.

Loading...

“Selama bertahun-tahun kami para petani di desa Simalingkar A dan Sei lowongan Mencirim telah berupaya untuk mengadukan nasib kepada Bupati Deli Serdang,DPRD tingkat II kabupaten Deli serdang,Badan Pertanahan Negara(BPN) Deli Serdang hingga DPRD Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara,namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan dan penyelesaian yan jelas dari pihak-pihak tersebut. Di tengah pandemi Corona dampak dari penggusuran sungguh memberatkan kami.Tegasnya.

Ditambahkan, “Secara ekonomi kami sudah lemah,kami tidak bisa bertani lagi,kami tidak bisa membayar biaya sekolah anak,tempat tinggal kan hilang secara permanen. Maka atas kejadian tersebut kami melakukan aksi jalan kaki untuk mengadukan nasib para petani yang saat ini sedang di tindas oleh PTPN II kepada Presiden Republik Indonesia Ir.H Joko Widodo dengan harapan agar Negara hadir dan melalui tangan Bapak Jokowi maka konflik Agraria di tempat kami bisa segera terselesaikan. Kami sepakat untuk tetap bertahan aksi di Jakarta dengan membangun tenda di sekitar Istana Negara Jakarta dan tidak pulang ke Medan kalau tuntutan kami tidak segera terpenuhi.

PETANI JALAN KAKI MENUJU ISTANA NEGARA

Dari pantauan media, para aksi pejalan kaki berjumlah sekitar 170 orang,yang di dominasi laki laki dan perempuan.

“Kami berangkat dari Deli serdang tanggal 25 Juni 2020,ungkap Haris Wiyono selaku pembina SPSB kepada media.

“Kami juga membawa kendaraan 3 unit colt diesel,mobil pick up 2 unit,mobil pribadi 4,mobil pribadi di pergunakan untuk membawa perlengkapan dan di jadikan ambulance pribadi,”tutur Efendi Surbakti selaku wakil koordinator lapangan.

Adapun tuntutan yang di sampaikan kepada Presiden Jokowi adalah:
1.Negara harus hadir dan serius dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia khususnya Sumatera Utara dengan PTPN II

2.Berikan tanah untuk rakyat dengan melakukan redistribusi tanah sesuai Nawacita Presiden Jokowi untuk Reforma agraria berdasarkan UUPA No.5 tahun 1960 dan mencapai kedaulatan pangan.

3.Hentikan penggusuran terhadap areal pertanian dan pemukiman petani di desa Simalingkar A dan Sei Mencirim.

4.Hentikan kriminalisasi terhadap petani serta bebaskan Ardi Surbakti,Beni Karo-karo dan Japetta Purba.

5.Hentikan konspirasi jahat oknum penegak hukum dengan korporasi(PTPN II).

6.Berantas mafia hukum.(*)

Di konfirmasi:Tim

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami