Optimalisasi Penerimaan PPD Kab. Belitung, BPPRD Bersama Kejari MoU Bidang Perdata dan TUN

Penandatanganan MoU (Memorandum of understanding)

Nkripost.com, Tanjung Pandan – Bupati Belitung, H. Sahani Saleh, S. Sos
dan Wakil Bupati Belitung, Isyak Meirobie, S. Sn., M. Si didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, H. MZ. Hendra Caya, SE., M. Si menyaksikan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Belitung dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Belitung tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan pajak daerah (PPD), Selasa (08/09) 2020, bertempat di Ruang Rapat Pemerintah Kabupaten Belitung.

Kepala Kejaksaan Negeri Belitung, Ali Nurudin, SH., MH pada kesempatan ini
mengatakan dalam rangka mendukung Pemerintah Kabupaten Belitung yang
memiliki peran penting untuk meningkatkan pembangunan dalam berbagai bidang, maka Kejaksaan Negeri Belitung melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara siap mendukung dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan R.I.

Mengingat pentingnya peran Kejaksaan RI sebagai Lembaga penegak hukum yang
berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional baik di pusat maupun di daerah termasuk upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara saat ini.

“Kami, Kejaksaan Negeri Belitung
menyambut baik perjanjian kerjasama yang akan berlangsung ini sebagai bentuk
dukungan untuk mengoptimalisasi peningkatan pajak daerah sehingga dapat
mendorong pembangunan pada Kabupaten Belitung” ujar Kajari Belitung.

Lebih lanjut, bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri
Belitung di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung bersama PT. PLN Area Belitung,
PT. Pelindo ll Tanjungpandan, BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan Kabupaten
Belitung dan Kantor Pajak Pratama Tanjungpandan adalah melakukan gerakan kepatuhan BERIPAT (Belitung Ramah Indah dan Patuh) dalam rangka mendorong masyarakat Belitung agar patuh membayar iuran maupun pajak di wilayah Belitung yang dilaksanakan pada Tahun 2018.

Loading...

“Kerjasama yang dapat dilakukan pada bidang perdata dan tata usaha negara meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Penegakan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya. Sehingga Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung secara umum maupun Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung khususnya dapat melakukan kerjasama untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Belitung serta diharapkan dapat menunjang optimalisasi penerimaan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Belitung” lanjutnya.

Bupati Belitung, H. Sahani Saleh, S. Sos dalam sambutannya mengatakan upaya
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik melalui penerapan kaidah-kaidah yang, pengelolaan keuangan daerah berorientasi pada hasil, Profesionalisme, Proporsionalitas dan Keterbukaan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dan menjadi komitmen bersama yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh elemen yang tergabung dalam lingkup Pemerintah Daerah. Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung optimis akan mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan
akuntabel sesuai keinginan dan harapan masyarakat.

“Kami berharap dengan sinergi yang terjalin, Kejaksaan Negeri Belitung dapat melakukan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka Optimalisasi Penerimaan
Pendapatan Pajak Daerah serta program-program pemerintahan dan pembangunan lainnya sehingga terhindar dari tindak pidana korupsi, melalui upaya-upaya pencegahan atau preventif serta persuasif, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, agar terhindar dari penyimpangan serta kerugian negara” ujar Bupati Belitung.

Loading...

Dukungan dari Kejaksaan Negeri Belitung tentunya sangat penting dalam mendukung komitmen dari Pemerintah Kabupaten Belitung, agar permasalahan-
permasalahan yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi dalam Instansi
Pemerintah dapat dicegah.

”Saya berharap agar seluruh aparatur pemerintah, khususnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung dapat melaksanakan program-program yang telah direncanakan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan pedoman peraturan yang ada, sehingga pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi salah satu indikator peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat dan berdampak pada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat” lanjutnya.

Acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belitung, Ali Nurudin, SH., MH dan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung, Iskandar Febro, disaksikan oleh Bupati Belitung dan Wakil Bupati Belitung didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.

Hadir pada acara ini Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Belitung, Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Belitung, Staf Ahli Bidang
Pemerintah, Hukum dan Kesra Setda Kab. Belitung, Staf Ahli Bidang Perekonomian
dan Pembangunan Setda Kab. Belitung, Staf Ahli Administrasi Umum, Inspektur Kabupaten Belitung, Pimpinan OPD se-Kabupaten Belitung, para Kabag Setda Kab. Belitung serta tamu undangan lainnya. (Dafry)

(NKRIPOST / NURUL.H )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *