Panaroid Pejabat Publik di Jepara Membuat Pelayan Publik Terhambat

Ilustrasi

NKRIPOST.COM, JEPARA – Penyebarsn Curva Covid -19 sudah merata anggarsn 203 Milyard tertutup angggaran untuk informasi publik tidak didistribusikan kepada siapa saja hanya secara global saja, sedangkan rinciannya DPRD pun tidak tau dana yang sudah terpakai diperuntukan kepada siapa sebagai penerimanya. Hal ini dilakukan secara sistemmatis dan terstruktur untuk mengaburkan data penerima.

Fakta di lapangan yang terjadi sebagian besar masyarakat sudah jenuh dan tidak sadar penuh mematuhi 3M kayaknya sudah bosan, walaupun sudah di ingat kan berkali kali contoh kecil berkerumun nya masyarakat di pasar tradisional jelas sekali kentara tidak mematuhi 3M. Karena apa, banyak dijumpai pejabat yang tidak memberikan edukasi dengan benar

Jepara memang aneh dan sangat ironis, setiap Kegiatan kunjungan kerja dalam penanganan dan pencegahan pandemi covid-19, yang di lakukan Bupati Jepara Dian Kristiandi, S.Sos., ke berbagai pelosok desa, kurang terprogram dengan baik, karena justru tidak melibatkan Satgas Covid-19 Kabupaten Jepara, yang di berikan tugas dan wewenang dalam pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19.

Namun selalu mengajak orang yang tidak punya kompetensi dalam menangani Covid-19, setiap Bupati, kunjungan ke desa-desa ysng diajak 1. Dr. H. Mashudi M.Ag., Ketua MUI Ketua Umum MUI Kabupaten Jepara periode 2019-2024. 2. Mantan Sekda Jepara Ir. M. Solih, MM. 3. Mantan Kepala Dinas Pariwisata Jepara H. Khaeron Syariefudin , SH.M.Si. 4. Mantan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Jepara Mulyaji, SH.MM.

Pertanyaannya adalah apa kopentensi dari pensiunan pejabat tersebut? Malahan mereka dijadikan rujukan dalam pansel pengisian jabatan tinggi di Kabupaten Jepara, yang tentunya ini menunjukkan kurang beretika.

UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, Pasal 7 (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Loading...

Pasal 10
(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
a. kepastian hukum;
b. kemanfaatan;
c. ketidakberpihakan;
d. kecermatan;
e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
f. keterbukaan;
g. kepentingan umum; dan
h. pelayanan yang baik.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA, tentang fungsi, tugas dan wewenang KASN dalam pengisian PJTP.

Akhir tahun 2020 ini, di era Bupati Andi Kristiandi, S.Sos,. peran Sekda justru di kebiri dan di mandulkan, dalam tata kelola administrasi pemerintahan, karena tidak terlibat dalam proses panitia seleksi pengisian jabatan.

Loading...

Dalam temuan dokumen 19/9/2018, dalam seleksi ASN di Kabupaten Jepara, ketika itu di jabat Sekda Jepara Ir. M. Solih, MM., yang menandatangani dokumen selaku ketua tim. Sementara di akhir tahun 2020, justru pansel pengisian JPTP Kabupaten Jepara masih juga di ketuai oleh Mantan Sekda.

20/12/2020, narasumber mantan ASN yang kami temui dan tidak mau disebutkan namanya memberikan informasi “dokumen tahun 2018 dan 2020, ini menunjukan adanya mal administrasi oleh Pemda Jepara karena, ketua Tim Panitia Seleksi, sekda tidak menjadi ketua, justru mantan pensiunan,” katanya.

Komposisi pansel memperlihatkan, mandulnya wewenang dan kebijakan Sekda EDI SUJATMIKO, S.Sos,MM,MH., dalam hal mutasi dan rotasi pejabat eselon II untuk posisi Jabatan Tinggi Pratama di SKPD.

Mengingat Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara Mulyaji, SH.MM., yang setelah pensiun di tahun 2020, langsung mendaftar sebagai calon wakil bupati melalui partai PDIP 15/10/2020.

Sampai berita ini diturunkan, KASN belum juga mengeluarkan rekomendasi pelantikan, untuk 5 pengisian jabatan sesuai hasil pengumuman No. III/Pansel-JPTP/XI/2020.

Hal ini harusnya menjadi pertimbangan agar jangan menciptakan disharmoni dan kegalauan pejabat yang ingin berkarier dan bisa di promosikan.

NKRIPOST – Purnomo

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *