PAD 1 Milyar, Dari Retribusi Sampah Tidak Sebanding Dengan Bayar Gaji Karyawan 6 Milyar

Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Balai

Nkripost, Tanjungbalai – Setiap tahun nya pihak Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai harus bayar lebih kurang Rp.6 Milyar untuk gaji karyawan di dinas Lingkungan Hidup (LH).

Gaji tersebut diberikan kepada 408 Orang karyawan yang ada saat ini pada dinas lingkungan hidup Pemko Tanjungbalai, yang terdiri dari : Pramu Kebersihan Jalan 128 Karyawan, Pengorekan Saluran Drainase sebanyak 20 Orang, Pembabatan 10 Orang, Supir Truck 20 Orang, Kenek 57 Orang, Supir Becak Jumbo 14 Orang, Supir Kendaraan Dinas 2 Orang, Petugas Becak Standar 5 Orang, Tim Satgas 7 Orang, Petugas Penyuluhan Lingkungan 31 Orang, Petugas TPA 17 Orang, Petugas Bank Sampah 20 Orang, Pengutip Retribusi 22 Orang, Administrasi Umum 9 Orang, Administrasi Anggaran 5 Orang, Pramu Kebersihan Kantor 2 Orang, Petugas Pengaduan Masyarakat 2 Orang, Petugas Kompos 4 Orang, Penyuluhan Adiwiyata 5 Orang, Operator Mobil Penyapu Jalan 2 Orang, Kenek Mobil Penyapu Jalan 2 Orang, Mandor Kebersihan Kawasan Pasar 7 Orang, Mandor Penyapu dan Pengorekan 6 Orang, Operator Alat Berat 4 Orang, Petugas Boot Pengangkut Sampah 1 Orang, Petugas Jaga Kantor 3 Orang, Petugas Jaga Malam TPA 3 Orang, total keseluruhan sebanyak 408 Orang.

Dari semua karyawan yang ada di dinas lingkungan hidup pemko Tanjungbalai, baik karyawan tetap, maupun karyawan lepas, dibutuh kan anggaran untuk menggaji karyawan tersebut sebesar Rp. 505.050.000.00 (Lima Ratus Lima Juta lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan nya.

Kepala dinas Lingkungan Hidup Pemko Tanjungbalai  Fitra Hadi saat di temui di kantornya jln Gaharu Kota Tanjungbalai, menurut anggota nya tidak berada di tempat.

Menanggapi masalah ini, Hasanuddin,SH selaku Ketua Nusantara Corruption Watch (NCW) Sumbagut Kota Tanjungbalai kepada wartawan saat di temui di kediamannya Sabtu (3/10) mengatakan sistem manajemen pada dinas LH Pemko Tanjungbalai tersebut sangat merugikan pihak pemerintah daerah, sebab Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di hasilkan dari retribusi sampah hanya berjumlah Rp. 1 Milyar untuk setiap tahunnya, sementara untuk gaji karyawan saja pihak pemerintah daerah harus mengeluarkan lebih kurang Rp. 6 Milyar untuk setiap tahunnya, belum lagi di tambah dengan biaya operasinal, seperti bahan bakar minyak (BBM) yang menghabiskan anggaran Milyaran Rupiah di tambah dengan dana perawatan mobil pengangkut sampah dan alat berat lainnya.

Yang lebih anehnya lanjut Hasanuddin, nama nama petugas penyapu jalan atau pramu jalan terdapat 6 orang nama yang sama dengan nomor rekening yang berbeda, bahkan ada beberapa bahagian yang sama sekali tidak berpungsi, seperti bidang penyuluhan, sepengetahuan saya pihak dinas Lingkubgan Hidup tidak melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat, disamping itu bahagian Administrasi terdapat dua bahagian, padahal fungsi nya sama saja dan tidak terlalu urgent untuk di adakan.

Loading...

Untuk itu, Kami dari NCW Sumbagut Kota Tanjungbalai akan melaporkan hal ini pada pihak pihak yang berwajib, sebab ada di temukan dugaan dugaan penyalah gunaan wewenang dan ada unsur yang di sengaja oleh oknum oknum pejabat yang bertugas di dinas LH tersebut, sehingga di khawatirkan dapat merugikan keuangan daerah pemko Tanjungbalai, ujar Hasan.( Iyan./santa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *